Sabtu, 22 Juni 2024

SBY Serukan Merapat Ke KIH, Dukung Pilkada Langsung

JAKARTA- Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (PD), Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) memerintahkan kepada para pimpinan PD untuk mulai menjalin komunikasi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH), untuk bersama-sama memperjuangkan pemilihan kepala daerah secara langsung.

 

“Agar perjuangan bersama ini berhasil. Saya dan PD meminta dukungan rakyat Indonesia pecinta demokrasi, agar Perppu Pilkada Langsung ini bisa lolos di DPR nanti,” ujarnya dalam akun twitter pribadinya, @SBYudhoyono sejak semalam Kamis (4/12) dikutip oleh Bergelora.com, Jumat (5/12)

Mantan Presiden RI ke 6 ini menegaskan bahwa rakyat Indonesia SBY dan Partai Demokratt akan tetap memperjuangkan Sistem Pilkada Langsung dengan perbaikan, sesuai aspirasi rakyat.

“Saya menganut politik yang berkarakter, bermoral, bisa dipercaya dan satu kata dengan perbuatan. Rakyat menginginkan politik seperti ini,” ujarnya.

Jika diperlukan menerutnya dirinya bisa menjelaskan bagaimana lahirnya Kesepakatan Bersama Koalisi Merah Putih (KPM) dan Partai Demokrat (PD), yang memberikan dukungan Perppu Pilkada Langsung tersebut.

“Tidak mungkin PD bisa bekerja sama dengan pihak-pihak yang tidak konsisten, ingkar kesepakatan dan tinggalkan komitmen begitu saja. Kini, secara sepihak PG menolak Perppu, berarti mengingkari kesepakatan yang telah dibuat. Bagi saya hal begini amat prinsip,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa waktu itu PD bersedia bersama KMP dalam kepemimpinan DPR dab MPR, dengan syarat (mutlak) KMP harus menyetujui dan mendukung Perppu.

“Nota Kesepakatan ini saya terima tanggal 1 Oktober 2014 sore hari di Jakarta, sebelum dilaksanakan pemilihan Pimpinan DPR RI. Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh Ketua Umum & Sekjen PG, PGerindra, PD, PAN, PKS & PPP. Khusus PPP hanya Ketum,” ujarnya sambil menjelaskan bahwa saat ini dirinya memegang nota Kesepakatan Bersama 6 Parpol tgl 1 Oktober 2014 untuk dukung Perppu usul Pemerintah

Sikap ini menurut SBY disampaikan dalam 2 kapasitas, sebagai mantan Presiden yang keluarkan Perppu tersebut dan sebagai Ketum Partai Demokrat berkaitan dengan isu penolakan Partai Golkar terhadap Perppu tentang plkada Langsung dengan perbaikan.

“Sebenarnya saat ini saya ingin ‘menyepi’ dari politik. Tetapi, keadaan mengharuskan saya untuk mengambil sikap tegas dan terang. Bagi saya, politik juga tentang kebenaran. Politik akan indah jika para pelakunya sungguh memegang etika dan juga bisa dipercaya,” tegasnya (Enrico N. Abdielli)

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

342FansSuka
1,543PengikutMengikuti
1,100PelangganBerlangganan

Terbaru