SURAKARTA – Presiden Joko Widodo membantah keuntungan hilirisasi mineral mentah yang dilakukan Indonesia beberapa tahun belakangan hanya dinikmati oleh pihak perusahaan. Ia menyebut, keuntungan itu juga dinikmati oleh pemerintah dan rakyat dalam bentuk pajak dan pendapatan lain. Hal ini dikatakan Jokowi saat menyampaikan pidato dalam pembukaan Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) XXII dan Seminar Nasional 2024 di Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (19/9/2024).
“Ada yang sampaikan ke saya ‘Pak kan yang untung (dari hilirisasi) kan perusahaan. Rakyat dapat apa?’ Jangan keliru,” kata Jokowi dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis.
“Kita pungut pajak dari sana, pajak perusahaan, pajak karyawan, bea ekspor, pajak ekspor, bea keluar, belum PNBP. Sangat besar sekali,” kata dia.
Kepada Bergelora.com di Surakarta dilaporkan
Kepala Negara lantas merinci pendapatan negara dari hilirisasi. Dari sektor mineral dan batubara, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) melonjak menjadi Rp 172 triliun pada tahun 2023, dari sebelumnya hanya Rp 29 triliun di tahun 2015.
“Itu pajaknya saya belum dapatkan detil, (baru PBNP saja). Tapi saya yakin akan melompat berkali-kali,” ucap dia.
Jokowi menyebut, meningkatnya penerimaan pajak dari minerba dipengaruhi oleh peningkatan nilai ekspor. Nilai ekspor nikel, misalnya, meningkat menjadi Rp 520 triliun pada tahun 2023 dari sebelumnya hanya Rp 45 triliun di tahun 2015.
Jokowi meminta Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) mendesain rencana dan strategi hilirisasi lanjutan, termasuk untuk sektor padat karya dan komoditas pangan lain.
“Saya rasa penting sekali masukan, input desain, rencana, dan strategi yang dirumuskan oleh ISEI dalam kongres ini. Dan menjadi pegangan bagi pemerintahan ke depan, bukan pemerintahan saya lagi, karena sebulan lagi saya sudah pensiun,” ucap Jokowi. (Web/Prijo)
