JAKARTA- Presiden Joko Widodo kemarin Rabu (12/8) melakukan reshuffle kabinet tahap pertama khususnya menggantikan kementerian yang berhubungan dengan ekonomi. Hal ini dikarenakan Pemerintahan harus meredam kenaikan dollar terhadap rupiah yang mendekati hampir 14 ribu rupiah/dollar akibat perang valuta asing antara RRC versus Amerika Serikat menaikan harga rantai ekonomi bisnis khususnya eksport-import. Namun rakyat tetap menunggu reshuffle tahap dua menggantikan menteri-menteri yang anti rakyat dan tidak bisa bekerja. Demikian Relawan Gerakan Tanpa Partai (Getar) DKI Jakarta, Jove Manukoa kepada Bergelora.com di Jakarta, Kamis (13/8).
“Selain itu reshuffle kabinet juga sebagai bentuk evaluasi kinerja semua kementerian. Dengan hal ini masih bakal ada reshuffle kabinet tahap kedua yang kabarnya akan dilakukan akhir tahun 2016,” ujarnya.
Untuk itu relawan Jokowi-JK khususnya Getar (Gerakan Rakyat Tanpa Partai) tetap mendorong adanya reshuffle menggantikan menteri-menteri yang masih berpikir neoliberal memegang kementerian strategis menguasai hajat hidup orang banyak.
“Mereka harus diganti agar ada peningkatkan kinerja pemerintahan demi mewujudkan program nawacita dan cita-cita Trisakti. Rakyat harus segera merasakan hasil perjuangannya memilih Jokowi sebagai presiden,” ujarnya.
Untuk itu Getar memprioritaskan beberapa kementerian yang perlu segera diganti pada tahap kedua nanti. Diantaranya Menteri BUMN Rini Soemarno yang terlibat kasus telkomsel di Singapura dan Menteri Kesehatan, Nila Moeloek yang membiarkan rakyat diperas Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) dan Menteri Kehutanan, Siti Nurbaya yang hanya memenuhi kepentingan partai dan merusak lingkungan hidup. “Rakyat akan terus menuntut pergantian menteri menteri anti rakyat sisa-sisa neoliberalis,” tegasnya. (Hikmat Subiadinata)
