JAKARTA- Penutupan kompleks lokalisasi Doli diduga hanya untuk kepentingan pencitraan Walikota Surabaya yang justru menyengsarakan para pekerja seks di tempat tersebut. Lokalisasi pelacuran di Doli tentu dibuat tidak dengan maksud membenarkan atau menghalalkan pelacuran. Lokalisasi pelacuran itu dibuat juga tidak dengan maksud menciptakan lapangan pekerjaan bagi para perempuan miskin, karena negara juga tak menjamin lapangan pekerjaan yang bermartabat bagi warganya demikian Haris Rusli dari Petisi 28 kepada bergelora.com di Jakarta, Selasa (27/5).
“Bagi yang masih mempunyai rasa kemanusian, tentu, kita semua sepakat, pelacuran adalah bentuk penindasan yang terkeji yang dibiarkan oleh negara, terjadi pada warganya. Pelacuran bagi seluruh agama adalah haram. Aku percaya, tak ada satupun perempuan yang lahir ke muka bumi bercita-cita menjadi pelacur. Semua perempuan pasti bercita cita menjadi perempuan bermartabat,” tegasnya.
Para pekerja seks menurutnya bukan koruptor yang merampok uang rakyat namun mencari beberapa lembar uang melalui pekerjaan dan penderitaan lahir batin yang luar biasa.
“Permasalahannya adalah penutupan lokalisasi Doli itu semata untuk tujuan pencitraan Wali Kota Surabaya yang tak punya konsepsi membangun kota,” ujarnya.
Bila penutupan lokalisasi Doli tersebut hanya sebuah pencitraan, tanpa memikirkan nasib para pekerja seks di lokalisasi tersebut pasca penutupan maka menurut Haris Rusli Pemkot Surabaya telah melakukan kejahatan yang jauh lebih keji, dibandingkan dengan membiarkan adanya lokalisasi.
“Akibat dari penutupan tersebut adalah para pelacur yang bekerja di Doli akan terlempar ke pangkuan dan santapan para sindikat dan mafia jual beli manusia. Nasib mereka jauh lebih mengerikan bila dibandingkan dengan menjadi pelacur yang terlokalisir,” ujarnya.
Menurutnya maksud dengan dibuatnya lokalisasi adalah, agar para perempuan miskin yang tak punya pekerjaan dan jatuh ke dalam dunia pelacuran, dapat dikontrol dan terlindungi oleh negara agar tak jatuh ke dalam santapan para sindikat dan mafia jual beli manusia.
Negara menurutnya seharusnya menyiapkan pembangunan industri nasional, menyediakan lapangan pekerjaan yang bermartabat bagi warganya, membangun karakter dan moral warganya, agar hidup bermartabat.
“Masalahnya elite kita juga membangun lokalisasi pelacuran di kantor-kantor pemerintah dan parlemen, dari pusat hingga ke daerah. Mereka para elite bukan hanya menjual dirinya, tapi juga menjadi germo yang sudah menjual bangsa dan rakyatnya,” tegasnya.
Ia meminta agar para pemimpin negara jangan bicara moral dan akhlak, bila di saat yang sama memiliki moral dan akhlak yang jauh lebih bejat. (Tiara Hidup)
