JAKARTA – Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM buka suara soal batalnya investasi ratusan triliun karena ulah premanisme oleh oknum Ormas.
Hal ini sebelumnya dilaporkan oleh Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI), Sanny Iskandar.
Deputi Bidang Pengembangan Iklim dan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Riyatno mengatakan, saat kejadian tersebut terjadi pihaknya akan mengajak pihak-pihak terkait untuk berdiskusi. Ia menyebut tugas pemerintah adalah mengawal investasi dari awal hingga akhir.
“Jadi kalau ada permasalahan yang dihadapi investor, misalnya menyampaikan ke kami, kami akan undangan rapat dengan kementerian lembaga terkait, dengan pemerintah daerah, apa sih masalahnya, kalau tadi misalnya ada ormas-ormas yang tadi,” ujarnya di Four Seasons Hotel, Jakarta Selatan, Senin (10/2/2025).
“Kami akan adakan rapat, kami akan undang stakeholder terkait dan mencarikan solusi bersama. Ini memang tugas kami, tugas di Kementerian Investasi ini kan end to end, dari awal sampai akhir. Jadi kalau di tengah-tengah investasi ada masalah kami akan carikan solusi, kami akan koordinasi,” sambung Rosan.
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan,
Riyatno menyebut tugas Kementerian Investasi/BKPM adalah memfasilitasi permasalahan yang dihadapi oleh investor. Dalam hal terjadi kendala ia menegaskan pihaknya siap mencarikan solusi.
“Tugas kami adalah memfasilitasi permasalahan yang dihadapi oleh investor. Jadi apabila ada hambatan-hambatan, termasuk tadi, kami dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi, khususnya Deputi Pengembangan Iklim dan Penanaman Modal, kami akan memfasilitasi, mencarikan solusi,” ujarnya.
Sebelumnya, Sanny menjelaskan bahwa banyak ormas yang meminta jatah terkait dengan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh para pengusaha di kawasan industri. Misalnya terkait dengan penetapan kavling untuk pengelolaan limbah.
“Yang namanya rebutan daripada limbah ekonomis itu sudah mulai dari investor sudah milih kavling. Itu cepat sekali terdengar (oleh ormas) dan itu sudah nongkrong semua itu. Jadi udah minta jatah semua. Pak itu buat saya ya. Buat saya,” kata Sanny dalam Dialog Nasional HKI di Kantor Kemenperin, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025).