JAKARTA- Mogok nasional mulai berlangsung di 17 Propinsi seluruh Indonesia. Di Jakarta gerakan ribuan buruh dan rakyat mengepung Kementerian Tenaga Kerja di Jalan Gatot Subroto. Di daerah-daerah kantor-kantor bupati, walikota dan Gubernuran di datangi aksi massa besar-besaran Aliansi Masyaraka Anti Liberalisme (AMAL) yang memimpin mogok nasional menuntut agar pemerintah menurunkan harga BBM, menaikkan upah buruh dan menolak BPJS.
“Hari ini kami minta menteri tenaga kerja untuk merevisi peraturan daerah yang menetapkan UMR sesuai dengan kenaikan BBM. Menteri Tenaga Kerja harus berpihak pada buruh dan rakyat,” tegas. Ketua Umum Serikat Buruh Sejahterah Indonesia 1992, Sunarti dalam orasi didepan ribuan buruh di Kementerian Tenaga Kerja, Jakarta, Selasa (9/12).
Menurutnya jika pemerintah tidak memenuhi tuntutan mogok nasional maka AMAL menyerukan agar rakyat memboikot membayar pajak.
“Percuma rakyat bayar pajak pada negara, tapi dibalas dengan pemerasan yang menyengsarakan rakyat,” tegas.
Dalam kesempatan itu juga Presiden Konfederasi Serikat Nasional (KSN) Muchtar menegaskan agar rakyat dan buruh memperkuat dan memperbesar barisan untuk merebut kekuasaan.
“Cukup sudah berpuluh tahun elit politik berkuasa atas diri kita. Yang kita dapat adalah kemiskinan dan kesengsaraan pada keluarga kita. Mereka memeras dan menindas kita. Sekarang kita buruh dan rakyat harus bersiap untuk berkuasa, demi kesejahteraan keluarga kita,” tegasnya.
Roy Pangharapan dari Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) menegaskan agar seluruh rakyat menolak BPJS yang menjerat leher rakya dan buruh Indonesia.
“Kesehatan adalah hak buruh dan seluruh rakyat Indonesia termasuk PNS, TNI dan Polri. Tapi negara telah menyerahkan tanggung jawabnya pada pihak swasta BPJS. Setiap hari ada rakyat yang mati karena tidak diurus oleh BPJS,” jelasnya.
Setelah berorasi di Kementerian Tenaga Kerja, ribuan buruh menutup jalan Gatot Subroto menuju Kementerian ESDM untuk melanjutkan aksi Mogok Nasional. (Tiara Hidup)
