JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, pemerintah berkomitmen untuk memberikan bantuan pendidikan kepada masyarakat miskin dan rentan. Salah satunya melalui Program Indonesia Pintar (PIP) yang setiap tahunnya membantu 20 juta siswa.
“Bantuan pendidikan terus diberikan untuk masyarakat miskin dan rentan. Program Indonesia Pintar untuk pendidikan sekitar 20 juta siswa per tahun,” kata Jokowi dalam pidato nota keuangan di Gedung DPR RI, Jumat (16/8/2024).
Tak hanya PIP, pemerintah kata Jokowi, juga berupaya membantu mahasiswa yang kesulitan membayar biaya pendidikan melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan Bidik Misi.
Jokowi mengatakan, program tersebut membiayai kurang lebih 1,5 juta mahasiswa per tahunnya.
“Program KIP Kuliah dan Bidik Misi untuk pendidikan 1,5 juta mahasiswa. Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk pendidikan sekitar 45.000 mahasiswa,” ujarnya.
Jokowi juga mengatakan, pemerintah telah mengeluarkan dana Rp 113 triliun untuk anggaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) selama 10 tahun. KIP adalah bagian dari PIP yang merupakan bantuan uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan.
“Rp 113 triliun anggaran Kartu Indonesia Pintar selama 10 tahun telah digunakan untuk pendidikan lebih dari 20 juta siswa per tahun,” ungkapnya.
Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan anggaran sebesar Rp 60,3 triliun untuk program Pra Kerja selama lima tahun berjalan.
Dilansir dari laman resminya, Program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja dan kewirausahaan yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja atau buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja.
Program ini juga terbuka untuk pekerja atau buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.
“Rp 60,3 triliun anggaran Pra Kerja selama 5 tahun telah dimanfaatkan untuk menambah keahlian 18,8 juta pekerja yang tersebar di seluruh Indonesia,” ucap Jokowi.
Istana Membiarkan Siswa Miskin Tidak Sekolah
Sebelumnya kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok sangat menyesali sikap Istana dalam hal ini Kantor Staf Presiden (KSP) yang seolah membiarkan siswa dari keluarga miskin tidak sekolah. Padahal beberapa waktu lalu pihak KSP telah berjanji untuk mencarikan jalan keluar bagi 13 siswa miskin yang ditolak bersekolah di SMA dan SMK di Kota Depok.
Hal ini disampaikan Ketua DKR Kota Depok, Roy Pangharapan dalam rilisnya di Depok, Rabu (31/7).
“Sampai hari ini belum ada kejelasan atas janji KSP itu. Para siswa sangat sedih dan menangisi nasib mereka yang tidak bisa bersekolah lagi. Para orang tua berupaya mencari dana pinjaman tapi tidak mudah mendapatkannya. Kami kecewa atas peraturan pemerintah yang menyingkirkan anak-anak dari keluarga tak mampu harus berhenti sekolah,” ujar Roy Pangrapan.
Roy Pangharapan mempertanyakan keseriusan Presiden Joko Widodo untuk memperbaiki sistim pendidikan yang sudah morat marit ini. Menurutnya diakhir pemerintahan, Presiden Jokowi justru mengorbankan masa depan siswa miskin.
“Siswa miskin selalu jadi korban di negara Pancasila dan tidak ada yang perduli. Setiap tahun kami menerima ratusan keluhan anak tidak bisa sekolah dan tidak pernah ada jalan keluar. Sampai di Istanapun tidak merubah situasi. Mungkin di akherat nanti,” tegasnya.
Roy mengatakan peraturan pembatasan bangku sekolah hanya 32 kursi perkelas justru memastikan para siswa tidak bisa bersekolah.
“Peraturan yang menyasar para mafia bangku sekolah, justru mematikan bagi siswa dari keluarga miskin. Bukannya memberi jalan keluar, tapi justru membawa bencana bagi keluarga miskin,” tegas Roy Pangharapan.
Beberapa waktu lalu DKR mendamping para orang tua dan 13 siswa mendatangi Istana Negara untuk memperjuangkan hak untuk bisa bersekeloah di SMA dan SMK di Depok. Saat itu pihak KSP menemui perwakilan aksi tersebut dan menjanjikan semua siswa miskin termasuk yang di Depok dapat bersekolah.
Saat itu pihak istana yang diwakili oleh staf ahli utama KSP, Johanes Joko, memberikan harapan bisa membantu mendapatkan sekolah.
“Saat itu para orang tua sudah menyampaikan langsung keluhan dan harapan mereka kepada pihak KSP agar anak-anaknya bisa segera mendapatkan sekolah,” terang Roy Pangharapan.
Dihadapan para orang tua dan siswa miskin, Staf Ahli Utama KSP tersebut menjanjikan akan kehadiran negara dalam mencari solusi para orang tua siswa tersebut.
“Ternyata hanya janji kosong. Hingga saat ini, komunikasi DKR dengan salah satu staf dan hanya dijawab masih diproses atau belum ada informasi apapun,” ujarnya.
DKR sangat berharap agar anak-anak bisa segera mendapatkan sekolah di Kota Depok agar bisa mengubah nasib keluarga mereka menjadi lebih baik.
Walkota Depok Surati Pj Gubernur Jabar
Kepada Bergelora.com di Depok dilaporkan, beberapa waktu lalu Wali Kota Depok Muhammad Idris berkirim surat kepada Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin terkait optimalisasi SMAN/SMKN tahun ajaran 2024/2024 di Kota Depok. Surat dengan nomor 420/458-Disdik itu ditandatangani Muhammad Idris pada Senin 22 Juli 2024.
“Hari ini pukul 13.00 WIB saya ada rapat dengan pak Wali, dan suratnya sudah ditandatangani oleh pak Wali,” kata Pejabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Depok, Nina Suzana kepada di Balaikota Depok, Selasa (23/7/2024).
“Surat tersebut sedang diantar oleh pak Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Depok, Sutarno langsung ke Pj Gubernur Jabar di Bandung.” ucap Nina.
Nina menjelaskan, ada tiga permohonan Wali Kota Depok dalam surat yang ditujukan kepada Bey Machmudin terkait dinamika PPDB SMAN/SMKN di Kota Depok.
Pertama, Idris meminta kepada Pj Gubernur agar membuka jalur optimalisasi pada SMAN maupun SMKN di Kota Depok agar calon peserta didik (CPD) yang belum bersekolah dapat diterima di sekolah negeri.
“Karena menurut info ruang belajar (SMAN/SMKN) masih ada, jadi masih bisa dimaksimalkanlah. Terus kalau pun optimalisasi tetap ngga dibuka silahkan koordinasi dengan Disdik Jabar teknisnya gimana, bisa masuk swasta atau memaksimalkan ruang kelas (SMAN/SMKN) yang belum terisi,” katanya.
Kedua, Pemprov Jabar diminta agar menambah rombongan belajar (Rombel) di SMAN/SMKN eksisting. Dan, ketiga Pemprov Jabar juga diminta agar menambah SMAN/SMKN baru di Kota Depok.
“Kami dari Pemkot Depok mengapresiasi kepada teman-teman yang sudah memperjuangkan kepentingan pendidikan masyarakat Depok. SMAN/SMKN bukan wewenang kami, tapi kami memonitor perkembangan yang ada di Depok,” ujar Nina.
Nina menyebut, informasi yang ia terima dari masyarakat masih ada 300-500 siswa yang belum bersekolah di Kota Depok. Meski demikian ia mengaku belum memegang data-data siswa yang belum bersekolah tersebut.
“Ini perlu intervensi Pj Gubernur Jawa Barat melalui Disdik Jabar solusinya bagaimana. Sebab anak-anak ini semuanya harus sekolah,” ucapnya. (Web/Aminah)
