JAKARTA- Forum Bidan Desa Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang memperjuangkan pengangkatan anggotanya menjadi PNS tidak diperdulikan oleh pemerintah. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) justru mengeluarkan surat penundaan pengangkatan yang berisikan moratorium Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Menteri Kesehatan justru menantang bahwa tidak bisa dilakukan pengangkatan karena pemerintah tidak ada uang. Untuk itu Forum Bidan Desa PTT mempersiapkan aksi dan mogok nasional yang akan diikuti oleh 40.000 bidan diseluruh Indonesia dan aksi di Istana Negara dengan menggelar pendirian posyandu di depan Istana Negara yang diikuti 2.000 bidan. Demikian ditegaskan oleh Ketua Umum Forum Bidan Desa Pegawai Tidak Tetap (PTT), Bidan Lilik Dian Ekasari kepada Bergelora.com di Jakarta, Jumat (11/9).
“Kita semua telah melakukan perjuangan dengan berbagai lobby dan pendekatan teradap berbagai pihak, bahkan dua Lembaga Kepresiden RI telah kita datangi, yaitu Kepala Staff Presiden (KSP) dan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) sampai saat ini belum ada keputusan secara definitif,” ujarnya.
Bidan Lilik Dian Ekasari mengeluhkan lambannya proses penanganan masalah ini di Kantor Staf Presiden (KSP) dan Wantimpres. Padahal momentum pengesahan APBN 2016 sebentar lagi.
“Maka sudah keharusan bagi kami untuk tidak menunggu lagi. Kami akan lakukan gerakan aksi nasional bidan desa PTT Indonesia,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa aksi dan mogok nasional akan dilakukan pada hari Senin, 14 September 2015 akan diikuti oleh 40 ribu bidan di seluruh Indonesia. Pada saat bersamaan di Jakarta, 2.000 bidan akan menggelar posyandu di depan istana negara.
“Kami akan temui Presiden Joko Widodo untuk meminta kepastian nasib bidan desa PTT,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa berbagai upaya pendekatan telah dilakukan oleh Forum Bidan Desa PTT, namun setiap bertemu dengan pejabat, hanya janji-janji kosong tanpa kepastian yang didapat.
“Bahkan Menteri Kesehatan pada peringatan 17 Agustus 2015 lalu di Istana menyampaikan bahwa pemerintah gak ada duit untuk angkat bidan PTT jadi PNS,” ujarnya.
Sekarang menurutnya, para bidan menunjukkan bagaimana pelayanan kesehatan jadinya tanpa adanya bidan PTT.
“Selama ini kami bekerja melayani masyarakat desa miskin di daerah terpencil, dihutan-hutan pedalaman dan pulau-pulau terluar tanpa fasilitas, tanpa dokter. Rupanya tidak ada yang perduli pada kerja kami,” ujarnya. (Web Warouw)
