WASHINGTON – Otoritas Israel berhak menyerang kelompok Palestina Hamas, namun mereka juga bertanggungjawab untuk memastikan perlindungan bagi warga sipil Palestina yang tak bersalah, demikian menurut teks pidato kenegaraan Presiden Amerika Serikat Joe Biden.
“Israel memiliki hak untuk mengejar Hamas. Hamas bisa mengakhiri konflik saat ini dengan membebaskan para sandera, melucuti senjata dan menyerahkan mereka yang bertanggung jawab atas serangan 7 Oktober,” tulis pidato Biden.
Israel mempunyai beban tambahan lantaran Hamas bersembunyi dan beroperasi di tengah-tengah penduduk sipil. Namun, Israel juga memiliki tanggung jawab mendasar untuk melindungi warga sipil yang tidak bersalah di Gaza, menurut pidato tersebut.
Mengizinkan masuk bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza tidak bisa menjadi pertimbangan kedua atau alat tawar-menawar untuk Israel, kata Biden.
Kepasa Bergelora.com di Jakarta dilaporkan dari Washington, Presiden AS itu menambahkan bahwa perlindungan dan keselamatan warga sipil harus menjadi prioritas.
Bangun Pelabuhan Sementara di Gaza
Sebelumnya dilaporkan, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden akan mengumumkan dalam pidato kenegaraannya (State of the Union) bahwa militer AS akan membangun pelabuhan sementara di Gaza untuk pengiriman bantuan kemanusiaan tambahan kepada warga sipil, demikian disampaikan pejabat senior pemerintah AS pada Kamis (7/3).
“Malam ini dalam pidatonya, presiden akan mengumumkan bahwa dia sedang mengarahkan militer AS untuk memimpin misi darurat guna membangun sebuah pelabuhan di Mediterania, di pantai Gaza, yang dapat menerima kapal-kapal besar pembawa makanan, air, obat-obatan, dan tempat perlindungan sementara,” ujar salah satu pejabat saat melakukan pembicaraan telepon dengan wartawan.
Pejabat tersebut menambahkan bahwa proyek itu, “yang fitur utamanya adalah dermaga sementara,” diperkirakan akan mulai beroperasi dalam “beberapa pekan,” dan pada saat itu “akan menyediakan kapasitas untuk ratusan truk bantuan tambahan setiap harinya.”
Pasukan AS yang terlibat dalam misi tersebut “sudah berada di wilayah itu atau akan segera bergerak ke sana,” kata pejabat tersebut.
Para pejabat itu tidak memberikan banyak rincian tentang rencana tersebut, dengan salah satunya menyatakan bahwa rencana itu tidak memerlukan “kehadiran pasukan AS di lapangan” untuk membangun pelabuhan. Sebaliknya, militer AS akan bekerja “dari jauh”, berkolaborasi dengan mitra dan sekutunya, serta “menyelesaikan opsi komersial.”
Rencana tersebut merupakan indikasi lain dari meningkatnya rasa frustrasi Biden terhadap cara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam melakukan operasi militer di Gaza untuk membasmi Hamas.
Rencana itu menunjukkan pergeseran strategi AS dari hanya mengandalkan kesediaan Israel untuk mengizinkan lebih banyak bantuan masuk ke Gaza, saat krisis kemanusiaan semakin hari menjadi semakin mengerikan bagi warga Palestina di tengah gempuran Israel. (Web.Warouw)
