JAKARTA- Sebuah ledakan semangat kegembiraan menggelegar di Pulau Dewata ketika rekomendasi Komisi IX DPR bersama Menteri Kesehatan dan Scott O’Neill, CEO Wolbachia Mosquito Program (WMP), dihadapkan pada penolakan membara dari DPRD dan masyarakat Bali terkait rencana kontroversial penyebaran 200 juta nyamuk.
Pertemuan hari ini Selasa (5/12) di Bali yang dihadiri oleh berbagai kalangan, mulai dari masyarakat lokal hingga tokoh spiritual, menjadi sorotan sebagai bentuk reaksi dari ketidak nyamanan warga masyarakat terhadap program tersebut.
Meskipun Menkes berusaha meyakinkan bahwa langkah ini bertujuan melindungi kesehatan masyarakat, namun DPRD dengan tegas menyuarakan bahwa program ini tidak mengindahkan nilai-nilai lokal dan kemanusiaan.
Dewa Putu Sudarsana, juru bicara komunitas Bali, menyampaikan, “Keberlanjutan kesehatan masyarakat harus dijaga dengan menghormati nilai-nilai lokal. Program ini, dengan segala ketidakpastiannya, tidak mencerminkan semangat kolaboratif dalam menghadapi tantangan kesehatan bersama.”
Keberanian dan kesatuan hati yang ditunjukkan oleh DPRD dan masyarakat Bali dalam menolak program yang dianggap tidak berperikemanusiaan ini, menjadi inspirasi bagi provinsi-provinsi lain di Indonesia. Pergeseran sikap ini memberikan sinyal kuat bahwa masyarakat dan pemimpin lokal dapat bersama-sama menentang kebijakan yang tidak mempertimbangkan dampak kemanusiaan dan nilai-nilai setempat.
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, Komjen (Pol) Dharma Pongrekun mewakili GESURI (Gerakan Sehat Untuk Rakyat Indonesia) mengatakan keputusan ini menciptakan momentum luar biasa.
“Provinsi-provinsi lainnya dapat belajar dari contoh nyata persatuan bersama antara masyarakat Bali dan DPRD sebagai wakil rakyat adalah kunci utama untuk penyelamatan jiwa-jiwa keluarga kita dalam menghadapi ketidaksetujuan yang mengakar pada kebijakan yang tidak mempertimbangkan sisi keselamatan manusia,” ujarnya
Selanjutnya Komjen Dharma Pongrekun menyampaikan bahwa peristiwa ini sebagai titik balik penting dalam sejarah partisipasi aktif masyarakat dalam pembentukan kebijakan kesehatan.
“Keberanian masyarakat Bali untuk mengekspresikan aspirasi lokal dan menolak program yang dianggap tidak berperikemanusiaan diharapkan dapat menjadi dorongan positif untuk perubahan kebijakan di tingkat nasional,” tegasnya. (Web Warouw)
