JAKARTA – Amerika Serikat (AS) dilaporkan berencana membangun pangkalan militer besar di Jalur Gaza. Pangkalan yang dirancang untuk menampung 5.000 personel tersebut akan berdiri di atas lahan seluas lebih dari 350 hektar.
Berdasarkan catatan kontrak dari Dewan Perdamaian atau Board of Peace yang ditinjau oleh The Guardian, situs ini disiapkan sebagai basis operasi militer bagi Pasukan Stabilisasi Internasional atau International Stabilization Force (ISF).
ISF merupakan pasukan multinasional yang berada di bawah naungan Board of Peace, sebuah lembaga yang dibentuk Presiden AS Donald Trump.
Lembaga ini diketuai langsung oleh Trump dan dipimpin sebagian oleh menantunya, Jared Kushner. Rencana pembangunan tersebut merinci pembangunan bertahap pos militer dengan dimensi 1.400 meter x 1.100 meter. Area ini nantinya akan dikelilingi oleh kawat berduri dan 26 menara pengawas lapis baja portabel.
Fasilitas lainnya meliputi area latihan menembak senjata ringan, bunker dan gudang peralatan militer, dan jaringan bunker bawah tanah yang dilengkapi sistem ventilasi canggih.
Kontraktor diwajibkan melakukan survei geofisika untuk mengidentifikasi adanya rongga atau terowongan bawah tanah di lokasi tersebut. Terowongan tersebut diduga merujuk pada jaringan terowongan milik Hamas, sebagaimana dilansir The Guardian, Kamis (19/2/2026).
Selain itu, dokumen tersebut juga mencantumkan “Protokol Jenazah”. Aturan ini mengharuskan pekerjaan segera dihentikan jika ditemukan potongan jenazah manusia atau artefak budaya, mengingat sekitar 10.000 warga Palestina diyakini masih tertimbun di bawah reruntuhan Gaza.
Keterlibatan Indonesia
Kepada Bergelora.com di Jakarta, ajumat (20/2).dilaporkan, Indonesia dilaporkan telah menawarkan pengiriman hingga 8.000 pasukan untuk bergabung dalam ISF.
Presiden Indonesia Prabowo Subianto disebut menjadi salah satu dari empat pemimpin Asia Tenggara yang dijadwalkan menghadiri KTT Board of Peace di Washington DC pada Kamis.
Dewan Keamanan PBB sendiri telah memberikan otoritas bagi Board of Peace untuk membentuk ISF di Gaza. Pasukan ini bertugas mengamankan perbatasan, menjaga perdamaian, melindungi warga sipil, serta melatih pasukan polisi Palestina yang telah melalui proses verifikasi.
Meski telah disetujui PBB, struktur Board of Peace memicu kritik tajam. Piagam organisasi tersebut tampak memberikan kendali dan kepemimpinan permanen kepada Trump.
“Board of Peace adalah sejenis fiksi hukum. Secara nominal ia memiliki kepribadian hukum internasional sendiri yang terpisah dari PBB dan AS, tetapi kenyataannya, itu hanyalah cangkang kosong untuk digunakan AS sesuka hati,” kata Adil Haque, profesor hukum di Universitas Rutgers.
Senada dengan Haque, Diana Buttu, pengacara Palestina-Kanada sekaligus mantan negosiator perdamaian, menyebut pembangunan pangkalan di atas tanah Palestina tanpa persetujuan pemerintah setempat sebagai tindakan pendudukan.
“Izin siapa yang mereka dapatkan untuk membangun pangkalan militer itu?” cetus Buttu.
Hingga saat ini, status kepemilikan tanah lokasi pembangunan di Gaza selatan tersebut masih belum jelas, meskipun sebagian besar wilayah itu kini berada di bawah kendali Israel. (Web Warouw)
