JAKARTA- Salah satu tuntutan dari mogok nasional yang akan dimulai pada 9 Desember 2014 adalah tuntutan pembatalan Sistim Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) yang menjerat leher buruh, rakyat, PNS, prajurit dan petugas polisi. Hal ini ditegaskan oleh Aliansi Masyarakat Anti Liberalisasi (Amal) kepada Bergelora.com di Jakarta sebelum konferensi pers hari ini, Jumat (5/12).
Pengurus Nasional Dewan Kesehatan Rakyat (DKR), Tutut Herlina menjelaskan bahwa pemerintahan Jokowi-JK berusaha mengkompensasikan kenaikan harga BBM dengan berbagai macam “kartu saktinya.” Tapi, hak rakyat atas BBM murah tidak bisa ditukar-tukar seperti itu. Baik hak atas BBM murah, hak atas kesehatan, pendidikan gratis serta hak-hak lainnya, semuanya harus dipenuhi.
“Lagi-pula, KIS bukan solusi atas problem kesehatan rakyat miskin dan pekerja. KIS hanyalah “merek baru” dari SJSN/BPJS yang sejatinya merupakan bisnis asuransi berkedok pelayanan kesehatan. Rakyat seharusnya berhak atas jaminan sosial tanpa iuran,” tegasnya.
Ketua Umum Seriakt Pekerja Serluruh Indonesia-Tenaga kerja Luar Negeri (SPSI TKLN) Muh Satia menjelaskan bahwa selama ini dana Jamsostek yang sudah disetorkan oleh buruh berpuluh-puluh tahun tidak transparan dalam penggunaannya. Belum ada jawaban yang jelas dikemanakan anggaran tersebut, sedangkan buruh belum sepenuhnya menikmati simpanan mereka di Jamsostek.
“Di tambah lagi dengan pemotongan dana oleh perusahaan, yang secara jelas mereka bukan petugas pajak. Kemanakah pajak yang telah di potong perusahaan tersebut?” ujarnya.
Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Vivin Sri Wahyuni mengatakan bahwa dengan situasi tersebut diatas membangkitkan perlawanan berbagai unsur organisasi Mahasiswa, Buruh Tani, Nelayan, miskin kota terhadap kebijakan rezim Jokowi-JK.
“Tapi apa yang terjadi? Aparat kepolisian begitu brutal melakukan tindakan represif terhadap para demonstran, ada yang ditembaki, ada yang di tangkapi, ada yang cedera hingga luka parah, bahkan ada yang meninggal dunia. Dengan berbagai tindakan aparat dalam hal menghadapi demonstran akhir-akhir ini tidak kalah hebatnya dengan premanisme,” tegasnya.
Verly dari Forum Mahasiswa Sosialis Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Formasi IISIP) mengatakan kenyataan lapangan yang sangat bertentangan dengan janji-janji Jokowi di saat kampanye dan setelah terpilih menjadi presiden.
“Carut marutnya sistem yang berlaku di Indonesia ternyata tidak membuat pemerintahan mampu melihat mana yang harus di dahulukan untuk di benahi. Bahkan, jauh dari keinginan rakyat Indonesia untuk mewujudkan cita-cita berdirkari dalam politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian Indonesia di dalam doktrin Trisakti,” ujarnya,
Aliansi Masyarakat Anti Liberalirasi terdiri dari beberapa serikat buruh, organisasi mahasiswa dan organisasi rakyat lainnya yaitu SBSI (Serikat Buruh Seluruh Indonesia) 1992, FSPOI (Federasi Serikat Pekerja Otomotif Indonesia), FNPBI (Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia), SRMI (Serikat Rakyat Miskin Indonesia), DKR (Dewan Kesehatan Rakyat), LMND (Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi), SPSI-RTMM (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia- Rokok Tembakau Makanan dan Minuman), SPSI TKLN (Serikat Pekerja Seluruh Indonesa –Tenaga Kerja Luar Negeri), SEMAR UI (Serikat Mahasiswa Revolusioner Universitas Indonesia), Bima, FORMASI IISIP (Forum Mahasiswa Sosialis Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik), KSN (Konfederasi Serikat Nasional) (Tiara Hidup)
