JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan dengan mengecek realisasi kenaikan tunjangan kinerja Bintara Pembina Desa (Babinsa), dari Rp104.000/bulan menjadi Rp900.000/bulan untuk tipe A, dan dari Rp440.000/bulan menjadi Rp1.200.000/bulan untuk tipe B saat menghadiri apel Babinsa se-Indonesia, di Hanggar PT Dirgantara Indonesia, Lapangan Udara (Lanud) Husein Sastranegara, Bandung, Selasa (17/7) siang.
“Saya ingin bertanya apakah sudah diterima kenaikan tunjangan kinerja Babinsa?,” tanya Presiden Jokowi, yang langsung dijawab serentak oleh sekitar 4.500 anggota Babinsa yang hadir, “Sudah.”
“Benar sudah diterima?,” tanya Presiden lagi, yang langsung dijawab kembali, “Benar, betul.”
Presiden menjelaskan, kenaikan tunjangan itu diberikan karena Babinsa berada pada posisi barisan terdepan dalam menjaga keamanan, kedaulatan, ketertiban yang ada di desa-desa. Ia mengingatkan, negara ini adalah negara yang sangat besar, ada 74.000 desa, dan ada 60.000 Babinsa di seluruh tanah air.
Untuk itu, Presiden Jokowi berpesan kepada segenap anggota Babinsa untuk ikut membantu menghadapi tantangan yang dihadapi bangsa ini ke depan, yang semakin hari bukannya semakin mudah, tetapi semakin besar dan semakin sulit.
Tantangan yang dihadapi ke depan itu, menurut Presiden Jokowi, baik itu kemiskinan, kesenjangan, infrastruktur. Oleh sebab itu, Presiden menekankan, kerja keras anggota Babinsa dalam ikut membangun negara ini, terutama memberikan kestabilan politik dan keamanan sangat diperlukan bagi lancarnya, cepatnya pembangunan di negara kita.
“Kemampuan teritorial Saudara-saudara harus terus ditingkatkan, diperbaiki. Kemampuan tumbuh cepat, lapor cepat, kemampuan manajemen kemampuan penguasaan wilayah, detail satu per satu rumah-rumah harus terus ditingkatkan,” tutur Presiden Jokowi.
Demikian juga, lanjut Presiden, kemampuan pelayanan rakyat dimana peningkatan pelayanan rakyat dalam menghadapi ancaman, dimana pembinaan kemampuan dalam bela negara oleh rakyat, melatih, karena ke depan yang tantangan ke depan bukan semakin ringan, tetapi semakin berat.
Presiden Jokowi juga menekankan, dalam menghadapi keterbukaan Global, menghadapi kompetisi Global, menghadapi persaingan global, semua informasi, semua bisa langsung masuk ke desa tanpa bisa dihambat. Sehingga paham-paham terorisme hampir di semua negara, radikalisme berkembang.
“Inilah tugas-tugas Saudara-saudara semua, harus kita mengerti bahwa ancaman itu sekarang ini bukan hanya berupa fisik, ideologi-ideologi seperti itu mengancam hampir semua negara termasuk negara kita Indonesia,” ujar Presiden Jokowi.
Babinsa Jaga Netralitas
Kepada Bergelora.com dilaporkan, Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada seluruh anggota Bintara Pembina Desa (Babinsa) untuk menjaga netralitas. Ia mengingatkan sesuai undang-undang, politik TNI adalah politik negara, bukan politik praktis.
“Karena itu, TNI harus bisa memastikan bahwa proses demokratisasi di tanah air itu berjalan dengan lancar, aman, dan damai,” kata Presiden Jokowi saat menghadiri apel Babinsa se-Indonesia, di Hanggar PT Dirgantara Indonesia, Lapangan Udara (Lanud) Husein Sastranegara, Bandung, Selasa (17/7) siang.
Politik negara itu seperti apa? Menurut Presiden, ya kesetiaan kepada negara itu sudah diberikan oleh undang-undang.
“Kesetiaan kepada negara-negara itu kepada siapa? Ya rakyat, siapa lagi? Ya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wilayah NKRI dan pemerintah yang sah,” tegasnya.
Presiden menjelaskan, politik negara itu ya kesetiaan kepada rakyat kepada wilayah NKRI dan kepada pemerintah yang sah. “Sekali lagi ini undang-undang dan untuk memastikan proses demokrasi berjalan aman dan damai. Sekali lagi TNI dan Polri harus bersikap netral,” ujarnya.
Dengan bersikap netral, menurut Presiden, TNI akan dapat lebih mudah merangkul setiap elemen masyarakat dan menciptakan kerja sama dalam menjaga situasi agar tetap kondusif.
Selain itu, dengan netralitas yang ditunjukkan oleh TNI dan Polri, lanjut Presiden, masyarakat akan yakin bahwa TNI dan Polri benar-benar profesional menjalankan tugasnya.
“Karena sekarang ini dan publik rakyat dan masyarakat terhadap TNI berada pada posisi yang paling tinggi, jangan sampai dirusak kepercayaan itu oleh tindakan-tindakan yang menjadikan masyarakat tidak percaya sehingga menurunkan kepercayaan,” pinta Presiden seraya menegaskan, bahwa kepercayaan itu kalau dinilai dengan uang, tidak bisa dibeli.
Tampak mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan itu antara lain Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, KSAD Jenderal Mulyono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Penjabat Gubernur Jabar M. Iriawan. (Enrico N. Abdielli)