PALU- Perempuan secara proporsional lebih rentan dan miskin dan sering kali tidak terjangkau oleh berbagai program dan layanan publik dari pemerintah. Namun dalam untuk memperjuangkan hak-hak sosial kaum perempuan kami tidaklah semudah membalikkan telapak tangan jika hanya dilakukan sekelompok kecil kaum perempuan karena akan membutuhkan proses yang cukup panjang. Hal ini disampaikan oleh Sekretasi Jenderal Kelompok Perjuangan Kesetaraan Perempuan Sulawesi Tengah (KPKP-ST), Soraya Sultan, kepada Bergelora.com di Palu, Sabtu (28/11).
Sebelumnya (KPKP-ST) dan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) melaksanakan “Temu Jaringan Perempuan Sulawesi Tengah” di Palu Sulawesi Tengah, Senin (23/11). Pelaksanaan kegiatan ini merupakan rangkaian dari program mitra MAMPU (Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan) Sulawesi Tengah. Acara itu juga menjadi bagian dari agenda 16 Hari Kampanye anti kekerasan terhadap perempuan yang setiap tahunnya memang dilaksanakan oleh semua lembaga dan organisasi perempuan yang ada di seluruh indonesia.
“Untuk itu menjadi penting untuk membangun jaringan antar lembaga di wilayah provinsi Sulawesi Tengah ini dengan membentuk sebuah forum koordinasi bersama untuk lebih memperkuat gerakan perempuan secara bersama-sama untuk dapat melakukan penguatan perempuan, advokasi dan kampanye,”ujarnya disela “Temu Jaringan Perempuan Sulawesi Tengah” itu.
Ia berharap melalui program bersama Mitra MAMPU Sulteng yang sudah berjalan memasuki tahun ke-3 di Sulteng ini dapat memberikan dukungan kepada organisasi/lembaga gerakan perempuan dalam upaya mengeluarkan perempuan dari situasi pemiskinan.
Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Wilayah KPI Sulteng, ibu Maspa yang berharap agar program Maju Perempuan Indonesia Untuk Penanggulangan Kemiskinan ini memperjuangkan akses perempuan dan kelompok rentan terhadap perlidungan sosial yang inklusif, adil gender dan memberdayakan Perempuan.
“Melalui kegiatan Temu jaringan Perempuan ini diharapkan adanya ruang untuk saling berbagi pengalaman dan pembelajaran serta pandangan untuk penguatan persepsi bersama. Selain itu juga dapat saling memberikan informasi berbagai situasi ketidakadilan perempuan khususnya terkait dengan perlindungan sosial dan kekerasan terhadap perempuan antar stakholder dan lembaga jaringan perempuan,” ujarnya.
Dalam kegiatan Temu Jaringan Perempuan Sulawesi Tengah ini menghadirkan Narasumber dari dan Sekwil KPI Sulteng.
BPJS Menyulitkan
Dalam temu jaringan tersebut anggota DPRD Kabupaten Donggala, dari Partai NasDem, Moh. Taufik menyampaikan bahwa di Kabupaten Donggala sendiri sejak awal tahun 2014 yang lalu sudah ada Perda perlindungan terhadap perempuan yang ditetapkan akan tetapi lemahnya hingga saat ini belum dapat berjalan atau diterapkan secara maksimal.
“Namun di Donggala masih ada banyak wilayah yang jauh dari akses pelayanan publik bahkan tidak sedikit saya mendapat laporan dari masyarakat bagaimana sulitnya mendapatkan pelayanan kesehatan meskipun saat ini sudah ada BPJS,” ujarnya.
Ia mengatakan bahwa dibutuhkan tekanan dalam proses pengawasan serta kontrol dari masyarakat terhadap pelayanan publik pada kelompok rentan.
“Karena bagaimana mungkin anak-anak dan saudara kita bisa menjadi cerdas jika masih miskin,” ujar Taufik yang juga mantan Aktivis Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) ini.
Diakhir Temu Jaringan Perempuan Sualwesi Tengah ini menyepakati beberapa rekomendasi antara lain membentuk satu forum atau wadah jaringan kerja bersama antara semua lembaga/organisasi dalam upaya melakukan advokasi kebijakan terkait dengan issu perlindungan sosial dan kekerasan terhadap perempuan di Sulawesi Tengah. (Lia Somba)
