JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajarannya untuk melanjutkan pemberian berbagai bantuan sosial (bansos) di tahun 2024. Berbagai bantuan sosial tersebut antara lain bansos pangan, Program Keluarga Harapan (PKH) sampai Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Namun, Jokowi meminta agar jajaran memantau penyaluran bansos tersebut agar tepat sasaran.
“Mengenai bansos perlu saya ingatkan harus diteruskan dan juga dipantau agar tepat sasaran, baik yang berupa bantuan bansos pangan, baik yang berupa bantuan PKH, baik berupa BLT. Semuanya harus dipastikan tepat sasaran,” kata Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna Peningkatan Kinerja ASN (Aparatur Sipil Negara) melalui Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (9/1/2024).
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun mewanti-wanti agar kabinet tetap waspada pada dinamika geopolitik dan ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian tahun ini.
Jokowi meminta agar semua pihak menjaga kondisi di dalam negeri, terutama menjelang pemilihan umum (Pemilu) atau pemungutan suara di bulan Februari 2024.
“Dan juga kita harus menyiapkan rencana dalam rangka menyongsong Ramadhan dan Idul Fitri pada Maret dan April 2024,” ujarnya.
Di sisi lain, Jokowi juga meminta jajarannya waspada terhadap perubahan iklim. Sebab, berpotensi mengganggu musim tanam dan panen raya yang telah direncanakan.
“Hitung-hitungan mengenai kondisi aman cadangan strategis pangan kita betul-betul harus segera dikalkulasi dengan baik karena betul-betul perubahan iklim ini harus kita hitung,” kata Jokowi.
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, hadir dalam sidang kabinet Paripurna Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Menteri Sosial Tri Rismaharini Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto, dan Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas. Kemudian, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie, Menteri Polhukam Mahfud MD, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Selanjutnya, Mendikbud ristek Nadiem Makarim, Menpora Dito Ariotedjo, Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar, Menteri PPPA Bintang Puspayoga, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta Jaksa Agung ST Burhanuddin. (Calvin G. Eben-Haezer)
