JAKARTA – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi memastikan pembangunan jaringan kereta api logistik di Kalimantan tidak akan dibiayai menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pemerintah akan menawarkan proyek tersebut kepada investor swasta melalui skema investasi non-APBN.
“Kita tawarkan kepada swasta untuk membangun itu (jaringan kereta api logistik di Kalimantan),” kata Dudy di Jakarta, dikutip Bergelora.com, Minggu (28/6/2026)
Menurut Dudy, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI juga dipersilakan ikut berinvestasi apabila menilai proyek tersebut memiliki prospek bisnis yang menguntungkan dan berkelanjutan.
Ia mencontohkan bisnis angkutan logistik kereta api di Sumatera Selatan yang dikelola KAI secara komersial tanpa subsidi maupun skema kewajiban pelayanan publik (public service obligation/PSO).
Dudy mengatakan bisnis angkutan logistik di Sumatera Selatan memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan KAI. Pendapatan tersebut turut menopang kinerja perusahaan sekaligus memperkuat kemampuan KAI dalam mempertahankan layanan kereta api di berbagai rute lain, terutama di Pulau Jawa.
Menurut dia, mekanisme tersebut mencerminkan prinsip bisnis yang memungkinkan adanya subsidi silang antarlini usaha sehingga operasional layanan kereta api dapat berjalan secara berkelanjutan dan efisien.
Dudy mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto juga mendorong agar pembangunan jaringan kereta logistik di Kalimantan segera direalisasikan untuk mendukung kebutuhan nasional.
“Oh beliau (Presiden Prabowo) mendorong kereta logistik (di Kalimantan),” ujar Dudy.
Meski demikian, ia menegaskan percepatan pembangunan tetap bergantung pada kesiapan investor mengingat proyek perkeretaapian membutuhkan investasi yang besar serta perencanaan bisnis yang matang.
“Bangun kereta kan enggak murah itu,” imbuhnya. Sebelumnya, pemerintah mengungkapkan rencana membangun jaringan kereta api sepanjang 2.772 kilometer di Kalimantan guna memperkuat konektivitas dan mendukung distribusi logistik di pulau tersebut.
“Rencana pembangunan jalur kereta api di Kalimantan masih kami hitung dan rencanakan secara matang,” kata Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono beberapa hari lalu.
Agus mengatakan pemerintah akan membentuk komite yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga untuk mengakomodasi berbagai masukan dalam penyusunan proyek tersebut.
Menurut dia, komite itu akan bertugas menyempurnakan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (Ripnas) agar selaras dengan kebutuhan pembangunan di Kalimantan.
Agus menambahkan, hingga kini Kalimantan belum memiliki jaringan kereta api, padahal pulau tersebut memiliki potensi sumber daya alam yang besar, termasuk sektor mineral, yang membutuhkan dukungan infrastruktur transportasi yang memadai.
Karena itu, pembangunan jalur kereta api diharapkan dapat membuka konektivitas antarprovinsi di Kalimantan sekaligus meningkatkan efisiensi distribusi logistik. (Web Warouw)
