JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, Indonesia perlu membangun dan memperluas industri energi surya domestik, beserta pengembangan sumber daya manusianya, sebagai langkah transisi energi demi mengatasi krisis iklim. “Pemerintah, melalui PLN akan segera meluncurkan program pembangunan 60 gigawatt (GW) energi terbarukan,” ujar Luhut dalam acara Indonesia Solar Summit (ISS) 2024, Jakarta, Rabu, 21 Agustus 2024.
Ia menjelaskan, bahwa Indonesia telah menandatangani kerja sama pengembangan energi terbarukan dengan Singapura dan telah menarik investasi di ekspor energi hijau, ladang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), dan penyimpan energi baterai atau Battery Energy Storage System (BESS).
Hasil kerja sama dengan Singapura tersebut, Luhut mengatakan, masing-masing menghasilkan investasi dari pengembang energi sebesar USD 30-50 miliar, manufaktur PLTS sebesar USD 1,7 miliar, dan dari produsen baterai dan inverter sebesar US$ 1 miliar.
Menurut Luhut, PLTS akan menjadi salah satu sumber pasokan energi Indonesia yang utama untuk dekarbonisasi sektor energi mencapai net-zero emisi (NZE) pada tahun 2060 atau lebih awal. Berdasarkan rencana Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), katanya, kapasitas PLTS diperkirakan mencapai 410 GW hingga 460 GW hingga 2060 untuk mencapai target NZE.
“Ini mengindikasikan adanya permintaan modul surya yang akan terus bertumbuh dari tahun ke tahun,” ucap dia.
Luhut menjadi pembicara
utama dalam acara ISS 2024 dengan tema ‘Membangun Rantai Pasok PLTS Indonesia untuk Mempercepat Transisi Energi dan Mendukung Industri Hijau’ yang diselenggarakan oleh Institute for Essential Services Reform (IESR) bekerja sama dengan kemenko Marves, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta terjadi dengan RE100.
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi atau Menkomarinves Luhut Binsar Pandjaitan mendapatkan tugas baru dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Adapun tugas terbaru yang akan diemban Luhut tersebut adalah terkait pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).
Ketua NEPIO
Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto mengatakan pihaknya telah menyelesaikan draft struktur tim percepatan pembangunan PLTN, Nuclear Energy Program Implementing Organization (NEPIO). Tim NEPIO, kata dia, akan diketuai oleh Menkomarinves, dalam hal ini Luhut.
“Di situ ketuanya Menko Marinves (Luhut), ketua harian Menteri ESDM (Arifin Tasrif),” kata Djoko, di kantornya, Jakarta, Rabu, 17 Januari 2024.
Pengembangan nuklir sebagai sumber energi listrik di Indonesia kembali mencuat belakangan. Indikasinya, skema PLTN masuk dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET). Beleid itu memuat amanat pembentukan majelis tenaga nuklir, penetapan BUMN penambang bahan baku nuklir, perizinan, hingga penyimpanan limbah.
Meski begitu, rencana pengembangan nuklir di Indonesia ini bukanlah kali pertama. Lantas seperti apa sejarah rencana pengembangan PLTN di Indonesia dan bagaimana penolakan sejumlah pihak?
Sejarah Pengembangan PLTN di Indonesia
Sejak 1970-an, rencana pengembangan nuklir sudah dimulai dengan pembentukan Komisi Persiapan Pembangunan PLTN. Pada 1986, Badan Tenaga Atom Nasional (Batan) bersama beberapa negara dan International Atomic Agency melakukan studi kelayakan PLTN. Studi juga dilakukan pada 1991-1996 bersama perusahaan konsultan asal Jepang. Pelbagai studi itu menghasilkan rekomendasi: wilayah Jepara cocok dijadikan lokasi PLTN. Namun, pengkajian tak berlanjut akibat krisis ekonomi 1998.
Pada 2006, pemerintah pernah menerbitkan sejumlah aturan mengenai energi. Misalnya, Kebijakan Energi Nasional dan UU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Dua aturan ini menyebut tenaga nuklir sebagai sumber energi terbarukan yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan listrik hingga 2025. Sejumlah lembaga lalu melakukan pengkajian lokasi lain untuk PLTN. Saat itu, kawasan Banten dan Bangka Belitung disebut cocok.
Rusia Siap Bangun PLTN Indonesia
Secara terpisah pemerintah Rusia menyatakan siap bekerja sama dengan Indonesia dalam pengembangan nuklir sebagai sumber energi. Hal tersebut disampaikan Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov dalam pengarahan pers di Jakarta, Selasa (20/8/2024), sebagaimana dilansir Antara.
“Kami tinggal menunggu pihak Indonesia untuk menentukan apa yang mereka cari dan bagaimana kita dapat melanjutkan kerja sama bilateral ini,” kata Tolchenov.
Tolchenov menyampaikan, pembicaraan kerja sama penggunaan nuklir sebagai sumber energi antara Indonesia dan Rusia sudah berlangsung cukup lama.
Dia menambahkan, pembicaraan kerja sama energi tersebut bahkan sudah dibicarakan sejak dia bertugas di Indonesia 16 tahun yang lalu.
“Bahkan pada saat itu, para menteri dan lembaga terkait di Indonesia sangat antusias untuk membahas masalah pendirian sesuatu yang kami sebut sebagai reaktor modular kecil,” tutur Tolchenov.
Dia menambahkan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga sudah membahas kerja sama tersebut dengan ROSATOM saat berkunjung ke Moskwa pada Juni.
ROSATOM adalah perusahaan energi atom negara milik Pemerintah Rusia yang memiliki strategi untuk mengembangkan pembangkit rendah karbon, termasuk tenaga angin.
“Kami benar-benar mencari prospek dan hasil positif dalam kerja sama di bidang ini,” papar Tolchenov.
Tochenov menuturkan, perusahaan tersebut memiliki semua teknologi siklus bahan bakar nuklir, mulai dari penambangan uranium hingga siklus hidup fasilitas nuklir. Kegiatan perusahaan tersebut juga mencakup produksi produk non-nuklir, kedokteran nuklir, digitalisasi dan pengembangan perangkat lunak, logistik dan pengembangan Rute Laut Utara.
Sebelumnya, Pemerintah menargetkan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dapat beroperasi pada 2032. Hal tersebut tertuang dalam peta jalan transisi energi dalam draf revisi Rancangan Peraturan Pemerintah Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN).
Dalam revisi RPP KEN yang baru, transisi energi ditarget dapat mencapai puncak emisi antara 2030 hingga 2040.
Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan Dewan Energi Nasional (DEN) Yunus Saefulhak mengatakan, RPP KEN memproyeksikan pada 2032 ada PLTN berkapasitas 250 megawatt (MW) yang beroperasi. Hal tersebut disampaikan Yunus dalam media briefing peluncuran laporan Indonesia Energy Transition Outlook (IETO) 2024 yang diikuti secara daring pada 12 Desember 2023.
PLTN juga bukan lagi disebut sebagai pilihan terakhir, melainkan menjadi sebagai salah satu sumber energi untuk mencapai netralitas karbon atau net zero emissions (NZE). Dia menyampaikan, target bauran energi baru terbarukan (EBT) dalam RPP KEN turut mengalami koreksi. (Web Warouw)
