KUPANG- Untuk mengatasi kesulitan air bersih di kota Kupang, Walikota dan PDAM Kota Kupang menjajaki tehnologi merubah air laut menjadi air tawar yang siap diminum seperti yang sudah berkembang di Cina. Hal ini dilakukan ketika kunjungan Walikota bersama Direktur PDAM Kota Kupang ke Beijing Cina 10-14 Oktober 2015 lalu.
“Ini sangat penting buat Kota Kupang. Jadi selain pengelolaan air tawar kita lihat juga pemanfaat teknologi dengan biaya murah untuk mengelola air laut menjadi air tawar,” demikian Direktur PDAM Kota Kupang Noldy DP Mumu kepada Bergelora.com di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) Rabu (21/10)
Air bersih di Kota Kupang menurutnya sangat terbatas dengan produksi di bawah 5 liter per detik. Dengan tehnologi dari Cina produksi dapat mencapai 50.000 liter per detik.
“Tehnologi seperti itu cocok dikembangkan di Kota Kupang sehingga harus segera kita tindak lanjuti agar masyarakat tidak algi kesulitan air bersih. Untuk jangka pendek, mungkin dapat dikembangkan proses air siap minum. Sedangkan untuk jangka panjang, yaitu proses air laut menjadi air minum,” jelasnya.
Noldy DP Mumu juga menjelaskan bahwa kunjungan ke Beijing, Cina adalah menindaklanjuti kunjungan Presiden Joko Widodo ke Cina sebelumnya. Saat itu, Jokowi mempersilahkan perusahaan Cina berinvestasi di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa rombongan kunjungan ke Cina adalah mencari investasi, bukan mencari poryek.
“Sesungguhnya mereka (Cina-red) yang menciptakan proyek, karena konsep mereka dana masuk ke Indonesia dan berinvestasi. Sehingga meningkatkan penyerapan tenaga kerja, “ paparnya.
Bukan Grativikasi
Sebelumnya dalam kesempatan itu juga Walikota Kupang, Jonas Salean menjelaskan bahwa kunjungan ke Cina adalah atas izin resmi pemerintah pusat dan pembiayaannya ditanggung oleh pihak ketiga.
“Perjalanan itu dengan biaya ditanggung investor yang dikunjungi. Ini bukan grativikasi. Sebab, investor tersebut tidak sedang mengerjakan proyek atau mengikuti tender di Kota Kupang,” ujarnya menanggapi pemberitaan yang mengkritisi perjalanannya ke Cina ini.
Jonas menjelaskan, kebijakan Presiden Joko Widodo untuk studi banding kepala daerah diluar negeri tidak boleh dibiayai APBD dan APBN.
“Kecuali, dia (pihak ketiga-red) ada kerja proyek, menang dan ajak jalan-jalan, pergi happy-happy disana, tetapi kalau ijin resmi begini tidak masuk grativikasi,” tegasnya.
Jonas menyatakan, dalam surat yang dikeluarkan Kementerian Sekertariat Negara RI yang ditandatangani Sekretaris Kementerian Sekertariat Negara, Setya Utama, dijelaskan telah diberikan persetujuan untuk melakukan studi banding pengelolaan air minum Beijing (Beijing Water Company) dan meninjau pabrik meteran air pada tanggal 10-14 Oktober di Beijing, Cina.
Dalam surat ijin tersebut, katanya, diberikan lima ketentuan yakni biaya perjalanan dinas ditanggung PT. Cahaya Asia Timur sehingga pemerintah RI tidak mengeluarkan biaya. Perjalanan dinas keluar negeri dilakukan untuk kepentingan penyelanggaraan pemerintah. Yang bersangkutan menghubungi kedutaan besar untuk menyampaikan maksud kedatangan. Laporan tertulis hasil perjalanan dinas kepada kementerian. Pengajuan permohonan penugasan keluar negeri, berikut kelengkapan dokumen atau dilanjutkan paling lambat satu minggu sebelum rencana keberangkatan.
“Dengan mengantongi ijin resmi dari perjalanan dinas keluar negeri dengan biaya pihak ketiga yang diketahui pusat, maka pembiayaan tersebut tak masuk kategori gratifikasi,” tegasnya lagi.
Walikota menjelaskan, PT. Cahaya Asia Timur mengundang walikota dan untuk studi banding dengan biaya ditangguang oleh perusahaan tersebut, sama sekali bukan untuk meremehkan Pemerintah Indonesia.
Hal ini dijelaskan Walikota untuk menjawab pernyataan anggota DPRD Kota Kupang Adrianus Tally dan Yuvensius Tukung yang mempersoalkan studi banding ke Cina. Kedua anggota DPRD mengatakan seharus belajar ke perusahaan dalam negeri yang sudah maju. (Philip Matias Giri)
