JAKARTA – Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, mengaku pihaknya mendapat laporan adanya upaya mengganjal Anies Baswedan maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024. Hasto mengatakan jika laporan tersebut benar, maka dia menilai demokrasi di Tanah Air sedang tak sehat.
“Ya kalau kami menerima laporan memang ada upaya-upaya untuk mengganjal pencalonan Anies Baswedan,” kata Hasto merespons pertanyaan wartawan soal isu PKS meninggalkan Anies dan mulai merapat ke Koalisi Indonesia Maju (KIM), di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2024).
Hasto menyebut PDIP akan terus mengawal proses Pilkada 2024 agar tetap berjalan dengan sehat. PDIP, kata dia, menyakini bahwa siapa pun yang hendak mencalonkan diri mempunyai hak konstitusional.
“Ketika ada upaya-upaya untuk mengganjal calon-calon tertentu, itu kehidupan demokrasi kita tidak sehat. Karena itu lah PDI Perjuangan terus mengawal agar kontestasi pilkada dapat terus berlangsung sehat,” jelas Hasto.
“Dan tidak ada bentuk penghadangan kepada siapapun, partai manapun, kader manapun. Karena setiap anak bangsa oleh konstitusi itu memiliki hak konstitusional untuk dicalonkan,” tambahnya.
Ditanya perihal apakah PDIP membuka peluang mengusung Anies di tengah isu penjegalan, Hasto menjawab pihaknya terus mencermati dinamika yang terjadi. Di sisi lain, lanjut Hasto, PDIP tetap membuka dialog dengan partai lain terkait kerja sama politik di Pilgub Jakarta 2024.
“Ya ini kan baru sinyal, faktanya kan belum terjadi. Sehingga kami terus mencermati hal tersebut dan terus berdialog agar di Jakarta tersajikan konstestasi yang mencerdaskan kehidupan bangsa,” ucap Hasto.
Kemudian, saat disinggung soal kemungkinan kotak kosong pada Pilgub Jakarta, Hasto tak sepakat. Menurutnya, kemungkinan kotal kosong dalam Pilgub Jakarta harus dicegah.
“Belum terancam masih ada peluang. Karena nanti kalau misalnya ada indikasi kotak kosong pun, KPU akan memberikan perpanjangan biasanya. Di situlah bisa terjadi perubahan konstelasi,” terang Hasto.
“Untuk Jakarta kosong sebenarnya dalam konteks demokrasi kita itu suatu yang harus dicegah apapun dengan peran yang penting dan sentral suara rakyat tidak bisa. Dan dipangkas dengan suatu konsolidasi partai politik yang menyebabkan calon lain tidak bisa dicalonkan. Maka rakyat punya kedaulatan untuk mengambil keputusan,” imbuhnya.
Hasto kemudian berbicara tentang peristiwa kemenangan kotak kosong pada pemilihan Wali Kota Makassar pada Pilkada lalu. Untuk pertama kalinya suara kotak kosong menekuk suara koalisi parpol.
“Kita harus belajar dari Makassar ketika seluruh upaya untuk mengganjal calon yang menempati tempat tersendiri di hati rakyat, akhirnya rakyat memilih kotak kosong,” singgung Hasto.
“Ini menjadi pelajaran berharga bagi demokrasi bahwa partai dalam mencalonkan harus melihat suara dari arus bawah,” pungkas dia.
Ditinggal PKS
Padahal sebelumnya, kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, PKS menyebut tenggat waktu terhadap Anis untuk deklarasi AMAN telah habis pada 4 Agustus 2024. PKS kini membuka peluang meninggalkan Anies dan gabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang memiliki calon tunggal mendukung Ridwan Kamil di Jakarta.
“Namun karena batas waktu 4 Agustus tersebut sudah terlewati, maka PKS mulai membuka komunikasi dengan semua pihak agar ada kepastian bahwa kami bisa ikut berkontestasi di Pilkada,” kata Jubir PKS Muhammad Kholid dalam keterangannya, Rabu (7/8/2024).
“Sebenarnya, tenggat waktu 40 hari yakni sejak 25 Juni deklarasi pasangan AMAN adalah waktu yang seharusnya cukup bagi Mas Anies untuk sama sama mengusahakan agar tiket ini berlayar,” lanjut Kholid.
PKS akan mencari opsi lain dengan bergabung ke KIM. Opsi tersebut dalam pembahasan internal PKS. Namun, PKS memberikan isyarat kadernya harus maju dalam Pilgub Jakarta jika gabung ke KIM.
Skenario KIM Plus
Spekulasi mengenai manuver politik yang diduga menjegal Anies Baswedan pada Pilkada Jakarta 2024 semakin mengemuka seiring merebaknya isu siasat koalisi partai-partai disebut-sebut ingin KIM Plus.
Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai bahwa Koalisi Indonesia Maju (KIM) sedang merancang skenario yang disebut sebagai “KIM Plus”.
Dalam skenario ini, KIM berupaya memborong partai-partai politik seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai NasDem untuk bergabung ke dalam koalisi mereka.
Ujang Komarudin mengungkapkan bahwa KIM Plus bertujuan untuk mendominasi Pilkada Jakarta dengan mengajak partai-partai tambahan agar tidak ada lawan yang signifikan, bahkan berpotensi melawan kotak kosong.
“Kelihatannya KIM Plus itu skemanya, formatnya, memborong partai politik agar tidak ada lawan, biar bisa lawan kotak kosong,” kata Ujang di Jakarta, Rabu, 7 Agustus 2024.
Menurut Ujang, langkah ini juga merupakan strategi untuk menggagalkan peluang Anies Baswedan yang sudah mendapat dukungan dari PKS dan NasDem. Meskipun kedua partai tersebut telah menyatakan dukungannya untuk Anies, kemungkinan bergabungnya mereka ke dalam KIM Plus masih terbuka, seperti yang terjadi di Sumatera Utara dan beberapa daerah lainnya.
Mendukung Ridwan Kamil
Sementara itu Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengonfirmasi keberadaan KIM Plus yang akan mengusung mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil sebagai calon gubernur di Pilkada Jakarta 2024.
Dasco menegaskan bahwa KIM Plus bukan dibentuk untuk menjegal Anies, melainkan untuk kemajuan Indonesia ke depan.
“KIM Plus ini dibentuk untuk kemajuan Indonesia ke depan. Tidak hanya sebatas Pilkada,” kata dia di kompleks parlemen Senayan, Jakarta pada Senin, 5 Agustus 2024.
Anies Terjepit
Igor Dirgantara, pengamat politik dan Direktur Survey and Polling Indonesia, melihat kehadiran KIM Plus sebagai ancaman serius bagi Anies Baswedan.
Menurut Igor, Anies berpotensi kehilangan dukungan partai jika KIM Plus terwujud, mengingat kekuatan koalisi ini dalam menggalang dukungan dari partai-partai besar.
“Ya itu (kehilangan dukungan partai) potensial, kalau KIM Plus memang bisa terwujud, Anies Baswedan pasti terjepit,” kata Igor.
Igor juga mengungkapkan bahwa jika PKS dan PDI Perjuangan tetap berseberangan dengan KIM, Anies masih memiliki peluang untuk maju, meskipun akan ada tantangan besar dalam menentukan calon wakil gubernur yang akan mendampinginya. PKS menginginkan duet Anies dengan Sohibul Iman, namun PDIP kemungkinan besar menginginkan kader mereka sendiri sebagai calon wakil gubernur.
Tanggapan Anies Baswedan
Di tengah wacana pembentukan KIM Plus, Anies Baswedan tetap optimis dan terus berupaya mempersiapkan diri untuk Pilkada Jakarta.
Dalam unggahannya di media sosial Instagram, Anies menyampaikan harapannya untuk Jakarta dengan menggunakan tren “Bisa Yura”.
“InsyaAllah Bisa Yura,” tulis Anies, menyiratkan keyakinannya untuk kembali membawa Jakarta menjadi kota yang bahagia dan sejahtera.
Juru bicara Anies, Sahrin Hamid mengakui bahwa unggahan Anies tersebut dapat dikaitkan dengan perkembangan politik terkini. Menurut Sahrin, Anies masih berkomunikasi dengan berbagai partai politik untuk membangun koalisi yang solid.
“Hingga saat ini Anies telah menerima dukungan dari tiga partai untuk maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta, yakni PKS, NasDem dan PKB. Tentunya kepercayaan ini adalah amanat bagi Anies untuk terus mempersiapkan untuk menjalankan amanat ini,” kata Sahrin melalui pesan singkat pada Rabu, 7 Agustus 2024. (Web Warouw)
