JAKARTA- Pemerintah diminta untuk segera bertindak tegas pada provokator terhadap mahasiswa Papua di Surabaya karena masalah dehumanisasi tidak bisa dibenarkan. Apalagi dehumanisasi terhadap rakyat Papua yang sudah memiliki persoalan yang kompleks. Kerusuhan dibeberapa kota di Papua adalah akibat penanganan di Surabaya yang lambat Hal ini disampaikan Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Romo Benny Susetyo kepada Bergelora.com di Jakarta, Kamis (22/8).
“Diharapkan presiden tegas untuk menghentikan provokasi dan dehumanisasi terhadap rakyat Papua,” tegasnya menanggapi upaya menutupi pelaku caci maki dan penyerbuan di asrama mahasiswa Papua di Surabaya.
Menurutnya saatnya lah Presiden Jokowi turun tangan untuk membentuk tim khusus untuk segera menyelesaikan masalah papua mengatasi kasus terakhir yang bersumber dari Surabaya.
“Harus tegas dan menyelesaikan kasus Surabaya ini dalam ranah hukum. Kasus dehumanisasis tidak bisa dibiarkan. Maka pihak yang memprovokasi awal di Surabaya harus segera diumumkan dan ditindak. Hukum tidak boleh tebang pilih tapi harus tegas,” ujarnya.
Selama ini menurut Romo Benny mengatakan dehumanisasi dibiarkan terus menerus terhadap rakyat Papua
“Selama ini dibiarkan akan terus terjadi sehingga tidak ada penyelesaian substansil terhadap persoalan Papua.
Romo Benny menginginkan pendekatan kultural dikedepankan dalam hadapi konflik Papua. Menurutnya, seharusnya para kepala daerah yang ada mahasiswa Papua di wilayahnya mesti menggunakan cara itu.
“Setelah itu perlu mendorong roadmap Papua Tanah Damai dengan membangun dialog yang menjawab persoalan kongkrit di Papua dari masalah kesehatan, pendidikan, ekonomi, budaya dan HAM,” jelasnya.
Selain itu, lanjut Romo, tokoh-tokoh Papua yang ada di wilayah di mana terjadi konflik dengan mahasiswa Papua seharusnya diikutsertakan untuk melakukan persuasi.
“Jangan seperti kemarin itu seolah dipertontonkan gitu loh. Sekarang ini kan gampang diviralkan, semua orang punya HP,” katanya.
Menurut Anggota BPIP itu, konflik yang terjadi itu juga salah satunya dipicu oleh trauma sejarah bangsa Papua. Menurut Romo, selama ini sejarah traumatik itu terus dilanggengkan dengan tidak membangun kesadaran bahwa bangsa Papua juga merupakan bagian dari NKRI.
“Kedua Papua itu harus mendapatkan perhatian khusus dalam berbagai bidang. Terus menampilkan di ruang publik orang Papua yang berprestasi,” kata Romo.
Jika hal itu dijalankan, lanjut Romo, niscaya perasaan akan eksistensi bangsa Papua yang menjadi bagian dari Indonesia akan bersarang di hati masyarakatnya. Dan dengan cara itu gesekan bisa diminimalisir.
“Kita harus selesaikan kasus-kasus HAM masa lalu. Dan hentikan kekerasan. Kalau nggak kan akan trauma terus-menerus,” ujarnya.
(Web W
Jika trauma kekerasan itu masih bercokol di benak rakyat Papua, maka riak-riak kerusuhan akan sangat gampang dipicu oleh apapun. Romo melihat bahwa salah satu akar masalah utamanya ialah ketidakadilan.
“Hal mendasar ialah bahwa rakyat Papua harus menjadi bagian dari sejarah kita,” tegasnya.
Romo juga mengimbau pemerintah harus mengakui kesalahannya selama ini dalam melakukan pendekatan terhadap rakyat Papua. Menurutnya, selama ini, baik pihak pemerintah maupun pihak lain melakukan pendekatan terhadap rakyat Papua tidak melihat dari akar budayanya.
Terakhir, pun meminta supaya seluruh pihak menghentikan penstigmaan baru bagi rakyat Papua. “Hentikan memperlakukan mereka seperti bukan manusia,” tutupnya. (Web Warouw)
