JAKARTA- Sikap dan kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menyelesaikan konflik Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin menegaskan posisi Jokowi yang berani dan independen dari tekanan politik manapun termasuk dari PDIP dan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Sikap seperti ini diharapkan dilakukan dalam kebijakan lainnya. Demikian Ketua Umum Perhimpunan Relawan Kawasan Timur Indonesia, Jopie Lasut kepada Bergelora.com di Jakarta, Rabu (19/2).
“Semua orang mengira Jokowi akan tunduk pada kehendak Megawati dan PDIP yang menekan agar Jokowi melantik Budi Gunawan. Apalagi Budi Gunawan sudah menang di Praperadilan. Ternyata Jokowi membuktikan bahwa dia bukan petugas partai dan independen. Dia mencalonkan orang lain lagi,” ujarnya.
Walaupun sebelumnya menurut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menegaskan akan menolak semua usulan Presiden selain Budi Gunawan yang sebelumnya telah mendapatkan dukungan penuh dari DPR.
“Jadi Jokowi juga tidak takut terhadap ancaman DPR dan partai-partai Politik didalam nya. Ia punya sikap sendiri dan berani mengambil keputusan pada saat genting,” ujarnya.
Namun demikian Jopie Lasut mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo terlalu lambat dalam mengambil berbagai keputusan politik yang lain seperti soal Freeport, BBM dan lainnya.
“Ini mungkin karena masukan dari menteri-menteri tehnis yang gak bener sehingga presiden tidak bisa mengambil keputusan dengan cepat dan tepat,” ujarnya.
Sedangkan sikap dan kebijakan Jokowi terhadap KPK Joko Widodo yang dengan tegas mencopot 3 komisioner yang terjerat hukum dan menggantikan yang baru juga menunjukkan Presiden tidak takut terhadap tekanan asing yang selama ini menjaga KPK.
“Dia (Jokowi) juga berani tegas terhadap KPK. Inikan lembaga bikinan IMF dan World Bank. Selama ini sangat dijaga oleh kepentingan Amerika agar menghabisi musuh-musuh Amerika dengan tuduhan keruptor,” ujar Jopie.
Menurutnya, kaum relawan kalau konsisten, seharusnya jeli dan tidak salah melihat sikap-sikap Presiden Joko Widodo agar bisa membangun kekuatan baru dalam mengawal perubahan di Indonesia.
“Sudah waktunya kaum relawan bersatu menyusun agenda perubahan dan menjadi motor kekuatan kongkrit bersama rakyat mengawal semua program pro rakyat yang masih menghadapi berbagai kendala, hambatan dan pengkhianatan dalam pemerintahan Jokowi,” tegasnya.
Indonesia Timur
Jopie Lasut juga menuntut agar Jokowi memastikan program-program kongkrit yang mampu menghidupi roda ekonomi dan pembangunan di daerah kawasan timur Indonesia. Berbagai program yang selama ini di janjikan oleh Presiden Joko Widodo menurutnya hingga saat ini belum bisa dilaksanakan oleh pemerintahan Jokowi.
“Karena memang para menteri tidak mampu, mainsetnya lama dan sarat kepentingan pribadi. Mana bisa mereka menjalankan perubahan besar di Indonesia Timur. Masak mengeluhnya gak ada duit melulu. Kalau cuma bisa mengeluh semua orang juga bisa jadi menteri,” ujarnya.
Jopie Lasut mengingatkan bahwa masyarakat di kawasan timur Indonesia tidak bisa berlama-lama menunggu realisasi perubahan ekonomi dan pembangunan di Indonesia Timur.
“Segera ganti menteri-menteri yang memang tidak punya kemampuan dan hanya berteori pembangunan,” tegasnya. (Dian Dharma Tungga)
