JAKARTA – Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, menjelaskan pemerintah melakukan hilirisasi karena potensi Indonesia yang sangat besar untuk rantai pasok industri mobil listrik global.
Namun, ia mengungkap ada negara yang takut jika Indonesia berdaulat mengelola sumber daya alamnya (SDA) sendiri.
“Tahu gak? Mobil baterai itu komponennya 40% itu baterai, dan baterai itu bahan bakunya nikel, mangan, cobalt, dan lithium. Mangan, cobalt, dan nikel kita punya, yang tidak kita punya hanya lithium. Itulah kenapa Eropa membawa kita ke World Trade Organization (WTO) terhadap kebijakan melarang ekspor nikel dari negara kita. Mereka takut negara kita kuat. Dan saya masih yakin bahwa ada sebagian negara lain yang tidak ingin Indonesia berdaulat dalam mengelola kekayaannya sendiri,” kata Bahlil saat mengisi kuliah umum di Perguruan Tinggi Nadhatul Ulama di Universitas Islam As-Syafi’iyah, Jawa Barat, yang disiarkan di akun YouTube Kementerian Investasi, Jumat (31/5/2024).
Menurut Bahlil, ketakutan ini terjadi karena pemerintah mendorong agar industri seperti mobil listrik masuk ke Indonesia. Pemerintah ingin agar Indonesia menjadi salah satu produsen pabrik baterai terbesar di dunia. Hal ini pun sudah dilakukan pada Juli mendatang, akan ada pabrik dengan nilai investasi 142 triliun yang akan diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Karawang.
Upaya lainnya, adalah menambah divestasi saham Freeport sebesar 51% kemudian rencana penambahan 10% lagi saham. Penambahan investasi pun dilakukan seiring pembangunan sejumlah pabrik smelter di Papua dan Jawa Timur. Bahlil mengatakan hal ini agar hasil tambang Freeport seperti konsentrat bisa diproses di dalam negeri.
Menurut Mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu, hilirisasi dilakukan untuk menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja berkualitas. Di sisi lain, Bahlil menjelaskan bahwa hilirasasi diperlukan agar Indonesia tidak bertemu abuleke alias tukang tipu. Sebab, Indonesia sejak dulu sering bertemu berbagai abuleke yang menghalangi kedaulatan bangsa untuk mengelola sumber daya alam secara mandiri.
“Semuanya diolah di dalam negeri. Jangan lagi main kirim-kirim (ke luar negeri) baru mereka abuleke (tipu) kita,” pungkasnya. (Enrico N. Abdielli)
