JAKARTA- Koalisi Rakyat menggugat (KARAM) Demokrasi, menyatakan rezim Jokowi sudah merusak cita-cita Reformasi 1998. Pemilu curang akan menghasilkan Keputusan yang curang dan tidak legitimate. Demikian rilis yang diterima Bergelora.com di Jakarta, Selasa (2/4)
KARAM juga menolak hasil Keputusan KPU no 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan wakil presiden.
“Untuk itu kami mendesak DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) untuk segera menggunakan Haknya yaitu Hak Angket juga DPD (Dewan Perwakilan Daerah) segera melaksanakan Pansus, guna meminta pertanggungjawaban Presiden Jokowi dalam pelaksanaan UU Pemilu, Pendistribusian sembako dan kebijakan lain yang digunakan untuk melanggengkan kekuasan melalui pencalonan anaknya
sebagai salah satu kandidat cawapres pasangan Prabowo Subianto,” tegas
Koordinator KARAM Demokrasi, Tonggo Freddy dalam rilisnya.
KARAM Meminta para hakim Mahkamah Konsitusi untuk bertindak Jujur, Tegas dan
Berani dalam memutuskan sengketa perkara hasil Pemilu 2024 tanpa adanya
intervensi dari pihak lain.
“Demokrasi Indonesia sedang Karam & Terancam Hancur Demokrasi di Indonesia dalam era pemerintahan Presiden Joko Widodo mengalami kemunduran yang serius. Kembalinya negara kekuasaan dan pengabaikan hak asasi manusia demi kepentingan politik electoral,” tegasnya.
Ia menjelaskan, selama dua periode memimpin Indonesia, Jokowi berhasil memperbanyak infrastruktur dan menggaet investasi. Namun warisan Jokowi dibidang pembangunan harus dibayar mahal dengan kemunduran demokrasi. Pada masa akhir jabatannya, presiden Jokowi mendapat peringatan keras karena mengintervensi
konstitusi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) demi memuluskan langkah putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pendamping calon presiden Prabowo Subianto di pilpres 2024.
Ia mengatakan, Keputusan Mahkamah Konstitusi (16 Oktober 2023) yang saat itu diketuai oleh Anwar Usman yang merupakan adik ipar Presiden Jokowi (Paman Gibran). Keputusan itu
mengakomodasi kepentingan putra Jokowi, Gibran untuk maju pemilu 2024.
“Mereka justru memperkuat Politik Dinasti bahkan lebih parah dari zaman Orde Baru.
Politik dinasti Jokowi semakin menguat. Setelah sebelumnya putra sulung Jokowi Gibran menjabat sebagai walikota Solo, menantunya Bobby menjabat sebagai Walikota Medan melalui PDI Perjuangan, ternyata itu belum cukup,” jelasnya.
“Keputusan Mahkamah Konstitusi telah menggoreskan luka demokrasi kita. Diikuti
lagi dengan hadirnya anak bungsu Jokowi yaitu Kaesang sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI),” katanya.
“Pesta Demokrasi baru saja kita laksanakan. Pemilu yang seharusnya Jujur dan Adil akan tetapi diintervensi Presiden Jokowi untuk memenangkan putra sulungnya sebagai calon wakil presiden bahkan secara terbuka patut diduga melibatkan para aparatur negara (TNI/Polri, PNS, Kepala Desa, Guru, BUMN dan para Menteri Kabinetnya),” katanya.
Menurutnya bantuan sembako yang seharusnya sudah terjadwalkan dan
dianggarkan, ternyata digunakan hanya untuk memenangkan paslon Prabowo￾Gibran. Bahkan kami melihat seakan Presiden Jokowi sebagai petugas bansos.
Menjelang pemilu Pemerintah mengalokasikan Rp.496,8 triliun untuk perlindungan sosial (perlinsos), naik 13,1 % dibanding tahun 2023 (Kompas 1/Feb’24).
Pada tanggal 20 Maret 2024 lalu, KPU resmi mengumumkan Pemenang Calon Presiden dan wakil Presiden adalah pasangan Prabowo-Gibran dengan perolehan suara sebanyak 96.214.691. Diikuti dengan pasangan Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar sebanyak 40.971.906 dan Pasangan Ganjar-Mahfud sebanyak:
27.040.878.
“Kemenangan ini bukanlah hal yang mengejutkan, akan tetapi proses kecurangan yang sangat brutal sudah memberikan jawaban akan siapa menjadi pemenangnya,” katanya.
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, pada hari Jumat, 5 April 2024 MK akan memanggil 4 Menteri agar mendapat keterangan yang comprehensive atas dugaan pelanggaran dan penyelewengan penyaluran dana bansons untuk kepentingan elektoral pemenangan paslon 02 pada pilpres 2024.
“Ancaman terhadap demokratisasi di Indonesia menuai kritikan dan protes dari berbagai lapisan masyarakat, akademisi, DPR RI, Buruh, Petani, Kaum miskin Kota dan lainnya. Aksi protes ini diikuti oleh berbagai kampus di Indonesia,” katanya. (Sereida Tambunan)
