JAKARTA – Kementerian Sosial sedang menyiapkan Sekolah Rakyat untuk tahun ajaran baru dengan konsep inklusif. Sehingga siswa berkebutuhan khusus atau siswa dengan disabilitas dapat ikut serta sebagai peserta didik dalam sekolah rakyat ini.
“Karena konsep sekolah rakyat ini inklusif, maka otomatis siswa disabilitas ikut masuk program,” kata Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dikutip Bergelora.com di Jakarta, Kamis (20/3).
Menurut Agus Jabo, siswa disabilitas yang diprioritaskan masuk dalam program sekolah rakyat ini adalah siswa disabilitas yang berasal dari keluarga miskin.
“Memang prioritas utama program ini untuk desil 1 dan desil 2 yaitu kategori keluarga miskin ekstrim dan miskin,” katanya.
Selain masuk dalam kategori keluarga miskin ekstrim atau miskin, prasyarat siswa dengan disabilitas untuk dapat masuk program sekolah rakyat adalah mengikuti seleksi. Seleksi yang dimaksud mulai dari seleksi administratif. Selanjutnya, calon siswa akan menjalani tes potensi akademik, psikotes, kunjungan rumah (home visit), wawancara dengan orang tua, serta pemeriksaan kesehatan.
Selain mempersiapkan soal infrastruktur dan program pendidikan, kementerian sosial juga sedang mempersiapkan aksesibilitas pendidikan yang dibutuhkan siswa disabilitas.
“Dan tentunya kebutuhan khusus siswa dengan disabilitas akan disediakan dalam sekolah ini,” kata Agus Jabo.
Sekolah Rakyat ditargetkan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026, tepatnya pada Juli 2025. Sementara itu, proses penerimaan peserta didik dan rekrutmen tenaga pendidik akan dimulai pada April 2025.
Nantinya para siswa Sekolah Rakyat juga akan diajarkan keterampilan digital seperti coding, cybersecurity, hingga data science.
Lulusan Sekolah Rakyat diharapkan dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dengan dukungan beasiswa Bidik Misi. Pemerintah menyiapkan Sekolah Rakyat agar para siswa sebagai agen perubahan untuk memutus rantai kemiskinan.
Sebanyak 198 lokasi telah diusulkan menjadi tempat pendirian Sekolah Rakyat. Usulan tersebut berasal dari pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pihak swasta yang bersedia menyediakan lahan serta bangunan.
Dari jumlah tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf berkata 45 lokasi telah siap beroperasi tahun ini.
“Daerah mengusulkan, baik berupa gedung yang perlu direvitalisasi atau disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Atau yang kedua berupa tanah kosong, minimal 5 – 10 hektare,” ujar Saifullah usai memimpin rapat pleno persiapan Sekolah Rakyat bersama sejumlah kementerian dan lembaga di kantor Kemensos, Jakarta, Rabu.
Adapun Sekolah Rakyat merupakan program yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto untuk anak-anak dari kelompok keluarga tidak mampu.
Janji pemerintah dengan membangun Sekolah Rakyat adalah menyediakan pendidikan gratis berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Sekolah Rakyat akan dibuka untuk jenjang SD, SMP, dan SMA dengan standar pendidikan nasional. Selain mata pelajaran formal, kurikulum juga akan menekankan penguatan karakter, kepemimpinan, nasionalisme, dan keterampilan.
Saifullah menekankan Sekolah Rakyat bersifat gratis dan seluruh kebutuhan siswa akan dipenuhi dalam pelaksanaannya.
“Sekolah gratis 100 persen. Seragamnya, makan, semua gratis dan ada asramanya untuk tempat tinggal siswa,” ucapnya dalam keterangan resmi, Selasa, 11 Maret 2025.
Kurikulum Plus-plus
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, Gus Ipul mengungkapkan bahwa Sekolah Rakyat akan memiliki kurikulum yang berbeda dari sekolah negeri pada umumnya. Ia menyebut kurikulum tersebut sebagai “kurikulum plus-plus” yang menggabungkan pendidikan formal dengan pendidikan karakter.
“Ya ada yang sama, ada yang kita plus-plus. Jadi kurikulumnya, kurikulum nasional ada plus-plus nanti. Ada pendidikan formal, ada pendidikan karakter,” ujar Gus Ipul, Kamis (20/3/2025).
Menurutnya, kurikulum ini dirancang agar siswa tidak hanya mendapatkan pelajaran akademik, tetapi juga pembentukan karakter yang kuat.
Meski begitu, Gus Ipul menegaskan bahwa detail kurikulum masih dalam tahap penyusunan oleh Satuan Tugas (Satgas) dan baru akan diumumkan pada April mendatang.
“Nanti detilnya kita sampaikan mungkin pada bulan April. Sekarang masih dalam proses pendalaman oleh Satgas,” katanya.
Selain itu, Gus Ipul juga menyinggung standar fasilitas di Sekolah Rakyat, terutama karena sekolah ini berbasis asrama.
Ia memastikan bahwa setiap sekolah akan mengikuti delapan standar minimum dalam dunia pendidikan, namun dengan beberapa tambahan untuk menyesuaikan sistem asrama.
“Karena ini asrama, jadi ada tambahan-tambahannya. Jadi gurunya harus juga berstandar,” kata dia.
“Kurikulumnya juga ada standarnya. Kemudian sarana-prasarananya juga ada standarnya. Semua nanti tentu berstandar nasional,” jelasnya.
Terkait sosialisasi program ini, pemerintah akan menggandeng berbagai pihak agar informasi mengenai Sekolah Rakyat dapat tersebar luas.
“Mungkin nanti lewat pertama-tama itu tentu lewat pendamping-pendamping kita. Yang kedua nanti lewat Dinsos, yang ketiga tentu lewat pemerintah daerah seperti wali kota, dan juga lewat jejaring yang ada,” tambahnya.
Meski konsepnya sudah disiapkan, pelaksanaan Sekolah Rakyat ini belum dimulai.
Gus Ipul memastikan program ini baru akan mulai dilakukan sosialisasi pada April 2025, bersamaan dengan pembukaan pendaftaran siswa, dan rekrutmen guru.
“Belum, belum. Insya Allah bulan April baru kita mulai,” tutupnya.
Sebelumnya, Ketua Formatur Sekolah Rakyat, Muhammad Nuh, mengungkapkan bahwa siswa SMP dan SMA di Sekolah Rakyat akan diperkenalkan dengan berbagai keterampilan, termasuk coding, cyber security, dan data science, yang akan menjadi bagian dari kurikulum mereka.
“Anak-anak SMP dan SMA nanti akan kita kenalkan dengan coding, cyber security, data science, dan ilmu kekinian lainnya,” kata Nuh, di Kemensos, Rabu (19/3/2025).
Nuh menjelaskan bahwa siswa juga akan mendapatkan sertifikasi kompetensi digital. Sertifikasi ini diharapkan dapat memberikan bekal keterampilan yang berguna bagi siswa, terutama jika mereka tidak dapat melanjutkan pendidikan karena suatu alasan.
“Mereka tetap memiliki bekal keterampilan untuk bekerja, baik di dalam negeri maupun luar negeri,” ujar dia.
