JAKARTA- PRAKARSA Aktivis Pro Persatuan dan Kemajuan mencegah upaya mendiskreditkan dan menggagalkan Pilpres 2024 yang memaksakan narasi: Dinasti, Pelanggar HAM, Pemakzulan, Pilpres Pasti Curang, Hantu Orde Baru dan Lain-lain.
“Ini jaman yang transparan, jaman digital sangat demokratis. Hari gini ngomong Orde Baru itu omong kosong!” tegas Haris Rusli Moti kepada pers di Jakarta, Jumat (19/1).
Ia menjelaskan bahwa pada saat pertama kali Indonesia memulai demokrasi Pemilu langsung semua harus berprasangka baik, bangsa Indonesia akan dapat melewati bersama masa-masa sulit untuk memulihkan ekonomi dari pukulan krisis moneter.
Sekarang untuk yang ke lima kalinya, negara ini melaksanakan pesta demokrasi pemilihan Presiden langsung tepat di saat Indonesia diramalkan akan menjadi kekuatan baru dan akan menjadi ekonomi terbesar ke enam di dunia pada 2028.
Sebagai bangsa yang besar selama perjalanan demokrasi pilpres langsung ini masyarakat hampir-hampir saja terbelah, hampir saja mengalami nasib seperti Arab Spring sangat emosional.
“Namun elite politik kita sampai pada kesadaran bahwa bangsa Indonesia tidak akan bisa bertahan, menambah daya dan kekuatannya, membangun, mengangkat derajatnya di antara bangsa bangsa, jikalau tidak ada kesinambungan, keberlanjutan antar generasi, penyempurnaan atas segala pencapaian pemimpin politik,” jelasnya.
Rekonsoliasi pun memurutnya dilakukan atas dasar rasa cinta tanah air dan bangsa. Indonesia tidak boleh menjadi alat asing dalam menjalankan agenda politik mereka yakni politik pecah belah.
“Namun dalam pemilu 2024, narasi-narasi yang membahayakan kembali dihidupkan. Walau tidak terkait pemilu legislatif, namun narasi mengacaukan pelaksanaan pemilu dikaitkan dengan pilpres langsung. Secara tidak konsisten pihak peserta pemilu tersebut memprovokasi, bahwa pemilu akan curang padahal mereka peserta pemilu dan mempercayai sistem ini,” katanya
Haris Rusli Moti mentengarai penyebarkan isu memakzulkan Presiden sebagai penanggung jawab pelaksanaan pemilu, tetapi mereka kampanye untuk memilih partai dan capresnya dalam pemilu ini.
“Mereka mengatakan tolak dinasti dalam pemilu, padahal mereka tahu dinasti tidak dipilih rakyat apalagi pemilu langsung. Mereka meminta Presiden Jokowi mundur untuk sementara waktu dengan alasan meragukan netralitasnya, padahal mereka tahu itu tidak ada landasan hukum dan mekanismenya,” katanya.
Seluruh narasinya menurut Haris Rusli Moti,–tumpang tindih dan tidak konsisten dikembangkan dalam bentuk manipulasi dan distorsi.
“Padahal, ada banyak mekanisme hukum terkait pelanggaran pemilu atau tuduhan lainnya yang seharusnya dapat diselesaikan dengan mekanisme yang ada, bukan melempar isu-isu politik yang bisa ujungnya hanya untuk mengacaukan keadaan,” ujarnya.
Itu semua menurutnya pragmatisme politik yang berlebihan, ambisi yang besar untuk berkuasa, telah menanggalkan nilai-nilai kenegarawanan dan mencampakan prinsip bahwa kepentingan bangsa dan negara berada di atas kepentingan pribadi dan golongan serta kepentingan pribadinya sendiri.
“Oleh karenanya kami menyerukan agar seluruh elemen kebangsaan dapat mengukuhkan kembali persatuan nasional, mengikuti semua mekanisme dan proses sesuai dengan aturan hukum yang ada dan mengedepankan pemilu yang damai, jujur dan terbuka,” katanya.
“Sehingga nantinya benar-benar menghasilkan pemimpin yang legitimate sehingga Indonesia tetap bermartabat dalam pergaulan dunia yang makin dinamis dan menantang,” tandasnya.
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, PRAKARSA Aktivis Pro Persatuan dan Kemajuan menyelenggarakan Konsolidasi Intensif, Jumat 19 Januari 2024 di DPP PERSAUDARAAN 98 Jalan Tebet Barat IV, No. 35, Jakarta Selatan.
- Budiman Sudjatmiko (aktivis Pergerakan Rakyat)
- Haris Rusly Moti (aktivis Gerakan Mahasiswa 98 Yogyakarta)
- Eli Salomo Sinaga (aktivis Gerakan Mahasiswa 98 Jakarta)
- Wahab Talaohu (aktivis Gerakan Mahasiswa 98 Jakarta)
- Agus Jabo Priyono (aktivis Mahasiswa 90 di Solo)
- Rachlan Nashidik (aktivis Partai Demokrat)
- Wignyo Prasetyo (aktivis Mahasiswa 90 an Jakarta)
- Sangap Surbakti (aktivis Mahasiswa 98 Jakarta)
- Salamuddin Daeng (aktivis LSM)
- Mangapul Silalahi (aktivis Mahasiswa 98 Jakarta)
- Sulaiman Haikal (aktivis Mahasiswa 98 Jakarta)
- Panel Barus (aktivis Mahasiswa Jakarta)
- Bungas T. Fernando Duling (aktivis Mahasiswa 98 Jakarta)
- Hendarsam Marantoko (aktivis dan Praktisi Hukum)
- Anto Kusumayuda (aktivis Mahasiswa 98 Jakarta)
- David Herson (aktivis Generasi Milenial dan Gen Z)
- Andi Arief (aktivis Gerakan Mahasiswa 90 an)
- Urai Zulhendry (aktivis Mahasiswa Jakarta)
- Gigih Guntoro (aktivis Gerakan Mahasiswa 98 Jawa Timur)
- Rahman Toha (mantan Presiden Mahasiswa UGM, mantan Ketum KAMMI)
- Fernando Rorimpandey (aktivis Gerakan Mahasiswa 98 Jakarta)
- Ricky Tamba (aktivis Gerakan Mahasiswa 98 Lampung)
- George Edwin Sugiarto (alumni HMI)
- Jhohannes Marbun (aktivis Mahasiswa Yogyakarta)
- Kun Nuracahadijat (aktivis gerakan mahasiswa 98 UI Jakarta)
- dan lain-lain
(Web Warouw)
