Jumat, 23 Februari 2024

Mereka Bukan Pembantu, Bukan Juga Asisten, Tapi Pekerja Rumah Tangga: Sahkan RUU Perlindungan PRT Segera!

Oleh: Mohamad Irfan/Irvan*

KASUS-KASUS kekerasan terhadap pekerja rumah tangga terus menerus berulang. Kekerasan terhadap PRT pun sudah terjadi sejak lama. Dikutip dari Komnas Perempuan, Hari PRT Nasional yang diperingati setiap 15 Februari sejak 2007 merupakan refleksi atas tragedi yang menimpa PRT berusia 14 tahun bernama Sunarsih, korban perdagangan orang yang dipaksa bekerja di Surabaya, Jawa Timur. Semasa bekerja, Sunarsih tidak diberi upah, memiliki jam kerja lebih dari 18 jam, diberi makan tidak layak, dan tidak boleh ke luar rumah karena dikunci di dalam rumah. Ia tidak bisa bersosialisasi, dan tidur di lantai jemuran. Akibat seluruh perlakuan itu, Sunarsih meninggal pada 12 Februari 2001.

Pengalaman Sunarsih masih terus terulang. Catatan Tahunan Komnas Perempuan pada 2020 menerima pengaduan secara langsung 17 kasus PRT sepanjang 2019; sementara dari laporan yang ditangani Women Crisis Centre dan lembaga swadaya masyarakat sebanyak 17 kasus PRT dan 2 kasus lain ditangani pengadilan negeri.

Berdasarkan sumber liputan media ditambah dari pendampingan oleh JALA PRT dan KAPPRTBM pada tahun 2011 telah terjadi 273 kasus kekerasan, terdapat peningkatan pada tahun 2012 menjadi 327 kasus kekerasan, tahun 2013 meningkat 336 kasus kekerasan, tahun 2014 meningkat lagi jadi 408, tahun 2015 terdapat 402 kasus kekerasan, lalu tahun 2016 berjumlah 228 kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Pada tahun 2016 ada beberapa fakta dan data kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Pertama adalah bahwa 80% kejadian kekerasan terhadapa pekerja rumah tangga tak terpublikasikan, hanya ada 12 kasus penyiksaan pekerja rumah tangga yang dimuat di media. Sementara dari beberapa hasil pedampingan mendapati 103 kasus penyiksaaan terhadap pekerja rumah tangga oleh majikan, dan 21 kasus penyiksaan oleh agen penyalur. Dari jumlah tersebut terdapat 48 kasus penyiksaan fisik, 97 kasus kekerasan psikis dan verbal, 103 kasus ekonomis, upah tidak dibayar, dan 17 kasus kekerasan seksual. Rata-rata korban berusisa antara 18-21 tahun.

Secara lebih spesifik, permasalahan yang dialami pekerja rumah tangga meliputi kondisi kerja yang tidak manusiawi, ekploitasi, pelecehan fisik dan seksual serta pelanggaran Hak Asasi Manusia lainnya umumnya bersumber pada tidak adanya peraturan dan standar yang mengatur antara lain tentang jam kerja, hari libur, upah minimum dan persyaratan makanan dan akomodasi, pengawasan, pengaduan dan jaminan perlindungan bagi para pekerja rumah tangga.

Menurut data dari ILO, di seluruh dunia terdapat 75,6 juta pekerja rumah tangga. Wilayah Asia Pasifik merupakan pemasok terbesar sekaligus menjadi tujuan utama PRT, terutama PRT migran, yaitu 38,5 juta lebih PRT. Dari jumlah tersebut diatas, 76,2% adalah perempuan dan 81% nya bekerja di sektor informal, mayoritas bekerja di sektor rumah tangga. Dan lebih miris lagi ada sekitar 7,1% adalah PRT anak, mayoritas anak perempuan. Di dalm negri sendiri, di Indonesia, menurut data Sakernas 2019, ada sekitar 4,2 juta PRT, meningkat 2 kali lipat dari data Sakernas tahun 2008, yaitu sekitar 2,6 juta PRT. Selain 4,2 juta yang bekerja di dalam negeri, ada sekitar 3,6 juta PRT yang bekerja di luar negeri, atau PRT migran.

Selain kekerasan dan pelecehan seksual. PRT juga mengalami eksploitasi tenaga kerjanya. Mayoritas PRT Indonesia tidak memiliki hari libur. 81% PRT dewasa tidak memiliki hari libur. 92% PRT anak bekerja selama 7 hari terus menerus. 60% PRT dewas bekerja lebih bekerja lebih dari 40jam per minggunya. 30% PRT upahnya kurang dari 400 ribu rupiah sebulan. Sebagian besar PRT tidak masuk skema jaminan nasional.

Hal ini bisa terjadi karena tidak adanya perlindungan atau payung hukum terhadap hak-hak pekerja rumah tangga. Dan ini telah berlangsung puluhan tahun.

Ratifikasi Konvensi ILO No. 189
Menyadari permasalahan di atas, pada pertemuan tahunan Organisasi Perburuhan Internasional yang ke-100 (100th Annual Conference of the International Labour Organization/ILO) tahun 2011, telah mengadopsi suatu standar internasional yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi kerja dari jutaan pekerja rumah tangga di seluruh dunia, yaitu Konvensi ILO Nomor 189 mengenai Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga (Decent Work for Domestic Workers).

Konferensi juga mengadopsi Rekomendasi Tambahan No. 201 tentang Petunjuk teknis pelaksanaan Konvensi ILO Nomor 189. Lahirnya konvensi ini merupakan satu bentuk respon dunia terhadap keseriusan dalam memberikan hak yang sama saat bekerja dan perlindungan kerja pada setiap orang termasuk pekerja rumah tangga

Kedua dokumen diatas menjadi standar internasional yang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi negara yang telah meratifikasi. Konvensi berikut rekomendasinyamenggarisbawahi tentang perlunya jaminan atas pemenuhan hak yang sama bagi para pekerja rumah tangga sebagaimana didapatkan oleh pekerja lainnya.

Konvensi ILO No. 189 mulai berlaku efektif sejak tanggal 5 September 2013. Saat ini, Konvensi ILO N0. 189 telah diratifikasi oleh beberapa negara yaitu Argentina, Bolivia, Kosta Rika, Ekuador, Jerman, Guyana, Italia, Mauritius, Nikaragua, Filipina, Afrika Selatan, dan Uruguay).

Sebenarnya Pemerintah RI telah berkomitmen dihadapan komunitas internasional untuk meratifikasi sebuah konvensi internasional untuk melindungi pekerja rumah tangga di dalam negeri.

Pada sidang ILO ke 100, pada bulan Juni tahun 2011 Presiden Republik Indonesia menyatakan dukungan penuh terhadap pengapdosian konvensi ini dan menyatakan komitmen Indonesia untuk meratifikasi konvensi ini dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Dengan demikian secara moral pemerintah mendatang yang memenangi kontestasi Pemilihan Presiden tahun 2019, berkewajiban moral untuk segera meratifikasi Konvensi ILO No.189 tentang Kerja Layak Pekerja Rumah Tangga. Karena persoalan Pekerja Rumah Tangga bukan cuma persoalan dalam negeri saja, tapi juga menjadi persoalan internasional. Dunia Internasional, khususnya United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa telah berkali-kali menanyakan hal tersebut. International Trade Union Confederatioan (Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Internasional) bahkan pernah mengirim surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendesak untuk segera meratifikasi Konvensi ILO No. 189. ITUC memiliki 315 anggota organisasi buruh di 156 negara. ITUC dan Interntional Domestic Workers Network (jaringan internasional pekerja rumah tangga) bersama-sama mempejuangkan pengadopsian Konvensi ILO 189.

Dalam menyikapi permasalahan perlindungan pekerja rumah tangga Indonesia, terdapat 2 (dua) aspek yang patut menjadi pertimbangan. Pertama, secara internal meskipun pekerjaan rumah tangga merupakan salah satu jenis pekerjaan sektor informal yang terus berkembang di tanah air, namun sampai saat ini belum terdapat legislasi nasional yang mengatur pengakuan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, penghidupan yang layak dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja terhadap pekerja rumah tangga.

Kedua, secara eksternal upaya penguatan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga di luar negeri sangat terkait erat dengan adanya standar dan regulasi nasional terkait jenis pekerjaan rumah tangga. Dalam hal ini, penghormatan terhadap martabat dan hak pekerja rumah tangga harus dimulai dari dalam negeri.

Dengan memperhatikan situasi di atas, bagi Indonesia, ratifikasi Konvensi ILO No. 189 saat ini telah menjadi kebutuhan yang mendesak jika ditinjau dari berbagai pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis yang kuat. Secara umum, peningkatan standar kerja bagi pekerjaan rumah tangga juga akan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Selain itu, Konvensi ini juga selaras dengan falsafah Pancasila Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Karenanya, ratifikasi terhadap Konvensi ini merupakan kelanjutan dari komitmen Indonesia dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang melekat pada dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan sebagaimana dijamin oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.

RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Fakta-fakta bercerita tentang diskriminasi, eksploitasi serta kekerasan terhadap PRT sudah tak asing lagi. Tak diakui sebagai pekerja, tidak masuknya PRT dalam dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan adalah fakta dan kenyataan yang pahit, sehingga tak ada perlindungan atas hak-hak mereka sebagai pekerja. Sebenarnya hal tersebut di atas sudah cukup menjadi dasar yang kuat untuk melegalisasi RUU Perlindungan PRT menjadi UU. Namun yang terjadi sebaliknya, 18 tahun sudah RUU Perlindungan PRT mangkrak, mengendap, buntu, tak jelas perkembangan legislasinya di DPR.

Lamanya RUU Perlindungan PRT mangkrak selama 18 tahun menjadi suatu pertanyaan besar yaitu mengapa begitu sulit melegalisasi RUU PRT? Menurut Diah Irawati, calon Doktor di bidang Antropologi, University of New York, dalam tulisannya di Harian Kompas, bahwa ketidakmauan, keengganan, ketitidak seriusan anggota DPR untuk melegalisasi RUU ini menjadi UU adalah karena bias kelas. Jelas sekali mayoritas anggota DPR merupakan kelas majikan, sehingga dalam melihat RUU PRT sebagai ancamam bagi mereka sebagai majikan.

Namun bias kelas bukan hanya terjadi kepada kelas majikan, tapi juga terjadi pada kelas pekerja, terutama kelompok pekerja kerah putih. Mayoritas keluarga pasangan muda pekerja kerah putih, menggunaan jasa PRT, dan kebanyakan mereka menganggap PRT bukan pekerja. Para pekerja kerah putih juga cenderung berposisi sebagai majikan ketimbang sebagai pekerja, sehingga mereka setengah hati dalam menerima RUU Perlindungan PRT, banyak dari mereka yang berkata menerima dengan catatan, kebanyakan meminta agar upah PRT dibawah Upah Minimum yang ditetapkan pemerintah. Maka dari itu dapat dikatakan PRT itu kasta paria, kasta terbawah dari kelas pekerja, karenanya merekapun juga ditindas oleh kasta pekerja di atas mereka.

Kategorisasi “Informal” Pekerjaan Rumah Tangga

Paradigma umum bahwa kerja domestik atau kerja rumah tangga yang dilakukan perempuan, dikategorikan sebagai pekerjaan “informal”, yaitu pekerjaan yang tak butuh ketrampilan (unskilled) dan pengetahuan, bukan pekerjaan produktif, dan tak mempunyai nilai sosial, ekonomi dan politik, bekerja di ranah privat, bahkan dianggap bukan suatu profesi. Paradigma umum inilah yang berkembang sebagai arus utama cara berpikir dalam memandang PRT. Dampaknya adalah masyarakat enggan menempatkan PRT sebagai persoalan publik.

Ada banyak studi, misalnya studi yang dilakukan oleh Ratna Saptari (1997) berargumen bahwa segala kategorisasi dan labelisasi terhadap pekerjaan domestik sudah tak relevan lagi. Mengapa? Karena telah terjadi proses industrialisasi dan modernisasi di Indonesia. Sejak Orde Baru modernisasi dan industrialisasi gencar digalakkan dengan wilayah perkotaan sebagai sentra proyek pembangunan. Perkotaan sebagai simbol modernitas berakbibat bergesernya identitas perempuan urban yang mulai menginggalkan kerja domestik. Perkembangan ini pun menyeret perempuan dari pedesaan berurbanisasi mengisi pekerjaan rumah tangga yang ditinggalkan oleh para keluarga urban. Dengan demikian PRT berjasa dalam proses berjalannya modernisasi dan proses pembangunan ekonomi, sehingga kategorisasi privat-publik, formal-informal, produktif-non produktif menjadi tak relevan dan tak berlaku lagi. Cara berpikir seperti inilah yang seharusnya dipahami oleh publik, khususnya anggota DPR yang terhormat, dan menjadikan persoalan PRT sebagai persoalan publik.

*Penulis, Mohamad Irfan/Irvan  adalah pegiat perjuangan kerja layak bagi PRT, giat dalam koalisi perlindungan PRT, KAPPRTBM (Koalisi aksi Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan Buruh Migran, beranggotakan JALA PRT, KSBSI, KSPSI, KSPI, JBM). Sekarang aktif di Serikat Buruh Migran dan Informal-KSBSI

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

342FansSuka
1,543PengikutMengikuti
1,100PelangganBerlangganan

Terbaru