JAKARTA- PNS di pemerintahan federal Amerika Serikat tampaknya khawatir menghadapi sepak terjang Elon Musk dan Department of Government Efficiency (DOGE) yang ia pimpin. Program pengunduran diri sedang digalakkan oleh Musk dengan restu Presiden Donald Trump.
Musk tampaknya melakukan hal yang sama seperti saat akuisisi Twitter.
Langkah-langkahnya memicu kekacauan dan kebingungan pegawai federal. Orang terkaya di dunia itu berupaya mengurangi biaya dan merombak seluruh departemen. Ia mengirim email ultimatum dengan subjek Fork in the Road, meminta pegawai komitmen kerja sangat keras atau mundur.
Dalam beberapa jam setelah akuisisi Twitter, Musk memecat eksekutif puncak. Dalam beberapa hari, ia memberhentikan sekitar 3.500 karyawan, sekitar 50% dari total staf.
Pada akhirnya, total dia memangkas 80% karyawan Twitter, menuntut semua orang kembali ke kantor, dan sering mengharuskan karyawan bekerja lebih dari 40 jam seminggu.
DOGE yang bertujuan memangkas anggaran federal hingga triliunan dolar, melakukan pemangkasan serupa di pemerintahan. USAID tampaknya sedang dalam proses penutupan.
Sumber mengatakan bahwa Office of Personnel Management diarahkan memangkas 70% tenaga kerja. Lalu, General Services Administration diperintahkan mengajukan proposal untuk memangkas 50% biaya bisnis.
“Elon tampaknya berpikir ia telah membeli pemerintah federal sekarang, dan ia memainkan rangkaian peristiwa yang sama seperti yang ia lakukan di Twitter,” kata Shannon Liss-Riordan, pengacara yang mewakili ribuan mantan karyawan Twitter.
Pegawai pemerintah federal diberi tahu bahwa mereka sekarang harus memutuskan apakah akan tetap dalam peran mereka dan menerima tuntutan baru pemerintahan Trump, yaitu dapat diandalkan, loyal, dapat dipercaya, atau mengundurkan diri dan menerima pesangon.
Namun tampaknya hal itu tidak mudah dilakukan. Sebagai contoh, ribuan mantan karyawan Twitter mengambil tindakan hukum terhadap perusahaan setelah PHK karena pesangon yang tidak sesuai.
Kepada Bergelora.com.di Jakarta dilaporkan, adapun juru bicara Office of Personnel Management menyebut resign dan dibayar ini adalah peluang langka bagi para PNS.
“Ini adalah kesempatan langka dan menguntungkan – kesempatan yang telah melalui pemeriksaan menyeluruh dan sengaja dirancang untuk mendukung karyawan melalui restrukturisasi,” kata jubir OPM McLaurine Pinover.
Ia menambahkan bahwa karyawan yang menerima tawaran tersebut akan diliburkan dan tidak perlu untuk terus bekerja sementara mereka tetap menerima gaji hingga September mendatang..(Web Warouw)