JAKARTA- Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menjadi lokasi pengujian layanan internet berbasis satelit Starlink. Sebagai calon ibu kota negara Indonesia, Starlink yang notabene adalah satelit asing dikhawatirkan akan mengancam kedaulatan keamanan negara.
Terkait persoalan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) buka suara. Sebelum Starlink terjun ke pasar ritel, terutama akan melayani IKN, pemerintah mengungkapkan telah melakukan kajian secara komperhensif.
“Salah satu untuk bagaimana kita melindungi data itu adalah dengan (Starlink) dengan berbadan hukum Indonesia, itu yang akan melindungi kita, data-data kita,” ujar Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kementerian Kominfo, Usman Kansong di Jakarta, Jumat (3/5/2024).
Sebagai informasi, Elon Musk telah membentuk PT Starlink Services Indonesia sebagai salah tahapan sebelum perusahaan tersebut masuk ke pasar ritel Indonesia.
“Jadi, kalau ada, katakanlah begini ada persoalan (hukum) itu gampang nuntutnya lah ya, karena ada di Indonesia, brand hukumnya Indonesia,” kata Usman.
Selain itu, dengan telah berbadan hukum Indonesia, pemerintah juga dapat memantau Starlink jika perusahaan tersebut melanggar peraturan yang berlaku di Indonesia.
“Kita bisa mengawasinya kalau ada yang dirugikan, jadi kita tahu ke mana kita akan mempersoalkan begitu. Nah, jadi kita sudah pikirkan itu juga secara teknis ya, kan ada Undang-Undang PDP, (Starlink) harus menggunakan data sesuai dengan peruntukannya, tutur Usman.
“Kalau tidak sesuai dengan peruntukannya, maka dia melanggar Undang-Undang PDP. Misalnya, mohon maaf nih dijual, ya tentu tidak boleh. Bukan tidak perlu khawatir, tetapi kita tetap antisipasi itu ya karena banyak di negara lain terjadi,” sambungnya.
Diberitakan sebelumnya, praktisi kedirgantaraan menyoroti kajian keamanan dan kebutuhan Starlink di Indonesia harus diungkap ke publik.
Dr. Dipl. Ing. Lilly S. Wasitova, seorang aerospace engineer dan praktisi teknologi kedirgantaraan, mengatakan mengatakan satelit sudah mengalami revolusi yang sangat cepat, membuat ruang angkasa dan ruang antariksa di atas Indonesia menjadi sangat strategis. Selain adanya besarnya potensi sampah antariksa, menurut Lilly faktor keamanan dan kedaulatan harus menjadi pertimbangan pemerintah dalam memberikan izin operator satelit yang akan berusaha.
“Itu yang membuat sampai saat ini India menolak operasional Starlink di negaranya. Masuknya Starlink bisa menjadi faktor keamanan dan kedaulatan India menjadi rentan. Saya tak yakin Indonesia memiliki kajian yang mendalam mengenai aspek keamanan dan kedaulatan ketika Starlink diberikan izin berusaha,” kata Lilly.
Kerjasama dengan Pentagon
Kepada Bergelora.com dilaporkan kekuatiran di atas cukup beralasan mengingat hubungan erat antara Starlink dengan Departemen Pertahanan di Pentagon Amerika Serikat.
Bloomberg memastikan Pentagon membiayai operasi Starlink di Ukraina sepanjang perang dengan Rusia.
Pentagon mengungkapkan bahwa kontraknya untuk memasang terminal Starlink milik Elon Musk di Ukraina bernilai $23 juta, yang dalam kesepakatan yang telah melibatkan salah satu orang terkaya di dunia ini dalam konflik Rusia.
Seorang pejabat AS, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena rincian kontrak belum diungkapkan sebelumnya, menyebut layanan tersebut sebagai bagian penting dari bantuan keamanan yang diberikan AS kepada Ukraina. Kontrak untuk memasok terminal komunikasi Starlink SpaceX berlaku mulai Juni tahun lalu hingga bulan depan, dan pejabat tersebut menolak mengatakan apakah kontrak tersebut akan diperbarui.
Pada tahun lalu dilaporkan Starlink SpaceX memenangkan kontrak Pentagon untuk layanan satelit ke Ukraina tersebut.
Reuters melaporkan Starlink milik SpaceX, layanan komunikasi satelit yang dimulai oleh miliarder Elon Musk, kini memiliki kontrak dengan Departemen Pertahanan untuk membeli layanan satelit tersebut untuk Ukraina, kata Pentagon pada Kamis 1 Juni 2023 lalu.
“Kami terus bekerja sama dengan berbagai mitra global untuk memastikan Ukraina memiliki satelit tangguh dan kemampuan komunikasi yang mereka perlukan. Komunikasi satelit merupakan lapisan penting dalam keseluruhan jaringan komunikasi Ukraina dan departemen tersebut menjalin kontrak dengan Starlink untuk layanan jenis ini,” Pentagon mengatakan dalam sebuah pernyataan.
Starlink telah digunakan oleh pasukan Ukraina untuk berbagai upaya, termasuk komunikasi di medan perang.
SpaceX, melalui sumbangan pribadi dan berdasarkan kontrak terpisah dengan badan bantuan luar negeri AS, telah menyediakan layanan internet Starlink kepada Ukraina dan militer negara tersebut, jaringan lebih dari 4.000 satelit yang berkembang pesat di orbit rendah Bumi, sejak awal tahun. perang pada tahun 2022.
Kontrak Pentagon adalah keuntungan bagi SpaceX setelah Musk, CEO perusahaan, mengatakan pada bulan Oktober bahwa pihaknya tidak mampu mendanai Starlink di Ukraina tanpa batas waktu, sebuah upaya yang menurutnya menelan biaya $20 juta per bulan untuk pemeliharaannya.
Rusia telah mencoba memutus dan menghentikan layanan internet di Ukraina, termasuk upaya memblokir Starlink di wilayah tersebut, meskipun SpaceX telah membalas serangan tersebut dengan memperkuat perangkat lunak layanan tersebut. (Web Warouw)
