JAKARTA- Korupsi terbesar di seluruh Indosia adalah di Papua dan Papua Barat. Oleh karena itu rakyat Papua dan Papua Barat sangat mengharapkan kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Papua dan Papua Barat. Karena selama ini koruptor kebal hukum di Papua. Hal ini disampaikan Mantan anggota DPR 1999-2004, Ruben Gobay kepada Bergelora.com, Kamis (19/6) di Jakarta.
“KPK harus hadir untuk menegakkan hukum. Agen KPK disetiap kabupaten perlu untuk awasi penggunaan keuangan negara disetiap daerah. Supaya bermanfaat bagi rakyat Papua,” ujarnya.
Menurutnya, jika KPK tidak segera hadir di Papua dan Papua Barat menurutnya maka akan semakin banyak uang negara yang dikorup oleh elit-elit pemerintahan di Papua. Alokasi APBN untuk daerah terbesar adalah untuk kedua propinsi di Papua, tetapi rakyat hidup dalam kemiskinan dan keterbelakangan.
“Ada kecendrungaan pemimpin jadi penyebab masalah. Bukan pemecah masalah, Padahal. Sampai hari ini koruptor di Papua kebal hukum,” ujarnya.
Menteri Urusan Papua
Ia meminta agar dalam kabinet Presiden mendatang, diharapkan ada seorang Menteri Negara Urusan Pembangunan Papua, agar presiden bisa mengarahkan dan mengawasi langsung pembangunan di Papua.
“Tidak cukup staf khusus yang tidak punya kekuatan di Papua. Kita butuh seorang Menteri Negara Urusan Papua langsung dibawah Presiden, yang tugasnya memastikan kesejahteraan rakyat dan pembangunan Papua,” tegasnya.
Sampai saat ini menurutnya, pemekaran wilayah-wilayah di tanah Papua hanya melahirkan pertumbuhan pembangunan secara fisik. Namun sumber daya manusia tidak berkembang.
“Pertumbuhan fisik ada. Tapi skill dan pengetahuan orang Papua tetap terkebelakang dan jauh dari harapan. Sehingga, penguasaan ekonomi di Papua dipegang bukan oleh orang Papua. Orang Papua tetap termarginalisasi,” ujarnya.
Semua sumber daya alam minerba dan hutan menurutnya dimiliki bukan oleh orang Papua. Atas nama kepentingan nasional semua diserahkan tetap pada kepentingan pusat. Namun dibalik itu, kepentingan elit politik dan pengusaha yang didahulukan. Sehingga tidak ada yang manfaat yang berarti bagi rakyat Papua. (Web Warouw)
