Senin, 20 Mei 2024

Mogok Nasional Batalkan Kenaikan Harga BBM

JAKARTA- Gerakan buruh bersama rakyat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Anit Liberalisasi (Amal) menyerukan Mogok Nasional diseluruh Indonesia dimulai 9 Desember 2014 untuk menolak kebijakan Presiden Joko Widodo untuk kenaikan harga BBM.  Hal ini ditegaskan oleh Ketua Umum Serikat Buruh Seluruh Indonesia 1992, Sunarti kepada Bergelora.com setelah konferensi pers di DPR Kamis (5/12).

“Kenaikan harga BBM  semakin menyengsarakan buruh dan rakyat pekerja lainnya. Akibat naiknya harga BBM seluruh kebutuhan juga ikut naik. Misal ongkos transportasi buruh dan rakyat pekerja, baik yang menggunakan angkutan umum maupun sepeda motor, menjadi naik,” jelasnya.

Ia membantah alasan pemerintah  bahwa konsumsi BBM merupakan sektor konsumtif sehingga anggaran terjepit, uang subsidi lebih baik di alihkan ke sektor produktif.

“Tidak masuk akal alias omong kosong belaka. Karena BBM bukan satu-satunya cost belanja di APBN, malahan ada cost belanja yang sangat boros dan tidak produktif tapi tidak disinggung oleh pemerintah. Cost belanja aparatur negara yang mencapai 60-70 % dari APBN. Pembayaran utang luar negeri yang nilainya hampir mencapai 8% dari total belanja APBN 2015,” ujarnya.

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Otomotif Indonesia  (FSPOI), Panca Sutapa menjelaskan bahwa kenaikan harga BBM hanyalah kedok pemerintah untuk mendorong liberalisasi di sektor hilir. Untuk diketahui subsidi BBM mengganggu mekanisme pasar penjualan BBM.

“Sehingga korporasi SPBU asing sulit berkompetisi di dalam negeri. Kalau harga BBM dinaikkan sesuai dengan harga pasar, SPBU akan berlomba-lomba akan masuk. Bahkan hingga saat ini, 40 perusahaan asing sudah memegang izin prinsip pendirian stasiun pengisian bahan baker umum (SPBU). Masing-masing perusahaan memiliki hak mendirikan 20.000 SPBU,” ujarnya dalam kesempatan yang sama.

Untuk Menurut Ketua Umum Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) Wahida Baharuddin Upa menegaskan tuntutan mogok nasional adalah turunkan Harga BBM,  nasionalisasi perusahaan migas, tambang dan asset-asset strategis lainnya untuk kesejahteraan rakyat.

“Kami juga menuntut revisi UMK/UMP di seluruh Indonesia atas kenaikan harga BBM. Wujudkan upah layak dan      Tolak BPJS, Wujudkan jaminan sosial tanpa iuran,” tegasnya.

Ia juga menyerukan agar seluruh rakyat Indonesia mendukung pemberlakuan pajak progresfif yang ketat untuk kesejahtaraan rakyat.

“Berlakukan pajak progresif yang ketat bagi penambahan pendapatan negara untuk kesejahteraan Rakyat,” ujarnya. (Tiara Hidup)

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

342FansSuka
1,543PengikutMengikuti
1,100PelangganBerlangganan

Terbaru