JAKARTA – Ketua Tim Hukum Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra, menyebut para pemohon dari paslon capres dan cawapres 01 dan 03 (kubu Anies-Ganjar) lemas usai dijelaskan perihal bantuan sosial (bansos) oleh saksi yang dihadirkan pihaknya, di Sidang Sengketa Pilpres 2024. kubunya. Soal bansos itu dijelaskan oleh Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadizily.
“Sore ini kelihatan tampangnya pada lemas semua setelah dijelaskan oleh Pak Ace (soal bansos). Lemes semua enggak bisa ngomong apa-apa lagi,” kata Yusril pada wartawan dalam konferensi pers di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (4/4/2024).
Yusril mengatakan, bansos El Nino yang selama sidang dipermasalahkan itu berasal dari usulan Mensos Tri Rismaharini yang berasal dari PDIP. Lebih lanjut, Yusril pun meminta agar mengkonfirmasi langsung kepada Risma persoalan bansos El Nino.
“Dituduh ini El Nino untuk ini tahu-tahunya yang usul siapa? Bu Risma,” ucapnya.
Yusril lalu menuturkan besok Mensos Risma akan hadir sebagai saksi. Dia akan mengonfirmasi pernyataan Ace kepada Risma secara langsung.
“Besok Bu Risma datang ke sini, silakan aja cecer suruh Bu Risma berdiri di sini, ‘Bu Bener enggak ibu yang minta yang melakukan automatic adjucement untuk El Nino sehingga terjadi peningkatan belasan triliun? Dan bagaimana caranya Ibu mentransfer uang itu kepada penerima El Nino?” imbuhnya.
Sebelumnya Yusril mengatakan tudingan soal pembagian bansos (bantuan sosial) menjadi modus ajakan memilih adalah tuduhan yang naif. Dia menuturkan tuduhan tersebut tak ada dasar dan buktinya.
“Jadi naif sekali tuduhan-tuduhan selama ini. Mereka tidak mengerti dan tidak tahu tentang seluk-beluk perlindungan sosial dan bantuan sosial itu,” kata Yusril dalam konferensi pers di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (4/4).
Ia pun mengatakan pihaknya mendatangkan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily, untuk menjelaskan perkara bansos tersebut. Termasuk soal kemungkinan bansos dibagikan sebagai bentuk ajakan untuk memilih calon tertentu.
“Apa mungkin orang dikasih subsidi BBM, subsidi listrik, terus ada yang listriknya (mau disubsidi-red), terus ngomong, ‘Kamu pilih Prabowo-Gibran ya’. Terus (ada yang) dia beli bensin, (penjual) bensinnya ngomong, ‘Pilih Prabowo-Gibran ya’,” tuturnya
“(Kalau) ditransfer uangnya melalui elektronik, dikirim pakai wesel melalui Kantor Pos, siapa yang ngomong supaya pilih Gibran? Pilih Prabowo? Nggak ada sama sekali. Lebih banyak asal ngomong daripada pembuktian,” sambungnya.
Yusril menjelaskan, bansos tersebut merupakan bagian dari program perlindungan sosial. Menurut Yusril, anggaran untuk perlindungan sosial itu juga dipakai untuk memberikan subsidi, misalnya subsidi BBM dan listrik.
“Nah kalau subsidi BBM, dari segi itu kan tidak dikasih duit orang itu. Tapi misalnya dia beli BBM Rp 10 ribu satu liter, tapi cuma bayar Rp 7 ribu. Rp 3 ribunya dari mana? Dari subsidi. Nah apa orang yang beli bensin itu dibilang, ‘Eh kamu pilih Gibran ya’. Siapa yang ngomong gitu? Kan enggak ada yang merasakan,” ucapnya.
Anggaran Perlinsos Rp 496 Triliun: Seakan-akan Semua Bansos
Kepasa Bergelora.com di Jakaeta dilaporkan sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily menjelaskan terkait anggaran perlindungan sosial (perlinsos) sebesar Rp 496 triliun. Ace mengatakan jika anggaran tersebut tidak semuanya merupakan anggaran bantuan sosial (bansos).
Mulanya, Ace mengatakan jika perlinsos tidak dapat disamakan dengan bansos. Ace menuturkan bansos hanya menjadi salah satu jenis dari perlinsos.
“Kami pertegas soal klarifikasi seperti ini, agar masyarakat bisa mengetahui bahwa sesungguhnya bantuan sosial itu adalah bagian dari perlindungan sosial,” ujar Ace dalam sidang sengketa Pilpres di gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (4/4/2024).
Ace mengatakan perlindungan sosial terdiri dari berbagai macam jenis. Di antaranya, jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan dan jaminan kehilangan pekerjaan.
Kemudian, ada pula subsidi yang termasuk dalam kategori perlinsos. Jenis lainnya adalah bansos yang terdiri dari program PKH, kartu sembako hingga KIP kuliah.
“Dan ada juga bantuan sosial yang diambil kebijakannya pada kondisi tertentu seperti BLT El Nino maupun BLT BBM,” katanya.
Ace mengatakan jika anggaran Rp 496 triliun merupakan anggaran perlinsos. Dia menegaskan anggaran itu tidak hanya dipakai untuk bansos saja, tetapi juga bantuan lain yang termasuk dalam kategori perlinsos.
“Di dalam berbagai media kita sering menyebut bahwa nilai atau bantuan sosial besar sekali, misalnya di tahun 2024, 496 triliun, tanpa kita tahu dan kita rinci dari jenis perlindungan sosial apa,” ungkap dia.
“Kalau tidak diklarifikasi secara lebih detail, maka orang akan mengasumsikan seakan-akan ini semuanya adalah bantuan sosial, dan kalau kita lihat memang bantuan sosial atau perlindungan sosial yang ada di dalam nomeklatur APBN itu menggunakan istilah perlindungan sosial yang dari sejak era COVID memang anggarannya sebesar Rp 498 triliun,” sambungnya. (Web Warouw)
