JAKARTA- Pemerintah Negara Bagian Melaka menyiapkan rencana ambisius membangun jembatan 47,7 kilometer yang menghubungkan Malaysia–Indonesia dengan waktu tempuh 40 menit. Studi awal dimulai Januari dan akan diajukan ke MPFN sebelum dibahas bersama Indonesia. Proyek ini diyakini berdampak besar bagi ekonomi, namun menuai kritik oposisi soal biaya dan utang Melaka.
Pemerintah Negara Bagian Melaka tengah menyiapkan rencana pembangunan jembatan sepanjang 47,7 kilometer yang akan menghubungkan Malaysia dan Indonesia dengan waktu tempuh sekitar 40 menit. Rancangan proyek tersebut dijadwalkan akan dipresentasikan kepada Dewan Perencanaan Fisik Nasional Malaysia (Majlis Perancangan Fizikal Negara/MPFN) dalam waktu dekat.
Jembatan ini direncanakan membentang dari Pengkalan Balak di Masjid Tanah menuju wilayah Indonesia. Pemerintah Melaka menilai proyek berskala besar ini berpotensi membawa dampak ekonomi signifikan bagi negara bagian tersebut.
Ketua Menteri Melaka, Ab Rauf Yusoh, mengatakan, studi awal pembangunan jembatan akan dimulai pada Januari 2026 mendatang. Pengkajian itu mencakup usulan pembangunan jembatan dari Pengkalan Balak, Masjid Tanah, ke Indonesia dengan panjang total 47,7 kilometer.
Menurut Ab Rauf, hasil studi tersebut akan disempurnakan terlebih dahulu sebelum diajukan ke MPFN untuk ditinjau dan dievaluasi lebih lanjut. “Setelah itu, kami akan membawa proposal ini kepada otoritas Indonesia untuk membahas pelaksanaan proyek secara bersama,” ujarnya.
Ab Rauf menyatakan keyakinannya bahwa proyek ini akan memberikan manfaat ekonomi yang besar jika benar-benar terwujud. “Kami yakin, jika direalisasikan, jembatan ini akan memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi Melaka,” ujarnya.
Untuk mendukung pengkajian tersebut, pemerintah negara bagian Melaka mengalokasikan dana sekitar 500.000 ringgit Malaysia (sekitar Rp 2 miliar) untuk jasa konsultan. Dana ini digunakan untuk menilai berbagai aspek proyek, mulai dari kelayakan teknis, ekonomi, hingga logistik.
Selain pembangunan jembatan, pemerintah Melaka juga merencanakan pengadaan lahan seluas 5.000 hektare di Masjid Tanah. Lahan tersebut akan dikembangkan sebagai kawasan industri baru untuk mendukung pengembangan Pelabuhan Internasional Kuala Linggi (Kuala Linggi International Port/KLIP) serta aktivitas ekonomi biru di Melaka.
Simpul Strategis Baru
Ab Rauf menegaskan, jembatan penghubung Malaysia-Indonesia ini diharapkan menjadi simpul strategis baru kawasan. “Jembatan ini akan menjadi ‘gerbang dunia’ terakhir yang menghubungkan Malaysia dan Indonesia, sekaligus membuka peluang kerja sama yang lebih luas antara kedua negara,” ujarnya
Sementara itu, Pemimpin oposisi Melaka, Yadzil Yaakub mempertanyakan tujuan dan manfaat dari pembangunan jembatan tersebut. Ia menilai rencana ini membutuhkan biaya yang tidak kecil sementara negara bagian saat ini tak punya dana sebesar itu.
Ia menggarisbawahi pendapatan tahunan Melaka yang sebagian besar digunakan untuk kebutuhan operasional. Ia juga menyoroti utang yang masih dimiliki Melaka, termasuk kepada pemerintah federal.
“Jika kita tidak bisa melunasi utang-utang yang ada, bagaimana negara bagian bisa meyakinkan rakyat bahwa pemerintah bisa mengelola uang baru senilai miliaran ringgit secara bijaksana?” ucapnya, seperti dikutip Free Malaysia Today (FMT).
“Kenyataannya adalah pemerintah Melaka masih amat bergantung pada bantuan Putrajaya. Jika kita butuh bantuan federal hanya untuk memperbaiki jalan, bagaimana mungkin kita mampu mendanai konstruksi jembatan yang melintasi Selat Malaka?” lanjutnya. (Enrico N. Abdielli)
