JAKARTA- Salah satu tuntutan dari mogok nasional yang akan dilakukan mulai 9 Desember 2014 nanti adalah nasionalisasi perusahaan migas, tambang dan asset-asset strategis lainnya untuk kesejahteraan rakyat. Hal ini ditegaskan oleh Aliansi Masyarakat Anti Liberalisasi (Amal) kepada Bergelora.com di Jakarta sebelum konferensi pers hari ini, Jumat (5/12).
Ketua Umum Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Rokok Tembakau Makanan dan Minuman (SPSI-RTMM), Tugiono menjelaskan bahwa saat inilah ekspansi kapitalisme besar-besaran. Jadi negara sudah kalah dalam dalam konteks perekonomian. Negara tidak lagi menguasai sumber-sumber alam, bahkan untuk mengaturnya saja tidak akan bisa.
“Ketika alat produksi dikuasai asing maka kekuatan politik dan kekuatan legal jelas dikuasai kapitalisme. Total anggaran belanja Indonesia hanya 18% atau hanya Rp 1.500 triliun dari total produksi domestik bruto (PDB) Indonesia, yakni Rp 7.500 triliun. Karena itu, perlu menata ulang Indonesia, menata alat-alat produksi hingga ke akar-akarnya,” ujarnya.
Ketua Umum Konfederasi Serikat Nasional (KSN) Muchtar Guntur menjelaskan bahwa kekayaan sumber daya alam meliputi tambang migas dan mineral Indonesia, seharusnya dapat memenuhi semua kebutuhan akan Kesehatan gratis pendidikan gratis, menciptakan lapangan pekerjaan bagi rakyat, serta mensejahterakan kehidupan kaum buruh dengan upah layak.
“Nasionalisasi pertambangan asing adalah solusi. Tidak ada jalan lain, agar rakyat Indonesia berdaulat, cerdas dan sejahtera, solusinya adalah dengan merebut kembali hak rakyat Indonesia atas asset berharga di negeri ini,” tegasnya.
Untuk itu Panca Utama dari Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) menegaskan bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia maka Rezim Jokowi-JK harus berani menasionalisasi perusahaan tambang asing seperti ExxonMobil, Chevron, ConocoPhilips, Total, British Petroleum, Petro China, Shell, CNOOC, Freeport, Newmont, BHP Biliton, Vale dan lainnya.
“Jangan malah menindas rakyat dengan berbagai pungutan iuran BPJS dan kenaikan harga BBM. Gitu koq Trisakti,” ujarnya.
Robie dari Serikat Mahasiswa Revolusioner Universitas Indonesia (SEMAR UI) mengatakan bahwa rezim Jokowi-JK di tengah berbagai macam persoalan masih mendera rakyat. Di sektor buruh, sistem pengupahan yang ada sekarang masih buruk. KHL yang menjadi basis dari upah minimum dan diatur oleh Permenaker No. 13 Tahun 2012 masih jauh dari layak. Misalnya, KHL tersebut dilandaskan pada kebutuhan hidup buruh lajang, padahal banyak buruh yang sudah berkeluarga.
Tidak heran jika di tengah sudah diputuskannya UMP/UMK di semua provinsi dan kabupaten/kota, kaum buruh saat ini menuntut agar UMP/UMK itu direvisi, karena tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, apalagi layak,” ujarnya.
Aliansi Masyarakat Anti Liberalirasi terdiri dari beberapa serikat buruh, organisasi mahasiswa dan organisasi rakyat lainnya yaitu SBSI (Serikat Buruh Seluruh Indonesia) 1992, FSPOI (Federasi Serikat Pekerja Otomotif Indonesia), FNPBI (Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia), SRMI (Serikat Rakyat Miskin Indonesia), DKR (Dewan Kesehatan Rakyat), LMND (Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi), SPSI-RTMM (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia- Rokok Tembakau Makanan dan Minuman), SPSI TKLN (Serikat Pekerja Seluruh Indonesa –Tenaga Kerja Luar Negeri), SEMAR UI (Serikat Mahasiswa Revolusioner Universitas Indonesia), Bima, FORMASI IISIP (Forum Mahasiswa Sosialis Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik), KSN (Konfederasi Serikat Nasional) (Tiara Hidup)
Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Vivin Sri Wahyuni
SBSI 1992 (Sunarti) 081380473001 – KSN (Muchtar Guntur) 087781811313,
FSPOI (Panca) 081280981117 – rokoRTMM SPSI (Tugino) 081383308522
FNPBI (Supriadi) 085853108676 – SRMI (Wahida BU) 082187755777
tkTKLN SPSI (Muh. Satia) 081383651913 – DKR (Web Warao) 08176611770
BIMA (Raya) 081296440130 – LMND (Vivi Sri W) 081361544817
SEMAR UI (Robie) 085694196637 – FORMASI IISIP (Verly) 08972771756
Pemerintahan Jokowi-JK berusaha mengkompensasikan kenaikan harga BBM dengan berbagai macam “kartu saktinya.” Tapi, hak rakyat atas BBM murah tidak bisa ditukar-tukar seperti itu. Baik hak atas BBM murah, hak atas kesehatan, pendidikan gratis serta hak-hak lainnya, semuanya harus dipenuhi. Lagi-pula, KIS bukan solusi atas problem kesehatan rakyat miskin dan pekerja. KIS hanyalah “merek baru” dari SJSN/BPJS yang sejatinya merupakan bisnis asuransi berkedok pelayanan kesehatan. Rakyat seharusnya berhak atas jaminan sosial tanpa iuran.
Belum lagi ditambah kurang transparannya akan dana Jamsostek yang sudah disetorkan oleh buruh berpuluh-puluh tahun, belum ada jawaban yang jelas dikemanakan anggaran tersebut, sedangkan buruh belum sepenuhnya menikmati simpanan mereka di Jamsostek. Di tambah lagi dengan pemotongan pajak oleh Perusahaan, yang secara jelas mereka bukan petugas pajak. Kemanakah pajak yang telah di potong perusahaan tersebut?
Dengan situasi tersebut diatas bangkit perlawanan berbagai unsur organisasi (Mahasiswa, Buruh Tani, Nelayan, miskin kota) dibawah terik matahari, bahkan malam hari-pun perlawanan terhadap kebijakan Rezim Jokowi-JK masih tetap juga ada, baik terkait kenaikan BBM, prilaku elit politik, kondisi bangsa dan kebijakan pemerintah yang lain dan ini terjadi di berbagai kota di Indonesia. Tapi apa yang terjadi aparat kepolisian begitu brutal melakukan tindakan represif terhadap para demonstran, ada yang ditembaki, ada yang di tangkapi, ada yang cedera hingga luka parah, bahkan ada yang meninggal dunia. Dengan berbagai tindakan aparat dalam hal menghadapi demonstran akhir-akhir ini tidak kalah hebatnya dengan premanisme.
Melihat data, paparan diatas dan kenyataan lapangan yang sangat bertentangan dengan janji-janji Jokowi di saat kampanye dan setelah terpilih menjadi presiden. Dan begitu carut marutnya system yang berlaku di Indonesia ternyata tidak membuat pemerintahan mampu melihat mana yang harus di dahulukan untuk di benahi. Bahkan, jauh dari keinginan rakyat Indonesia untuk mewujudkan cita-cita “mandiri dalam ekonomi, budaya dan politik”(TRISAKTI).
Untuk itu, kami dari ALIANSI MASYARAKAT ANTI LIBERALISASI (AMAL) menginstruksikan kepada seluruh anggota dan pengurus elemen yang tergabung didalam (AMAL) yang berada di 17 Provinsi, 60 Kab/Kota dan menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk melakukan “mogok nasional” yang akan mulai tanggal 9 Desember 2014 hingga tuntutan rakyat terpenuhi. Dengan tuntutan, antara lain :
1. Turunkan Harga BBM, Wujudkan Nasionalisasi perusahaan migas, tambang dan asset-asset strategis lainnya untuk kesejahteraan rakyat;
2. Revisi UMK/UMP di seluruh Indonesia atas kenaikan harga BBM, Wujudkan Upah Layak
3. Tolak BPJS, Wujudkan jaminan sosial tanpa iuran.
4. Berlakukan Pajak Progresif yang ketat bagi penambahan pendapatan negara untuk kesejahteraan Rakyat.
5. Hentikan represifitas Aparat!
Jakarta, 04 Desember 2014
ALIANSI MASYARAKAT ANTI LIBERALISASI (AMAL)
Kontak person :
SBSI 1992 (Sunarti) 081380473001 – KSN (Muchtar Guntur) 087781811313,
FSPOI (Panca) 081280981117 – rokoRTMM SPSI (Tugino) 081383308522
FNPBI (Supriadi) 085853108676 – SRMI (Wahida BU) 082187755777
tkTKLN SPSI (Muh. Satia) 081383651913 – DKR (Web Warao) 08176611770
BIMA (Raya) 081296440130 – LMND (Vivi Sri W) 081361544817
SEMAR UI (Robie) 085694196637 – FORMASI IISIP (Verly) 08972771756
Aliansi Masyarakat Anti Liberalirasi terdiri dari beberapa serikat buruh, organisasi mahasiswa dan organisasi rakyat lainnya yaitu SBSI (Serikat Buruh Seluruh Indonesia) 1992, FSPOI (Federasi Serikat Pekerja Otomotif Indonesia), FNPBI (Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia), SRMI (Serikat Rakyat Miskin Indonesia), DKR (Dewan Kesehatan Rakyat), LMND (Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi), SPSI-RTMM (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia- Rokok Tembakau Makanan dan Minuman), SPSI TKLN (Serikat Pekerja Seluruh Indonesa –Tenaga Kerja Luar Negeri), SEMAR UI (Serikat Mahasiswa Revolusioner Universitas Indonesia), Bima, FORMASI IISIP (Forum Mahasiswa Sosialis Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik), KSN (Konfederasi Serikat Nasional) (Tiara Hidup)
