BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat mengaudit Perhutani, PTPN, dan pihak lainnya terkait alih fungsi lahan di wilayahnya.
Dedi menilai alih fungsi lahan yang tidak sesuai peruntukan menjadi pemicu bencana alam yang belakangan terjadi, serta menimbulkan kerugian besar bagi negara dan masyarakat terdampak.
“Pemerintah menyalurkan sembako, memperbaiki rumah warga terdampak, dan lain sebagainya,” kata Dedi dalam keterangannya dikutip, Jumat (14/3/2025).
Dedi menjelaskan bahwa selain merusak lingkungan, alih fungsi lahan yang tidak terkendali juga berdampak pada hilangnya karbon dan sumber mata air.
Efeknya, bencana semakin sering terjadi, dan negara harus mengalokasikan anggaran dari APBN atau APBD untuk penanganannya, yang berdampak pada berkurangnya belanja sektor publik lainnya.
“Belanja penanganan bencana itu besar, padahal bisa dibelanjakan untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, atau sektor publik lainnya,” ujarnya.
BPK Dukung Langkah Pemprov Jabar
Kepada Bergelora.com di Bandung dilaporkan, menanggapi permintaan tersebut, Pimpinan V BPK RI Bobby Adhityo Rezaldi menyatakan siap mendukung kebijakan pemerintah daerah.
“Karena BPK harus mendukung kebijakan pemerintah, apapun yang dilakukan pemeriksaan bukan kebijakannya, tapi turunan kebijakan yang merupakan program kebijakan,” kata Bobby.
Ia pun meminta Kepala BPK Jabar yang baru untuk mempercepat dan mendukung program Gubernur Dedi serta kepala daerah di Jabar.
“Saya harap jajaran BPK di wilayah Jawa Barat dapat pula bekerja lebih cepat dan baik dari periode sebelumnya,” pungkasnya. (Martinus Ursia)
LADANG KORUPSI NIH KANG..! Dedi Mulyadi Minta BPK Audit Perhutani dan PTPN soal Alih Fungsi Lahan Serampangan
