PALU- Front Masyarakat Korban Tambang (FMKT) di Sulawesi Tengah mempertanyakan alasan pemerintah mengurangi subsidi BBM di bulan November yang dengan menaikkan harga premium Rp 8.500, akan tetapi ketika menurunkan harga premium diharga Rp. 7.600 dengan mengatakan pemerintah tak ada lagi memberikan subsidi pada premium.
“Dua pernyataan yang sebenarnya bertentangan dan selayaknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa menyelidiki persoalan ini. Karena sepertinya pemerintah menyembunyikan harga kelayakan dari subsidi BBM,” demikian Koordinator Front Masyarakat Korban Tambang (FMKT), Mohammad Rizal Kandupi kepada Bergelora.com di Palu Senin (5/1).
Menurutnya kebijakan pemerintah sangat mengherankan dan mencerminkan ketidak siapan pemerintah dalam menata ekononi Indonesia dimasa depan. Ia juga menjelaskan bahwa harga kebutuhan dasar yang sudah naik karena mengikuti kenaikan harga BBM tidak bisa otomatis diturunkan setelah harga BBM diturunkan.
“Menurut kami Kebijakan tersebut sangat aneh dan terkesan seperti ada yang disembunyikan oleh pemerintah. Tidak cukup pemerintah menghimbau penyesuaian harga mengikuti penurunan harga BBM. Ini siapa yang tanggung jawab,” ujarnya.
Khianati Tri Sakti
Ia juga menyesali berbagai kebijakan Pemerintahan Jokowi khususnya kebijakan harga BBM pemerintahan Jokowi yang justru mengkhianati doktrin Tri Sakti Bung Karno.
“Kita tahu Jokowi punya program Tri Sakti. Dalam berbagai kesempatan, Jokowi mengungkapkan kagum dengan cara berpikir Bung Karno, dalam memimpin negara. Masyarakat berharap Tri Sakti itu akan dihidupkan lagi oleh Jokowi,” tegasnya.
Trisakti yang di maksud Bung Karno menurutnya adalah pertama berdaulat secara politik. Kedua, berdikari secara ekonomi, dan ketiga berkepribadian secara sosial budaya Indonesia. Tiga Pilar itulah yang dipakai Bung karno pada saat ia membangun Indonesia untuk mengisi kemerdekaan.
“Namun sampai saat ini cita-cita Trisakti yang dikampanyekan secara luas oleh Jokowi malah jauh api dari panggang,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kebijakan luar negeri Presiden Joko Widodo. Pada pertemuan Forum APEC CEO Summit 2014 di Tiongkok Jokowi menurutnya berulah seperti seorang tuan rumah yang baik untuk mengundang para investor datang ke Indonesia dan diberikan segala akses kemudahan izin. Hal yang sama juga dilakukan Jokowi pada pertemuan G-20 di Australia.
Secara nyata dan terbuka menurutnya pemerintahan Jokowi menyatakan diri bergabung Bank Investasi Asia (Asian Infrastructure Bank/AIIB), yang di motori oleh oleh Tiongkok yang merupakan rival dari Bank Dunia dalam hal memberikan pinjaman hutan luar negeri kepada negara berkembang seperti Indonesia.
“Ini artinya yang dimaksud dengan Jokowi kerja! Kerja! Kerja! Adalah kerja yang dibiayai dari hutang luar negeri, bergabungnya pemerintahan Jokowi kepada AIIB adalah pilihan pragmatis dan semata-mata untuk mendapatkan pinjaman,” tegasnya. (Lia Somba)
