JAKARTA — Ekonom Senior INDEF Faisal Basri menduga anggaran Badan Gizi Nasional sebesar Rp71 triliun diambil dari anggaran kementerian/lembaga (K/L) lainnya yang dipangkas tahun depan.
Menurut Faisal, anggaran diambil dari relokasi anggaran K/L yang berkaitan dengan makanan seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
“Jadi tinggal diambil dari elemen-elemen yang ada kaitannya dengan makanan dimasukin ke situ (Badan Gizi),” katanya di Jakarta Selatan, Rabu (21/8).
“Emang uangnya darimana kalau anggaran baru Rp71 triliun. Kan anggarannya nggak ada. Dari ngutang lagi?,” imbuhnya.
Selain dari relokasi anggaran K/L lain, ia menduga anggaran Badan Gizi juga diambil dari anggaran Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Jadi ngambil dari (K/L) yang lain atau relokasi dari IKN,” imbuhnya.
Badan Gizi Nasional mendapatkan anggaran sebesar Rp71 triliun. Informasi itu terungkap dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025.
Anggaran lembaga yang baru dibentuk itu unggul dibandingkan beberapa kementerian/lembaga (K/L) lain.
Ada dua kementerian teknis yang sebenarnya penting, tapi pagu belanjanya kalah dari Badan Gizi. Keduanya yakni Kemenkeu yang diberi Rp53,2 triliun atau turun dari Outlook 2024 sebesar Rp67,4 triliun dan Kementerian Perhubungan yang mendapat Rp24,8 triliun, anjlok Rp14,1 triliun dari Rp38,9 triliun.
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkap anggaran Rp71 triliun itu tidak hanya untuk pengadaan paket makanan program Makan Bergizi Gratis.
Ternyata, anggaran itu juga untuk mendanai operasional Badan Gizi Nasional. Dadan membenarkan saat ditanya anggaran itu juga untuk membiayai operasional Badan Gizi Nasional, termasuk membayar gaji pegawai dan keperluan lainnya.
“Menyangkut seluruhnya. Termasuk (gaji pegawai), seluruhnya,” kata Dadan saat ditemui di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8). (Web Warouw)
