Rabu, 12 Juni 2024

MENGHISAP KERINGAT PEKERJA..! Bos BP Ungkap Kemana Dana Tapera Dilarikan Usai Dipotong dari Pekerja

JAKARTA — Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho membongkar kemana larinya dana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) usai dipotong dari pekerja.
Ia mengatakan uang itu salah satunya dibelikan obligasi alias surat utang.

Ia menjelaskan dana tersebut merupakan uang peserta eks Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum PNS). Lembaga tersebut kini digantikan oleh Tapera.

Dengan begitu, dana para peserta Bapertarum PNS itu kita dikelola oleh BP Tapera.

“Kami optimalkan ini melalui kontrak investasi kolektif, yang itu dijalankan para manajer investasi dan portofolionya ini kurang lebih 80 persen di obligasi,” ucap Heru dalam konferensi pers, Jumat (31/5).

Ia menuturkan obligasi itu paling banyak pada surat utang negara dan sebagian surat utang korporasi.

“Guideline risk appetite kami, instrumen obligasi yang dibeli oleh para manajer investasi yang kami pilih, minimal Grande E. San kebanyakan portofolionya di triple E, jadi sangat aman,” imbuh Heru.

Pemerintah bakal memotong 2,5 persen semua pegawai untuk Tapera mulai 2027. Simpanan ini bersifat wajib sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera, yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 20 Mei 2024.

Pemberi kerja atau pekerja mandiri harus menyetorkan uang tersebut paling lambat tanggal 10 setiap bulannya ke rekening dana Tapera di bank kustodian, melalui bank penampung atau pihak lainnya yang ditunjuk bank kustodian.

Dana yang dihimpun akan dikelola dan diinvestasikan oleh manajer investasi yang diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BP Tapera. Simpanan ini diinvestasikan untuk meningkatkan nilai dana Tapera. Portofolio investasinya ditempatkan pada instrumen investasi dalam negeri.

“Pemupukan dana Tapera dilakukan dengan prinsip konvensional atau prinsip syariah,” bunyi Pasal 27 ayat (1) PP Tapera.

Jenis investasi konvensional yang disebutkan di atas dirinci dalam ayat (2) sebagai berikut:

a. Deposito perbankan;
b. Surat utang pemerintah pusat;
c. Surat utang pemerintah daerah;
d. Surat berharga di bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan/atau
e. Bentuk investasi lain yang aman dan menguntungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara, investasi dengan prinsip syariah dimuat pada ayat (3), antara lain:

a. Deposito perbankan syariah;
b. Surat utang pemerintah pusat atau sukuk;
c. Surat utang pemerintah daerah atau sukuk;
d. Surat berharga syariah di bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan/atau
e. Bentuk investasi lain yang aman dan menguntungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nantinya, peserta bisa mencairkan simpanan pokok berikut imbal hasilnya investasinya saat status kepesertaannya berakhir.

Berdasarkan Pasal 23 PP Tapera, ada empat hal yang menyebabkan kepesertaan Tapera berakhir, yakni:

  1. Telah pensiun bagi pekerja;
  2. Telah mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pekerja Mandiri;
  3. Peserta meninggal dunia;
  4. Peserta tidak memenuhi lagi kriteria sebagai peserta selama 5 (lima) tahun berturut-turut.

Langgar UUD’45

Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, perumahan untuk rakyat sudah diatur dalam konstitusi UUD45 sebagai hukum yang tertinggi di Indonesia. Hal tersebut bahkan diperintahkan secara jelas dalam Pasal 28 H Ayat 1:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”

Ayat dalam UUD’45 di atas memastikan tempat tinggal adalah hak setiap orang, yang wajib dipenuhi oleh negara. Sementara UU Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatur keberadaan Tapera justru menempatkan sebaliknya yaitu perumahan menjadi kewajiban semua orang dan negara berhak menarik bayaran dari masyarakat. Yang sejatinya adalah negara diberikan monopoli menjual perumahan kepada rakyat.

Dengan demikian negara bukan hanya mengabaikan hak konstitusional milik warga negara tapi merampas dan menyelewengkan hak konstitusional warga negara dan menjualnya kembali dengan cara mewajibkan warga negara membeli dari negara.

Kalau hal ini dibiarkan maka bukan hanya melanggatr UUD’45 tapi melanggar Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi khususnya Sila ke lima, “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”

Sehingga cita-cita Indonesia Emas 2045, masyarakat adil makmur seperti yang diinginkan menjadi omong kosong. (Web Warouw)

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

342FansSuka
1,543PengikutMengikuti
1,100PelangganBerlangganan

Terbaru