JAKARTA – Pandemi Covid-19 sempat membuat rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) baru tersendat. Hampir dua tahun masalah IKN tak pernah disinggung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Akan tetapi, baru-baru ini Jokowi memastikan rencana pemindahan IKN baru akan terus dilanjutkan.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto setelah Jokowi menerima perwakilan para ketua asosiasi di bidang ekonomi dan bisnis di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/9/2021).
“Disampaikan oleh Bapak Presiden terkait dengan pembangunan ibukota baru yang perencanannya akan terus dilaksanakan,” kata Airlangga, Rabu (8/9/2021).
Terpisah, Deputi Bidang Pengembangan Nasional atau Bappenas Regional Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata menyebut institusi TNI dan Polri akan menjadi pihak yang pertama kali dipindah ke Kalimantan Timur pada 2023 mendatang.
Memastikan keamanan wilayah disebut sebagai alasan utama kedua institusi ini pindah terlebih dahulu.
“Itu kajian persiapan, kan pemindahannya baru 2023, yang duluan pindah adalah TNI-Polri untuk memastikan keamanan. Kan kita 2024 Agustus (upacara kenegaraan), kita udah mepet. Jadi kita harus prioritaskan lagi, yang penting pemerintahan itu bisa berjalan. Itu persiapannya,” kata Rudi.
Hanya saja Rudi menegaskan berjalan tidaknya rencana itu sangat bergantung pada kondisi yang ada seperti penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi, termasuk pengesahan Rancangan Undang-Undang soal pemindahan ibu kota negara (RUU IKN).
TNI-Polri Dianggap Paling Siap
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PPP Arsul Sani mengatakan rencana pemindahan TNI-Polri sebagai institusi pertama ke IKN baru bisa dipahami.
Sebab dengan keadaan dan fasilitas di wilayah IKN yang nantinya masih terbatas segala sesuatunya, kedua institusi inilah yang paling siap untuk beradaptasi.
Selain itu, kata Arsul, bisa jadi pemindahan TNI-Polri nanti dijadikan contoh bagi pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke depannya.
“Harus diakui bahwa yang paling siap dengan keadaan baru dimana fasilitas di IKN pada awal-awalnya masih akan terbatas itu ya TNI-Polri. Kedua institusi ini selain memang kita kenal terbiasa menghadapi keadaan lapangan dengan berbagai kondisinya, juga merupakan instutusi yang paling solid dalam menjalankan perintah dari atas ke bawah,” ujar Arsul, Senin (13/9/2021).
Arsul menyebut presiden sudah beberapa kali menyampaikan alasan diperlukannya IKN baru.
Salah satunya biaya yang dihabiskan untuk menormalisasi atau mengatasi tiga permasalahan ibukota saat ini yakni DKI Jakarta diyakini serupa dengan biaya yang dikeluarkan demi membuat IKN baru.
Permasalahan itu antara lain seperti membangun giant wall guna mengatasi rob dan banjir, merestorasi sungai dari hulu sampai dengan hilir, serta penataan kawasan pantai Jakarta.
“Padahal itu baru tiga aspek saja dalam upaya menormalisasi Jakarta. Dengan biaya yang tinggi namun baru tiga aspek tersebut, justru bisa digunakan untuk membangun IKN. Setelah mendengarkan penjelasan Presiden Jokowi, MPR memang bisa memahami soal mengapa kita memerlukan IKN dan karenanya proyek pembangunannya terus dilakukan,” ungkapnya.
Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI Muhammad Iqbal menyebut rencana pemindahan IKN baru tentu diharapkan berjalan lancar.
Iqbal menilai calon IKN baru tentu harus aman dari segala ancaman, karenanya pemindahan TNI-Polri pun dilakukan sebagai pemulus semua perencanaan selama ini.
“Tentu harus dipastikan bahwa kondisi dan keamanan di daerah calon ibu kota negara tersebut aman dari berbagai macam gangguan yang berpotensi akan menghambat proses pelaksanaan pemindahan ibu kota negara,” kata Iqbal.
“Maka dari itu kehadiran TNI dan Polri tentunya sangat dibutuhkan. Selain itu, saya kira TNI dan Polri juga akan selalu siap menjadi lembaga yang pertama dipindahkan,” imbuhnya.
Mabes TNI Bisa Dimana Saja
Pendapat berbeda dikemukakan anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDIP TB Hasanuddin.
Dia melihat dimanapun markas besar (Mabes) TNI ditempatkan tak akan menjadi masalah. Sehingga perpindahan IKN baru tak mesti diikuti oleh perpindahan Mabes TNI.
“Kalau menurut saya, sebetulnya Mabes TNI dimana saja nggak ada masalah. Karena itu kan cuma pusat komando dan pusat pengendalian. Yang melakukan pengamanan kan bukan Mabes TNI, tapi satuan-satuan tempur baik darat, laut, dan udara,” kata TB Hasanuddin.
Andaikata pindah pun, dia menyebut tak ada masalah ketika TNI dipindahkan sebagai institusi pendahulu, atau di tengah-tengah, maupun akhir.
Menurutnya, yang paling penting adalah selama perpindahan kendali tetap dipegang oleh Panglima TNI.
“Mau kapan saja diberangkatkan, mau duluan, mau belakangan, atau di tengah-tengah, ya tidak ada masalah. Yang paling penting selama pergeseran perpindahan ibu kota, komando pengendalian itu tetap berpusat dibawah kendali Panglima TNI. Nah kendalinya mau dimana nggak ada masalah karena sekarang sarana prasarana itu sudah sangat modern,” katanya.
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, sementara itu, anggota Komisi III DPR RI Fraksi Gerindra Habiburokhman menyebut pendahuluan angkatan bersenjata dan aparat penegak hukum ketika terjadi perpindahan ibu kota sudah wajar dilakukan.
Apalagi kehadiran mereka diperlukan guna proses dan tahapan pemindahan selanjutnya dapat berjalan lancar.
“Memang di seluruh dunia yang memindahkan ibu kota mereka pasti memindahkan dahulu angkatan bersenjatanya, ini penting agar proses keseluruhan bisa berjalan mulus dan tertib. Karena yang perlu dijaga adalah mekanisme check and balance seluruh tahapan kepindahan tersebut,” kata Habiburokhman.
Hanya saja, dia mengingatkan jangan sampai kepindahan institusi TNI-Polri ini dianggap sebagai kebijakan sepihak oleh masyarakat dan anggota parlemen.
“Jangan sampai karena yang dipindahkan pertama TNI-Polri, kemudian pihak eksekutif menutup diri dari masukan pihak lain seperti parlemen dan masyarakat sipil,” ucapnya. (Web Warouw)
