JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana berupaya agar mitra program Makam Bergizi Gratis (MBG) tak lagi dibayar menggunakan sistem reimburse mulai Februari mendatang. Dadan menjelaskan pemerintah ingin membayar langsung biaya penyelenggaraan MBG ke rekening mitra-mitra BGN.
“Kami sedang mengusahakan mulai Februari bukan lagi reimburse, tapi uang negara ada di rekening mitra,” kata Dadan di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (25/1).
Di sisi lain, Dadan mengakui pada awal penyelenggaraan MBG, para mitra harus terlebih dahulu menggunakan modal usaha untuk pelaksanaan MBG karena anggaran MBG baru terbuka pada 6 Januari silam.
“Untuk yang dua minggu pertama memang reimburse. Karena anggaran badan gizi kan baru dibuka tanggal 6 Januari,” ujar dia.
Sebelumnya, Kepala Chef SPPG Dapur Sehat Anak Bangsa di Halim Perdanakusuma Jonie Kusuma Hadi bercerita sistem pembayaran untuk menu makanan program MBG menggunakan modal pribadi mitra terlebih dahulu, kemudian diganti atau reimburse oleh BGN.
“Ngadain dulu, nanti reimburse ke Badan Gizi Nasional per minggu. Itu food cost Rp10.000,” ujar Jonie saat ditemui di SD Angkasa 5 Halim, Jakarta Timur, pekan pertama Januari.
Program MBG menjadi salah satu program unggulan di pemerintahan Prabowo-Gibran. Program itu telah mulai berjalan sejak 6 Januari 2025 lalu.
BGN mendapatkan anggaran negara sebesar Rp71 triliun untuk pelaksanaan program MBG di tahun 2025.
Secara bertahap ke depannya, program itu akan dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia.
Minta Tambah Rp 100 Triliun?
Polemik Makan Bergizi Gratis masih menjadi perbincangan hingga saat ini. Terbaru ada kabar yang menyebutkan bahwa Kepala MBG meminta dana percepatan sebesar ratusan triliun. Kabar tersebut langsung ramai disoroti dan ditanggapi oleh Dadan Hindayana, Kepala BGN.
Dadan Hindayana membantah bahwa pihaknya yang mengajukan tambahan Rp 100 triliun untuk program makan bergizi gratis.
Dadan menyebut, justru Prabowo yang bertanya kepada Badan Gizi Nasional perihal biaya yang dibutuhkan untuk mempercepat pencapaian target penerima program makan bergizi gratis.
“Kamu jangan salah paham. Ketika program ini dilaksanakan, kemudian banyak anak-anak yang ingin segera mendapatkan manfaat. Kemudian Pak Presiden menginginkan ada percepatan. Jadi Pak Presiden bertanya kepada Badan Gizi, ‘kalau dilakukan percepatan, berapa dana yang dibutuhkan?’ Kami jawab Rp 100 triliun,” ujar Dadan saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (25/1/2025)
“Jadi bukan Badan Gizi Nasional yang mengajukan tambahan ya. Tapi karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan, ‘kalau mulai September, berapa dana yang dibutuhkan?’ Kami jawab, ‘tambahan Rp 100 triliun’. Ingat sekali lagi, Badan Gizi sudah punya Rp 300 triliun, dan itu akan dilaksanakan,” ujar dia.
Dadan tidak memungkiri bahwa butuh tambahan biaya apabila Prabowo ingin melakukan percepatan.
Ia mengatakan, butuh Rp 100 triliun jika Prabowo ingin 82,9 juta anak menerima makan bergizi gratis di bulan September 2025.
“Karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan-percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya. Dan Pak Presiden bertanya kepada Badan Gizi, ‘berapa kalau September mulai dilaksanakan untuk 82,9 juta?’ Maka kami menyampaikan tambahan Rp 100 triliun,” kata Dadan.
“Jadi bukan Badan Gizi yang minta tambahan. Tapi karena konsekuensi dari keinginan Presiden yang ingin melakukan percepatan,”ujar dia.
Diberitakan sebelumnya, Dadan mengaku butuh tambahan anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp 100 triliun.
Tambahan ini diperkirakan cukup untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir 2025.
Hal ini dikarenakan Presiden Prabowo merasa gelisah mendengar laporan banyak anak belum mendapat manfaat program ini.
“Pak Presiden gelisah karena banyak anak belum mendapatkan makan bergizi. Beliau sedang memikirkan percepatan program ini, sehingga di akhir 2025, semua penerima manfaat bisa segera terlayani,” kata Dadan usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/1/2025).
Lengkuas Dikira Ayam
Terbaru kasus Makan Bergizi Gratis yang sedang menjadi masalah adalah satu ini.
.
Awalnya, video siswa SMP tersebut diunggah akun TikTok @Iwiii ajah, pada Jumat (17/1/2025).
Pada video itu, terlihat seorang siswa SMP sedang makan lahap di dalam kelas.Terlihat nasi dan sayurannya sudah habis dimakan. Tersisa buah semangka dan potongan mirip daging yang diberi bumbu kuning. Rupanya itu bukan merupakan ayam, melainkan lengkuas berukuran besar.
Ia lalu mengangkat lengkuas itu ke depan wajahnya.
“Ya Alla, jahe aku dapat Pak Prabowo, jahe,” katanya dengan mulut penuh nasi.
Meski begitu, ia mengatakan kalau makanan lainnya enak.
Hanya saja dirinya kurang beruntung karena mendapat potongan lengkuas yang ia kira jahe.
“Bagaimana cara makannya? Bisa dimakan ini jahe?,” tanyanya pada rekan.
Menurut pemlik akun, siswa SMP itu tetap menyantap makan bergizi gratis itu dengan lahap.
“tapi dia tetap makan, karena yang lain enak cuman iseng aja postingnya,” tulisnya.
Menurut dia, temannya itu sempat mengira kalau lengkuas itu adalah daging berukuran besar.
“dia kira ayam makanya dia ambil ternyata bukan,” katanya lagi.
Video itu juga bahkan dikomentari oleh akun Gerindra.
“Lapor ke gurunya, ya. Besok Senin minta double ayamnya,” tulis akun Gerindra.
Siswa itu rupanya merupakan pelajar di UPT SPF SMPN 14 Makassar.
Dapat Ganti Ayam 2 Potong
Pada video terbarunya, siswa SMP itu kembali membuat video makan bergizi gratis. Tak lagi mendapat lengkuas, ia kini diberi ayam dua potong.
“Terima kasih Pak Prabowo atas makanannya, sekarang dapat dua ayam,” katanya sambil menujuk tempat makan yang ia pegang.
Ia mengatakan, meski sebelumnya mendapat lengkuas, tapi makanannya enak.
“Kemarin itu saya dapat lengkuas, padahal enak di lauknya yang lain. Tapi sekarang dapat gantinya, dua malah ayamnya,” kata dia.
Siswa SMP itu pun menyampaikan terima kasih pada Presiden Prabowo.
“Terima kasih Pak Prabowo, mantap,” kata dia.
Rupanya di kotak makannya itu diberi surat manis dari pengurus catering.
“Halo adik, kakak kasih spesial hari ini, ayam plus plus. Semoga kamu suka ya, selamat makan,” isi tulisan di kertas itu.
Pungutan Liar
Sementara itu, muncul dugaan pungutan liar yang mengatasnamakan program makanan bergizi gratis (MBG) di salah satu sekolah dasar (SD) di Ciledug, Kota Tangerang.
Dalam foto yang diunggah di Instagram @info_ciledug, para wali murid diduga diminta membayar uang senilai Rp 10.000 kepada pihak sekolah untuk keperluan membeli wadah makan bergizi gratis.
Wadah itu disebut akan dibeli pihak sekolah dan dibedakan warnanya sesuai tingkatan kelas. Permintaan iuran tersebut diduga dilakukan melalui grup WhatsApp antara guru dan wali murid.
Menurut tangkapan layar yang diunggah ke media sosial, para guru meminta wali murid mengumpulkan uang tersebut ke pihak sekolah paling lambat 15 Januari 2025.
Menanggapi hal itu, Juru Bicara Kepresidenan Philips J. Vermonte tak menjawab tegas. Dia hanya mengatakan, program makan bergizi gratis dikelola sepenuhnya oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
“Saya enggak bisa mengomentari apa yang ada di media sosial sementara ini, karena yang jelas kami fokus apa yang dijalankan oleh pemerintah, apa yang jalankan oleh BGN. Kami memiliki sistem dan prosedur yang jelas,” ucap Philips usai meninjau program MBG di SLBN 5 Jakarta, Selasa (21/1/2025).
Ia menerangkan, program yang baru berjalan sekitar dua minggu ini masih menjadi fokus utama pemerintah.
Masih diperlukan berbagai evaluasi terkait program ini.
Oleh karenanya, kata Philips, pihaknya belum dapat menindaklanjuti kabar atau informasi yang beredar di media sosial.
“Menjalankan program yang sudah fix saja itu sudah sangat membutuhkan energi dan perhatian,” ujar Philips.
“Sehingga hal-hal yang terkait dengan media sosial mudah-mudahan masyarakat menjadi semakin dewasa juga untuk melihat berita dan informasi,” tambahnya.
Oleh sebab itu, Philips meminta masyarakat terus waspada dan berpartisipasi aktif dalam mengikuti perkembangan program pemerintah agar tidak termakan informasi dari pihak tidak bertanggung jawab.
“Dulu pernah muncul ada janji-janji dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, itu masyarakat diharapkan juga muncul awareness-nya bahwa program ini hanya dikelola oleh Badan Gizi Nasional,” jelas Philips. (Calvin G. Eben-Haezer)
MINTA TAMBAH 100 TRILIUN…? Kepala BGN: Mulai Februari Pembayaran Mitra MBG Bukan Reimburse
