JAKARTA- Dokter-dokter Indonesia menyimpulkan bahwa kondisi kerja dokter Indonesia buruk sekali. Selain itu kinerja Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) saat ini dinilai sangat buruk. Hal ini tercermin dalam Survey kecil yang dilakukan oleh dokter-dokter Indonesia yang tergabung dalam Dokter Indonesia Bersatu (DIB), terkait keberadaan IDI. Hal ini disampaikan oleh Dr. Erta Priadi Wirawijaya, Sp.JP di Bandung kepada Bergelora.com di Jakarta, Minggu (7/6) dan dimuat dalam akun facebook Erta Priadi Wirawijaya.
“Tercermin mayoritas dokter tidak puas dengan kinerja pengurus IDI saat ini. Dari skor 1 buruk sekali – 5 baik, rata-rata skor hanya 1,88. Mayoritas dokter Indonesia saat ini tidak puas dengan kondisi kerja dokter di Indonesia. Dari skor 1 buruk sekali – 5 baik, rata-rata skor hanya 1,58,” ujarnya.
Survey itu juga meminta pendapat para dokter tentang pelaksanaan Jaminan Kerja Kesehatan Nasional (JKN) yang dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
“Mayoritas Dokter menilai sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) saat ini masih buruk. Dari skor 1 buruk sekali – 5 baik, rata-rata skor hanya 1,45. Mayoritas dokter (97,5%) menilai IDI perlu memperjuangkan perubahan yang lebih baik dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional,” ujarnya.
Dokter-dokter menurutnya juga sepakat cara memperjuangkan sistim kesehatan yang lebih baik adalah dengan melakukan pemogokan kerja yang selama ini ditabukan oleh berbagai pihak.
“Mayoritas Dokter (77,5%) menilai dalam memperjuangkan sistem yang lebih baik tersebut IDI dapat memprakarsai aksi mogok,” ujarnya.
Pendidikan Spesialis
Ketidak puasan dokter dalam sistim pendidikan spesialis menurutnya juga tercermin dalam survey ini sehingga perlu ada perubahan mendasar sistim pendidikan dokter spesialis.
“Mayoritas Dokter (92,5%) menurut survey itu, setuju agar sistem pendidikan spesialis di Indonesia disamakan dengan sistem pendidikan spesialis di negara lain yaitu dirubah menjadi sistem Hospital Based.
Tentang program internship dalam survey ini pendapat dokter terbagi, sebagian besar (59,4%) setuju sementara sebanyak 40,6% tidak setuju.
“Walau demikian sebagian besar dokter (96,9%) setuju bahwa IDI perlu memperjuangkan nasib dokter baru yang harus “menganggur” lebih dari 6 bulan lamanya menunggu Internship,” ujarnya.
Mayoritas dokter (95%) dalam survey menginginkan pemilihan ketua IDI dilakukan secara langsung. Ia juga mengkritisi pemilihan ketua IDI yang selalu tidak transparan dan tidak jujur selama ini.
“Seharusnya ada mekanisme baku pemilihan ketua dan pengurus dalam AD ART secara detail dan juga ada fit and proper tes untuk masing-masing bakal calon ketua. Berantas praktek-praktek kecurangan, pemilihan haruslah transparan dan jujur.
Ia menyampaikan saran untuk agar IDI lebih memperjuangkan nasib dokter Indonesia. Sudah saatnya IDI harus serius memperhatikan aspirasi dan kondisi anggotanya yang tersebar diseluruh pelosok nusantara.
“IDI saat ini cuma punya slogan-slogan kosong dan seremonial. Tidak ada tindakan nyata untuk memperjuangkan anggota,” tegasnya. (Web Warouw)
