Senin, 22 Juli 2024

Mantap! Pemerintah Dorong Peran Investasi Lebih Luas

JAKARTA- Sejak diluncurkan September 2016, paket kebijakan ekonomi telah berhasil memangkas perizinan melalui deregulasi dan debirokratisasi. Pemerintah berharap berbagai paket yang telah ditelurkan mampu menyederhanakan proses bisnis, meningkatkan koordinasi, meningkatkan kualitas layanan serta kepastian usaha.

“Kebijakan-kebijakan yang ada harus mampu meningkatkan iklim investasi dan daya saing nasional,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam acara Mandiri Investment Forum 2017, Rabu (8/2), di Jakarta.

Daya saing, lanjut Menko Perekonomian, merupakan salah satu penopang untuk menarik investasi. Dalam Global Competitivenss Report 2016-2017, Indonesia menduduki peringkat ke-41. Pembangunan daya saing Indonesia ini masih tertinggal dengan negara-negara lain di kawasan ASEAN seperti Singapura, Malaysia dan Thailand.

Faktor kunci lainnya untuk menggaet investor berinvestasi di Indonesia adalah kesiapan infrastruktur. Darmin menyatakan biaya logistik Indonesia masih sangat tinggi hingga mencapai 24% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB).

Sementara sampai saat ini,  posisi ranking Logistics Performance Index (LPI) Indonesia turun 10 poin menjadi 63 di tahun 2016 dari posisi 53 pada 2014. Dari data LPI yang dikeluarkan World Bank, Indonesia hanya mendapatkan skor sebesar 2,98 dengan presentase 61,5%. Di lingkup ASEAN, Singapura menduduki posisi 5, Malaysia 32, Thailand 45, Vietnam 64, Brunei Darussalam 70 dan Filipina 71.

 “Biaya logistik nasional di Indonesia adalah 24 persen dari PDB, lebih tinggi dibanding negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand dan Singapura yang bisa di bawah 15 persen,” kata Darmin.

Di depan 600 investor dari dalam dan luar negeri yang hadir, Darmin menyampaikan peran vital investasi terutama multiplier effect-nya dalam penciptaan lapangan kerja. Temasuk, dirinya menekankan tantangan utama yang muncul bukan hanya perihal nominal investasi yang masuk, terpenting distribusi investasi.

“Tantangan utama tidak hanya tentang angka nasional tetapi juga bagaimana distribusi realisasi investasi di seluruh wilayah,” ucapnya.

Kepada Bergelora.com dilaporkan, guna mempertahankan dan mempercepat kinerja ekonomi ke depan, pemerintah berkomitmen untuk mendukung investasi terutama bidang infrastruktur. Sedangkan berbagai proyek dalam Proyek Strategis Nasional, lanjut Darmin, pemerintah akan memberikan prosedur yang lebih sederhana.

“Penyederhaan prosedur nantinya akan meliputi perizinan, perencanaan tata ruang dan proses pembebasan lahan, serta perlindungan untuk melakukan diskresi kebijakan,” tambahnya. (Enrico N. Abdielli) 

 

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

342FansSuka
1,543PengikutMengikuti
1,100PelangganBerlangganan

Terbaru