JAKARTA- Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menyatakan dukungan agar Pertamina menghentikan pasokan BBM solar ke Perusahaan Listrik Negara (PLN) karena Pertamina telah dirugikan PLN sebesar 45 juta US Dollar.
“Untuk tidak menambah kerugian Pertamina yang sudah mencapai sekitar 45 juta US Dollar wajar kalau Pertamina menghentikan pasokan BBM-solarnya ke PLN setelah pertamina selesai menyalurkan sebanyak 50% dari volume BBM tahun ini,” demikian Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), Ugan Gandar kepada Bergelora.com di Jakarta, Senin (11/8).
Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menyayangkan sikap PT PLN yang tidak mau menerima penawaran harga dari Pertamina yang sudah dua kali melakukan penurunan penawaran harga BBM, sementara PLN tidak pernah berusaha memberikan kenaikan harga penawaran.
“Kalau PLN mau membeli BBM dari perusahaan lain atau impor seperti yang digembar-gemborkan oleh mereka ya silahkan saja. Kalau mau diselesaikan perselisihan ini selesaikan Bisnis to Bisnis. Jangan pakai jalan yang aneh-aneh. Inilah yang menyebabkan berlarutnya penyelesaian Pertamina-PLN. Jadi
aneh kalau Pertamina dijadikan kambing hitam karena ketidak mampuan Manajemen PLN dalam mengelola bisnisnya,” tegas Ugan Gandar.
Menurutnya, masyarakat harus paham bahwa sejak tahun 2003 Pertamina sudah berubah bentuk menjadi Perusahaan Persero walaupun masih tetap mendapatkan penugasan khusus dari pemerintah terkait pengadaan dan penyaluran minyak atau BBM di Indonesia.
Bukan Lembaga Sosial
Anehnya menurut Ugan Gandar, sekalipun Pertamina sudah menjadi Persero, tapi hingga saat ini PT Pertamina dijadikan ‘lembaga sosial’ yang harus meminjamkan BBM-nya termasuk avtur-nya ke institusi-institusi pemerintah seperti PLN, Garuda, Merpati termasuk TNI.
“Diambil produknya tapi dibayarnya kapan-kapan tergantung keadaan keuangan institusi-institusi tersebut. Hutang institusi-institusi tersebut kalau diakumulasikan pernah mencapai sekitar Rp 86 Triliun,” ujarnya.
Rakyat harus tahu bahwa perselisihan Pertamina dengan PLN saat ini karena harga jual BBM pertamina ke PLN selalu dibawah harga ekonomi. Bahkan untuk semester I tahun 2014 ini kerugian penjualan BBM ke PLN sebesar Rp 45 juta USD atau setara diatas Rp 45 Miliar.
“Tapi saya tidak bisa memahami sikap Dirut PLN dan Serikat Pekerja (SP) PLN. Seolah-olah yang harus bertanggung jawab kalau terjadi pemadaman adalah Pertamina. Bahkan SP PLN akan mendemo Pertamina,”
Pada tahun 2013 menurutnya, Pertamina sudah mencoba arif mengikuti permintaan Dirut PLN, Nur Pamuji agar PT Pertamina diaudit oleh BPKP. Hal ini terlihat dari surat Dirut PLN yang ditujukan ke BPKP dengan nomor surat 317/610/DIRUT/2013 tertanggal 06 Maret 2013. BPKP melakukan audit terhadap PT Pertamina.
“Setelah itu apa yg terjadi, ternyata Dirut PLN mengabaikan hasil audit tersebut dan terus menekan pertamina agar menurunkan harganya,” ujarnya.
Kami sangat menyayangkan bahwa ketidakmampuan manajemen PLN untuk mengelola perusahaannya menjadi tanggung jawab PT Pertamina yang akan segera menyetop pasokan solar-nya. (Dian Dharma Tungga)
