Senin, 15 April 2024

KOQ BISA NIH..! Luhut Sebut Tunggakan Utang Migor Rp 474,8 M Memalukan, Minta Kemendag Bereskan!

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan berjanji memenuhi pembayaran klaim pengusaha sebesar Rp 474,8 miliar terkait rafaksi minyak goreng. Secara khusus Luhut meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) berkomunikasi langsung dengan pengusaha untuk melunasi kewajiban tersebut.

“Saya secara khusus meminta kepada Kementerian Perdagangan untuk segera berkomunikasi dengan para pelaku usaha dan melunasi kewajiban pembayaran utang,” tulis Luhut di Instagramnya @luhut.pandjaitan, Senin (25/3/2024).

Di samping itu, ia juga meminta kementerian/lembaga yang terlibat mendukung proses pembayaran utang ke pengusaha minyak goreng. Tujuannya adalah untuk memenuhi hak-hak pengusaha sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada kesempatan itu Luhut berharap kejadian serupa tidak terulang kembali. Selain memalukan pemerintah, hal semacam ini bakal menjadi sorotan masyarakat.

“Jadi sebenarnya ini sudah diaudit oleh BPKP, kita akan menyelesaikan pembahasan minyak goreng ini sehingga nanti kalau kejadian semacam ini seperti kemarin beras, pedagang-pedagang itu tidak komplain ‘Pemerintah koq belum bayar kepada kami’ itu kan memalukan kita juga sebagai pemerintah. Jangan rakyat ini melihat ini pemerintahan ini pemerintahan apa koq dia berutang nggak bayar sama kita,” bebernya.

Oleh karena itu diadakanlah rapat koordinasi demi menyelesaikan persoalan ini. Ia menyebut pemerintah perlu melihat nasib pengusaha yang terkendala bisnisnya akibat belum mendapat bayaran.

“Jangan rakyat menderita, makanya saya tanya semuanya yang bersangkutan yang terlibat bahwa harus sudah bisa dilakukan. Kita semua pejabat pemerintah ini, kaya gini-gini kan kasihan pedagang-pedagang itu. Kan modal dia ini kan jadi terhenti berputar dan cost of fund-nya dia kan ada,” ujarnya.

“Jadi saya mohon kita harus paham lah, mereka itu kan modalnya ya terbatas juga. Kalau ada dokumen-dokumen yang belum beres dibantu lah membereskannya. Saya kira bisa dibantu itu,” pungkasnya.

Luhut Kaget

Sebagai informasi, saat terjadi kelangkaan minyak di awal 2022, pemerintah menugaskan pengusaha menjual minyak seharga Rp 14 ribu per liter. Padahal harga minyak goreng di pasaran saat itu berkisar Rp 17 ribu sampai Rp 20 ribu. Selisih harga tersebut dijanjikan dibayar penuh oleh pemerintah.

“Dulu ada outstanding pemerintah sebesar Rp 474,8 miliar waktu kelangkaan minyak goreng dulu. Kita tidak mencari yang salah siapa, tapi tadi saya pimpin rapat instansi terkait untuk memutuskan ini supaya dibayarkan dan Hari ini sudah diputuskan mereka bisa segera menerima hak mereka,” kata Luhut, dilihat detikcom Senin (25/3/2024).

Ia tampak kaget karena pemerintah menunggak utang hingga 2 tahun. Tapi, kata dia, hanya butuh waktu 20 menit untuk menyelesaikan persoalan ini.

Gila ya, dua tahun ya. Kita hanya rapat 20 menit selesai nasib orang dua tahun,” sebutnya.

Ia pun meminta kejadian serupa tidak terjadi lagi ke depannya. Luhut juga memastikan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) akan membayarkan utang tersebut.

“Dan saya tadi pesan ke pejabat-pejabat lain tidak boleh hal semacam ini terjadi lagi ke depannya. Jadi BPDPKS akan segera membayarkan sejumlah Rp 475 miliar kepada pedagang-pedagang yang dulu membantu kelangkaan minyak goreng,” pinta Luhut. (Web Warouw)

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

342FansSuka
1,543PengikutMengikuti
1,100PelangganBerlangganan

Terbaru