JAKARTA- Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putra Sandjojo berharap dana desa lebih dari Rp 1 milyar per desa dapat digunakan juga untuk meningkatkan fasilitas kesehatan masyarakat desa. Hal ini disampaikan Mendes Eko kepada Bergelora.com saat menerima Ketua Forum Bidan Desa (Forbides), Kabupaten Cirebon, Bidan Tarie R. Lestari dan Koordinator Zona Cirebon Timur, Forbides, Bidan Rani Afrianti di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Jakarta, Senin (17/4).
“Sudah saatnya, alat kesehatan para bidan desa ditingkatkan agar bisa maksimal memastikan kesehatan masyarakat desa. Sehingga kalau sakit tidak perlu cari puskesmas di kecamatan yang jauh, cukup di bidan desa. Selama ini kekurangan dokter di desa bisa dikerjakan oleh bidan desa, melayani rakyat dengan peralatan yang minim,” ujarnya prihatin setelah mendengarkan paparan kedua bidan desa dari Cirebon tersebut.
Mendes Eko tersentuh bahkan tergerak untuk mengajak Menteri Kesehatan dan semua pihak untuk konsentrasi memperkuat peran bidan desa, karena mayoritas rakyat desa masih kesulitan mendapatkan akses fasilitas pelayanan kesehatan.
“Kira-kira Menkes tersingung gak ya? Kalau masih kurang, kita bisa ajak BUMN untuk bisa melengkapi peralatan kesehatan di desa, agar ibu-ibu bidan bisa bekerja tenang melayani kesehatan rakyat desa,” tegasnya.
Sebelumnya, Bidan Tarie R. Lestari kepada Mendes Eko menyampaikan bahwa saat ini kesehatan masyarakat desa menjadi tanggung jawab bidan desa.
“Setelah jadi PNS, kami ingin melanjutkan perjuangan dan pengabdian kami pada masyarakat. Itu saja. Terima kasih sekali kalau pak Mendes punya perhatian dan hati yang sama dengan kami. Kami harap dana desa juga bisa ikut kami gunakan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat,” ujarnya.
Bidan Tarie juga menjelaskan saat ini satu bidan desa bertanggung jawab atas kesehatan ribuan masyarakat desa dengan dana dan peralatan yang terbatas. Bidan harus melaksanakan posyandu setiap bulan dan mengunjungi pasien atau ibu hamil melahirkan yang membutuhkan.
“Di daerah yang sulit, kalau ada motor lumayan, tapi sebagian besar bidan desa tidak punya kendaraan. Jadi harus jalan kaki,” ujar tari.
Bidan Rani Afrianti dalam kesempatan yang sama menceritakan bahwa sebelum ada dana desa, bidan desa secara sukarela menggunakan dana pribadi untuk keperluan pelayanan kesehatan masyarakat. Dari dana desa itu sebesar 20 persen dialokasikan untuk bidang kesehatan dan sosial budaya.
“Sebelumnya ada dana desa, kebutuhan operasional pakai duit sendiri pak. Dulu bidan desa hanya menerima Rp 500.000-an/perbulan. Belakangan sudah naik menjadi Rp 2 jutaan. Walau tidak besar, alokasi dana desa untuk kesehatan sangat penting bagi rakyat desa saat ini pak,” ujarnya.
Bidan Rani Afrianti menjelaskan bahwa selama ini bidan desa tidak ikut menentukan rencana alokasi dana desa dalam Forum Musyawarah Desa. Kepala desa juga banyak yang tidak mengerti kebutuhan kesehatan masyarakat desa.
“Kalau rakyatnya sakit larinya ke bidan desa. Padahal fasilitas yang kami miliki sangat terbatas,” ujar bidan asal Ciamis yang tinggal dan bekerja di Desa Mertapada Kulon, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon. Jumlah penduduk desa yang menjadi tanggung jawabnya sebanyak 5.650 orang .
Mendes Eko dalam waktu dekat berencana memenuhi undangan 300 bidan desa dari Kabupaten Cirebon untuk hadir dalam forum publik dan meninjau kegiatan Posyandu di desa terpencil.
Kepada Bergelora.com Bidan Rani Afrianti menjelaskan, dulu di desa ada Polindes (Pondok Bersalin Desa) atau Poskesdes (Pos Kesehatan Desa), yaitu tempat sederhana untuk tinggal dan praktek bidan desa setempat.
“Pada tahun 2004-2009, Poskesdes juga sekalian menjadi Apotik Rakyat yang menyediakan obat dengan harga seribu rupiah. Jadi kalau sakit bidan periksa dan ada obat di Puskesdes. Sekarang sudah tidak ada lagi dukungan dari pusat,” ujarnya.
Ia juga menceritakan dimasa itu masyarakat sangat aktif dalam forum desa siaga, sehingga meringankan tugas bidan desa dalam menjaga kesehatan masyarakat.
“Lewat forum desa siaga masyarakat memantau ibu hamil, mengantar ke bidan saat melahirkan. Kalau merujuk pasien, masyarakat patungan mencari kendaraan bawa pasien dari bidan ke puskesmas atau harus ke rumah sakit. Sekarang sudah tidak ada lagi seperti itu. Kami bidan harus bekerja sendiri lagi,” ujarnya.
Perjuangan Forbides
Kepada Mendes Eko Bidan Tarie sempat menjelaskan tentang perjuangan panjang selama 3 tahun para bidan yang tergabung dalam Forum Bidan Desa (Forbides) PTT. Akhirnya, sebanyak 40.000-an bidan desa PTT diseluruh Indonesia akhirnya diangkat menjadi CPNS pada 1 April 2017 ini. Namun demikian masih tersisa 2.000 bidan desa PTT yang lebih senior di seluruh Indonesia, tidak diangkat menjadi CPNS karena usianya diatas 35 tahun.
“Padahal para bidan desa itu telah mengabdi belasan bahkan puluhan tahun bekerja sebagai pegawai tidak tetap (PTT) menjadi ujung tombak pemerintah pusat,” ujarnya.
Diakhir pertemuan Bidan Rani Afrianti dan Bidan Tarie Lestari menyampaikan hormat dan salutnya kepada Mendes Eko, karena telah menyempatkan waktu menerima kedatangan kedua bidan desa dari tempat yang jauh.
“Terima kasih pak, nanti saya lapor pak kepala desa sudah ketemu pak menteri desa,” ujar Bidan Rani Afrianti lugu disambut senyum Mendes Eko. (Web Warouw)
