MEDAN – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR ) Basuki Hadimuljono bersama Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Jaksa Agung HM Prasetyo, Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi, meninjau perkembangan jalan Tol Ruas Medan – Binjai, di kawasan Helvetia Medan yang tengah dikerjakan PT. Hutama Karya, Rabu (5/4).
Usai peninjauan, Mentari PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan progres pembangunan jalan tol Medan-Binjai mengalami kemajuan yang cukup baik. Namun kemajuan mengalami kendala karena masih adanya sejumlah lahan yang akan digunakan belum bisa dibebaskan. Meski terdapat lahan yang masih belum bebas, Menteri Basuki menargetkan ruas tol ini bisa difungsikan pada saat arus mudik lebaran tahun 2017 untuk mengurangi kemacetan di jalan arteri yang menjadi jalur utama lalu lintas Medan-Aceh.
“Percepatan pembangunan tol masih terkendala masalah lahan. Kalau lahannya cepat maka konstruksi juga akan cepat,” katanya.
Oleh karenanya, dengan kehadiran sejumlah menteri terkait yang diyakini dapat mendukung percepatan pembebasan lahan yang dibutuhkan terutama di tol Medan-Binjai yang dibangun dengan biaya investasi sebesar Rp 1,6 triliun.
Jalan tol Medan-Binjai memiliki panjang 25,44 Km yang terdiri dari tiga seksi. Seksi 1 Tanjung Mulia – Helvetia sepanjang 6,07 Km, progres fisiknya sebesar 16,71% yang disebabkan lahan yang baru dapat dibebaskan 67% dari 33,66 hektar lahan yang dibutuhkan. Target penyelesaian konstruksinya pada Desember 2017.
Seksi 2 Helvetia-Sei Semayang sepanjang 9,05 km, progres fisiknya telah mencapai 88,43% dengan lahan yang sudah dibebaskan sudah 97% dari 46,36 hektar lahan. Seksi 3 Sei Semayang-Binjai sepanjang 10,31 Km, progres fisiknya mencapai 86,27 % dengan progres pembebasan lahan 99,48% dari 61,04 hektar lahan yang dibebaskan.
Kendala yang dihadapi pada Seksi 2 dan 3, lokasi lahan yang belum bebas berada pada lokasi pembangunan jalan akses, sementara untuk jalan utamanya tidak mengalami kendala. Hal ini akan diselesaikan dan ditargetkan konstruksi kedua seksi ini Juli 2017 dan bisa digunakan pada saat mudik lebaran.
MoU Percepatan Pembangunan
Seusai melaksanakan groundbreaking peremajaan rusun Sukaramai serta peninjauan pembangunan tol Medan – Binjai dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Penataan Aset Badan Usaha Milik Negara, dikantor PT. Perkebunan Nusantara III Medan Sumatera Utara.
Nota kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Menteri BUMN Rini M. Soemarno, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sofyan A. Djalil, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Jaksa Agung Republik Indonesia H. M. Prasetyo serta perwakilan dari Kepolisian RI.
Kepada Bergelora.com dilaporkan, Nota Kesepahaman tersebut merupakan landasan bagi para pihak untuk melakukan percepatan pembangunan infrastruktur dan penataan aset BUMN sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam sambutannya mengatakan, pihaknya sebenarnya sudah bekerja walaupun tanpa MoU.
“MoU hanya menjadi penguat bahwa pembangunan infrastruktur merupakan tanggungjawab bersama. MoU ini merupakan ruh dalam kita untuk menyatukan hati dan langkah,” tambahnya.
Pembangunan infrastruktur menurut Menteri Basuki, bukan saja ditugaskan kepada menteri PUPR, bukan saja tugas menteri perhubungan, tapi tugas kita semua. Untuk itu diharapkan dengan MoU, maka pihak-pihak terkait bisa bekerjasama untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur. (Sugianto)
