JAKARTA- Gelombang gerakan massa yang terjadi di bumi Papua ini adalah tamparan keras dan harus menjadi oto kritik bagi elit politik yang hanya memikirkan kepentingan Partainya di atas kepentingan Bangsa,” Agus Jabo Priyono, Ketua Umum PRD kepada Bergelora.com di Jakarta, Kamis (22/8).
“Permohonan maaf saja tidak cukup, semua yang terlibat dalam pengepungan, tindakan kekerasan dan ujaran kebencian SARA yang terjadi di Malang, Surabaya dan Semarang harus ditindak tegas secara hukum, tanpa pandang bulu,” tegasnya
Ia mengingatkan agar Pemerintah di Jakarta tidak terjebak pada nasionalisme sempit yang mewarisi cara-cara orde baru.
“Ubah cara pandang nasionalisme kita, dengan nasionalisme yang berlandaskan Peri Kemanusiaan yang Adil dan Beradab,” tegasnya.
Ia menegaskan pentingnya menyiapkan Dewan Rakyat Papua yang representatif dari semua suku dan golongan masyarakat Papua lewat sebuah dialog yang jujur dan terbuka.
“Buka ruang dialog yang seluas-luasnya untuk menyelesaikan masalah di Papua, baik masalah politik, ekonomi maupun sosial budaya, bentuk Dewan Rakyat Papua sebagai lembaga legeslatif yang melibatkan suku-suku di Papua,” tandasnya.
Setelah dilanda kerusuhan selama dua hari, berikut kabar Papua terkini. Kerusuhan terjadi selama dua hari di Papua sebagai buntut atas persekusi dan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, Malang dan Semarang.
Kerusuhan pertama pecah di Manokwari dan Sorong pada Selasa (20/8/2019). Dalam kerusuhan ini, sejumlah kantor dan fasilitas umum dibakar mulai dari kantor DPRD Papua Barat hingga Lapas Sorong.
Di hari kedua, Rabu (21/8/2019), kerusuhan pecah di Fakfak dan Mmimika, Papua Barat. Rabu Malam, Polisi Sebut Kondisi di Fakfak Terkendali
Karo Ops Polda Papua Kombes Pol Moch Sagi mengatakan polisi sudah berhasil mengendalikan situasi di Fakfak setelah terjadi kerusuhan pada Rabu pagi.
Untuk pengamanan di Fakfak, 1 SSK BKO Brimob dari Polda Sulawesi Tenggara, diberangkatkan di wilayah tersebut.
“Untuk situasi terkini relatif aman terkendali,” ujar Sagi.
Sagi kemudian membeberkan penyebab kerusuhan di Fakfak. Ia mengatakan kericuhan yang terjadi di Fakfak berawal adanya keinginan massa menurunkan bendera lain selain bendera merah putih yang berada di tengah-tengah massa.
Namun keinginan massa, ditolak oleh sekelompok oknum pembawa bendera tersebut. Akibatnya terjadi gesekan antar kedua kubu berseberangan.
“Bendera bintang kejora disuruh turunin, namun oknum massa tidak mau. jadi timbul pertengkaran,” kata Sagi, Rabu.
“Sempat ada keributan, tetapi bisa dikendalikan oleh aparat kepolisian,” lanjut Sagi.
Saat terjadi pertikaian ini, dimanfaatkan oleh pihak-pihak tak bertanggungjawab dengan membakar Pasar Thumburuni dan merusak fasilitas umum lainnya.
“Saat dilakukan perdamaian dengan para pedagang (pasar Thumburuni) di kantor Dewan Adat Papua, malah berujung anarkis dengan pembakaran kantor Dewan Adat Papua,” ujar Sagi.
“Kita belum tahu persis kenapa pasar ini jadi sasaran amukan massa, padahal pasar sangat penting bagi masyarakat di sana,” tuturnya lagi.
Menurut Sagi, situasi tersebut hampir mirip dengan kejadian di Manokwari maupun Sorong.
“Sehingga akan didalami, apakah kejadian ini akibat demo itu sendiri atau ditunggangi pihak lain,” ucap Sagi.
Petisi Nyalakan Internet di Papua
Melalui laman change.org, muncul petisi meminta pemerintah menyalakan internet di Papua, Kamis. Petisi itu dibuat oleh Brasto Galih Nugroho. Dalam petisinya, Brasto meminta pemblokiran internet di Papua segera dihentikan.
Jika yang dipersoalkan adalah sebaran hoaks, Brasto meminta pemerintah menggunakan sistem cyber yang dimiliki untuk menghapus konten hoaks.
Berikut ini isi petisi di laman Change.org yang menolak pemblokiran internet di Papua:
“Yang terjadi di Papua dan Papua Barat sejak Senin, 19 Agustus 2019 adalah pemblokiran internet, bukan sekedar pelambatan. Sampai sekarang (Kamis, 20 Agustus 2019) masih terjadi. Jadi kami hanya bisa akses data/internet dengan menggunakan wifi.
- 1. Seperti Ini Kondisi Terbaru Bandara DEO Sorong Pasca Dirusak Massa
- 2. Akses Internet Masih Dibatasi Pasca Rusuh Papua Barat, Penumpang Berburu Wi-fi di Bandara DEO
- 3. Tentang Tri Susanti, Wakil Ormas yang Minta Maaf soal Aksi di Asrama Mahasiswa Papua Surabaya
- 4. Badan Intelijen Negara atau BIN Bicara Aktor Penggerak Kerusuhan di Papua Barat
- 5. Cerita Lengkap Asal-muasal Pengepungan Asrama Mahasiswa Papua oleh Ormas di Surabaya
Jaringan Telkomsel di smartphone di Jayapura tidak bisa mendeteksi 2G, 3G, H+ dan 4G. IM3 bisa dapat 4G di Jayapura namun sama sekali tidak bisa digunakan untuk akses internet dan kirim message WA. Kalau yang terjadi pada Mei 2019 adalah pelambatan ketika kirim foto/video via medsos, kali ini adalah pemblokiran.
Apabila yang diinginkan adalah untuk menangani hoaks, maka saya menyarankan menggunakan sistem cyber yang dimiliki pemerintah dan aparat untuk menghapus content dan/atau menutup akun penyebar hoaks, bukan memblokir seluruh akses internet.
Karena internet banyak berguna untuk berbagai kalangan, misal:
1. Untuk masyarakat umum dalam mengabarkan situasinya dan hak memperoleh informasi.
2. Untuk kalangan bisnis dalam berkomunikasi yang memerlukan pengiriman pesan, foto, video dan scan dokumen.
3. Untuk mahasiswa dalam memperoleh ilmu melalui internet khususnya yang sedang menimba ilmu melalui pembelajaran jarak jauh. Sebagai informasi, Universitas Terbuka juga sedang membuka pendaftaran mata kuliah yang membutuhkan akses internet.
4. Untuk kepentingan medis dimana dokter dan pasien perlu berkomunikasi yang menyangkut kesehatan dan masalah hidup mati.
5. Untuk jurnalis agar bisa menginformasikan fakta di lapangan.”
Hingga berita ini ditulis pada Kamis pagi, petisi itu baru ditandatangani 85 pendukung.
Kementerian Komunikasi dan Informatika ( Kominfo) memblokir layanan data telekomunikasi di wilayah Papua dan Papua Barat mulai Rabu (21/8/2019).
Pemblokiran ini berkaitan dengan terjadinya kerusuhan di wilayah Papua dan Papua Barat.
Pelaksana Tugas Kepala Humas Kementerian Kominfo Ferdinandus Setu mengatakan, kebijakan ini telah dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait.
“(Pemblokiran layanan data telekomunikasi) untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di Papua dan sekitarnya,” kata Ferdinand kepada Kompas.com, Rabu (21/8/2019) malam.
Ferdinandus menegaskan, pemblokiran akan dilakukan hingga wilayah Papua dan Papua Barat kembali kondusif. (Web Warouw)
