YOGYAKARTA- Saat ini tengah berlangsung tahapan seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sosialisasi proses seleksi merupakan hal penting untuk mendorong partisipasi publik yang lebih luas terutama untuk mendorong berbagai pihak untuk mendaftar sebagai kandidat pimpinan KPK dan mengawal proses seleksi.
Selama ini capaian KPK sudah bagus tapi belum cukup terutama pemberantasan korupsi di daerah-daerah yang dilakukan oleh aparat dan perusahaan asing yang selama ini banyak diberi kelonggaran oleh pemerintah daerah. Pemberantasan korupsi seperti menggunting dalam lipatan. demikian anggota Perempuan Indonesia Anti Korupsi Yogyakarta, Ernawati kepada Bergelora.com di Yogyakarta, Selasa (16/6)
“Jika seleksi pimpinan KPK gagal mendapatkan sosok terbaik atau bahkan justru didominasi sosok bermasalah tentu masa depan pemberantasan korupsi menjadi gelap,” ujarnya.
Untuk itu menurutnya mutlak dibutuhkan keterlibatan masyarakat khususnya kaum perempuan untuk ikut mengawal proses seleksi pimpinan KPK. Perempuan tidak boleh diam dan hanya menonton dalamperang melawan Korupsi.
“Perempuan Indonesia harus berdiri paling depan untuk memerangi korupsi. Gunakan hati nurani kita untuk menyelamatkan bangsa dan negara dari korupsi,” tegasnya.
Dalam rangka itu, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Yogyakarta akan mengadakan konsolidasi gerakan selamatkan KPK dan Seminar bertajuk “Mencari Sosok Ideal Pimpinan KPK” pada hari Rabu, 17 Juni 2015 di: Hotel Santika Yogyakarta.
Ia menjelaskan bahwa KPK dibentuk berdasarkan undang-undang No 30 tahun 2002 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia. Pemilihan pimpinan KPK harus dilakukan secara cermat dan mendalam. Namun proses seleksi pimpinan KPK dari periode ke periode mengalami penurunan minat baik secara kuantitas maupun kualitas. Situasi ini harus direspon dengan tepat mengingat proses seleksi pimpinan KPK akan berlangsung dalam waktu dekat.
“Penting untuk melakukan kampanye proses seleksi ini ke daerah-daerah untuk mendorong partisipasi publik yang lebih luas dan mendorong berbagai pihak untuk mendaftar sebagai kandidat dan mengawal proses seleksi pimpinan KPK tersebut,” jelasnya.
Menurutnya, Koalisi Masyarakat Anri korupsi menggagas acara untuk mensosialisasikan proses seleksi dalam bentuk seminar di kota Bandung, Medan, Padang, Surabaya, Yogyakarta, Balikpapan, Pontianak, Makassar dan Depok.
“Kita akan mensosialisasikan proses seleksi pimpinan KPK periode 2015-2019 ke publik juga akan mengidentifikasi tantangan dan agenda pemberantasan korupsi di daerah. Diharapkan seminar ini dapat mengidentifikasi calon potensial pimpinan KPK yang tertarik untuk mengikuti proses seleksi,” ujarnya
Seminar di Yogyakarta ini diselenggarakan bekerjasama dengan Kemitraan lokal. Di Yogyakarta diselenggarakan oleh Perempuan Indonesia Anti Korupsi Yogyakarta, PUKAT dan Koalisi Masyarakat Anti korupsi bekerjasama dengan Koalisi masyarakat antikorupsi, Transparansi Internasional Indonesia (TII), Kemitraan, ICW, IDEA dan PIA Jogja. (John Marhasak Tobing)
