JAKARTA — Media-media Israel, salah satunya The Jerusalem Post, mengabarkan bahwa Republik Indonesia (RI) akan jadi yang pertama berkontribusi dalam pasukan ISF di Gaza.
“Indonesia akan menjadi negara pertama yang berkontribusi dalam Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) yang akan menangani aspek-aspek penjaga perdamaian di Gaza selama fase kedua gencatan senjata berlangsung,” demikian laporan The Jerusalem Post.
The Jerusalem Post mewartakan laporan media Israel lainnya, Channel 11, yang pada Senin (9/2) mengabarkan bahwa pengerahan pasukan RI ini akan dilakukan secepatnya setelah Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri pertemuan Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP)Â di Washington pada 19 Februari mendatang.
“Baik ISF secara umum maupun Indonesia secara khusus tidak diharapkan untuk berkonfrontasi langsung dengan Hamas atau secara proaktif melucuti senjata organisasi tersebut,” demikian laporan The Jerusalem Post.
“Sebaliknya, mereka diharapkan mengawasi gencatan senjata saat ini, dan jika perlu, menangani masalah-masalah lain yang berkaitan dengan perbatasan,” lanjut The Jerusalem Post.
Media Israel lain, The Times of Israel, juga menyoroti kabar Indonesia akan mengirim sekitar 5.000 hingga 8.000 prajurit dalam skema ISF.
The Times of Israel mengutip pernyataan Kepala Staf Angkatan Darat RI Maruli Simanjuntak pada Senin yang menyebut rencana tersebut masih dalam pembahasan dengan pihak-pihak terkait.
“Maruli mengatakan persiapan awal di Angkatan Darat sudah berjalan. Personel sedang dipersiapkan untuk menjadi pasukan penjaga perdamaian, tambahnya, dan penempatannya akan difokuskan pada unit teknis dan medis,” demikian laporan The Times of Israel.
Media Israel Ynetnews juga melaporkan bahwa pada akhir pekan ini, perwakilan RI akan dikirim ke pusat komando AS di Kiryat Gat, Israel.
Perwakilan tersebut akan berdiskusi dengan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengenai wewenang dan tanggung jawab pasukan RI, termasuk mengenai prosedur koordinasi tembakan dan aturan keterlibatan di wilayah antara komunitas Negev barat dan Jalur Gaza.
“Indonesia akan mengirim perwakilan ke pusat komando AS di Kiryat Gat pada akhir pekan ini untuk memulai persiapan pengerahan ribuan pasukan Indonesia untuk menggantikan tentara IDF di sepanjang Garis Kuning di Gaza akhir tahun ini,” demikian laporan Ynetnews.
“Pasukan Indonesia diperkirakan akan dilatih dan dipersenjatai di Yordania atau Mesir, namun tidak diperbolehkan beroperasi di wilayah Gaza yang dikuasai Hamas. Misi mereka termasuk mengamankan pembangunan awal Rafah dan menjaga lokasi pengumpulan dan penyimpanan senjata Hamas, jika organisasi tersebut setuju untuk menyerahkannya, sebagaimana diuraikan dalam perjanjian gencatan senjata,” lanjut Ynetnews.
Media Uni Emirat Arab (UEA), Khaleej Times, juga mewartakan soal rencana pengerahan 8.000 prajurit RI ini. Khaleej Times menggarisbawahi kehadiran Prabowo di konferensi tingkat tinggi (KTT) Dewan Perdamaian Gaza pada 19 Februari, yang diperkirakan untuk sekaligus meneken kesepakatan dagang dengan AS.
“Indonesia juga berharap dapat menandatangani kesepakatan dagang dengan AS selama kunjungan tersebut,” demikian laporan Khaleej Times.
Media-media isu Timur Tengah yang berbasis di Inggris, yakni The New Arab, Middle East Monitor (MEMO), dan Middle East Eye (MEE), juga ikut memberitakan komitmen RI.
The New Arab dalam laporannya menekankan komitmen ini dilakukan RI sejalan dengan tawarannya selama ini terhadap Gaza, salah satunya ingin merawat ribuan warga Palestina di Pulau Galang dan mengirim bantuan melalui udara ke Gaza.
MEMO sementara itu mengabarkan bahwa selain Indonesia, Italia juga telah menyatakan kesiapan untuk berkontribusi di ISF. Meski begitu, baru dua negara tersebut yang menegaskan kesiapan.
Negara-negara lain enggan bergabung jika Hamas tidak dilucuti senjatanya lebih dulu.
Media Inggris yaitu BBC dan The Guardian, bahkan media Singapura Channel News Asia (CNA), juga ikut memberitakan soal ini.
BBC menyampaikan waktu pengerahan ribuan prajurit RI belum difinalisasi lantaran masih dalam pembicaraan. Dalam artikelnya, BBC juga menyoroti kritik luas yang diterima pemerintah Indonesia karena keputusan Prabowo bergabung dengan Dewan Perdamaian bentukan Trump.
“Keputusannya untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian Trump telah dikritik oleh beberapa kelompok Islam di Indonesia, di mana terjadi kemarahan publik yang meluas atas peran AS dalam pemboman Gaza oleh Israel,” demikian laporan BBC.
“Namun, Prabowo berpendapat bahwa sebagai negara Muslim terbesar di dunia, Indonesia harus membantu menstabilkan Gaza, dan mengatakan bahwa keterlibatannya akan dilakukan untuk mewujudkan solusi dua negara bagi konflik Israel-Palestina,” lanjut BBC.
The Guardian sementara itu menilai rencana kedatangan 8.000 pasukan RI di Gaza “akan menjadi peristiwa bersejarah”. Indonesia disebut akan menjadi pasukan asing pertama di wilayah tersebut sejak 1967.
“Hal ini juga akan menempatkan negara Islam terpadat di dunia tersebut di jantung konflik paling pelik di Timur Tengah,” tulis The Guardian.
CNA, di sisi lain, menggarisbawahi kesiapan RI mengirim pasukan yang tercermin sejak November lalu. Di bulan itu, TNI mulai menyeleksi pasukan untuk kemungkinan ditempatkan di Gaza sambil menunggu mandat dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan keputusan dari pemerintah.
“Juru bicara Tentara Nasional Indonesia, Mayor Jenderal Freddy Ardianzah, mengatakan pada 18 November tahun lalu proses seleksi pasukan mencakup peninjauan pengalaman prajurit di masa lalu dalam operasi kemanusiaan baik di dalam maupun luar negeri,” demikian laporan CNA.
Posisi Indonesia Terkait Keanggotaan Israel di BoP
Kepada Bergelora.com di Jakarta, Kamia (12/2) dilaporkan, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menegaskan partisipasi Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace tidak otomatis menjadi menormalisasi hubungan politik dengan negara manapun. Keanggotaan Indonesia di Board of Peace juga tidak melegitimasi kebijakan negara manapun yang tergabung di dalamnya.
“Kehadiran Indonesia di Board of Peace tidak dimaknai sebagai normalisasi hubungan politik dengan pihak manapun atau sebagai legitimasi terhadap kebijakan negara manapun,” kata Juru Bicara (Jubir) Kemlu Yvonne Mewengkang, dalam keterangan videonya, Kamis (12/2/2026).
Yvonne menegaskan keikutsertaan Indonesia di Dewan Perdamaian didasarkan pada mandat stabilisasi perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan, dan rekonstruksi Gaza di Palestina sesuai resolusi Dewan Keamanan PBB 2803.
Dalam setiap forum internasional, termasuk Board of Peace, Indonesia sejak awal menuntut penghentian kekerasan terhadap warga sipil. Indonesia juga sejak awal mengecam pelanggaran hukum internasional termasuk hukum humaniter internasional yang terjadi di Gaza, akses bantuan kemanusiaan, serta realisasi solusi dua negara.
“Keanggotaan negara manapun dalam Board of Peace tidak mengubah posisi prinsip tersebut,” tegas Yvonne. Oleh karenanya, Indonesia melihat kehadiran pihak yang berkonflik merupakan bagian menuju perdamaian.
“Indonesia melihat pentingnya keterlibatan para pihak yang berkonflik sebagai bagian dari proses menuju perdamaian,” kata Yvonne. Indonesia pun akan memanfaatkan keanggotaan di Board of Peace untuk mendorong keterlibatan aktif dari pihak otoritas Palestina.
“Indonesia oleh karenanya akan memanfaatkan keanggotaan di Board of Peace untuk juga aktif mendorong keterlibatan otoritas Palestina dan memastikan seluruh proses tetap berorientasi pada kepentingan Palestina dan menghormati hak-hak dasar rakyat Palestina serta mendorong terwujudnya solusi dua negara,” tutur dia. (Web Warouw)
