BOGOR- Pemerintah mengkhawatirkan perkembangan komunikasi di media sosial yang diisi berita-berita tendensius, fitnah, bohong, menyesatkan, menanamkan kebencian, atau ujaran-ujaran kebencian.
“Itu sekarang cukup merebak. Memang kebebasan boleh, negeri ini memang memberikan suatu kebebasan. Kebebasan adalah hak dalam demokrasi. Tapi kewajiban untuk menaati hukum peraturan perundangan itu juga merupakan kewajiban yang harus ditaati,” kata Menko Polhukam Wiranto usai Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (4/1).
Kepada Bergelora.com sebelumnya dilaporkan, Presiden Joko Widodo mengkuatirkan berbagai media online yang terus menerus menyiarkan kebohongan dimasyakat luas.
“Sudah waktunya harus dilakukan evaluasi pada media online yang sengaja memproduksi berita bohong, tidak ada narasumber, mengandung fitnah dan bagian dari gerakan masif. Untuk menjaga etika dan kehidupan sosial kita harus urus dunia media sosial.
Dari data yang dikumpulkan Bergelora.com pada tahun 2016 pengguna internet di Indonesia sebanyak 132,7 juta orang. Hingga saat ini, sebanyak 4 negara memblokir facebook yaitu, RRT, Iran, Mesir dan Korea Utara. Pemerintah Jerman memberlakukan denda pada Facebook, jika ditemukan pemberitaan bohong, SARA dan menyebarluas kebencian.
Menko Polhukam mengingatkan, media sosial tidak boleh digunakan untuk hal-hal negatif seperti itu. Ia menyebutkan, saat ini kondisinya sudah terlalu parah, baik yang menyerang pribadi, kelompok masyarakat lainnya, maupun kebijakan negara.
Oleh karena itu, lanjut Wiranto, sudah ada satu rencana untuk melakukan langkah-langkah represif, terutama preventif agar kebebasan media terutama di media sosial, dapat diatur dengan baik serta dilaksanakan secara etis, bermartabat, dan tidak merugikan kepentingan nasional.
“Tentu yang sudah keterlaluan, yang sudah jelas-jelas melanggar hukum akan ditindak secara tegas. Polisi sudah diinstruksikan, atau aparat penegak hukum sudah diinstruksikan untuk melakukan langkah-langkah tegas tanpa kompromi,” tegas Wiranto. (ZKA Warouw)
