JAKARTA- Penunjukan Rizal Ramli sebagai Menteri Koordinator Maritim dalam reshuffle kabibet baru-baru ini justru menimbulkan keraguan semakin besar atas keseriusan pemerintah untuk memprioritaskan pembangunan sektor maritim. Rizal Ramli adalah seorang akuntan dan tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam sektor maritim. Demikian Ketua Umum Perkumpulan Relawan Kawasan Timur Indonesia (PRKTI), Jopie Lasut kepada Bergelora.com di Jakarta, Sabtu (15/8).
“Joko Widodo memang semakin fokus pada pembangunan Maritim, tapi koq diserahkan pada orang yang buta dan tidak punya minat membangun kemaritiman. Apa udah ditanyain konsepnya rizal apa untuk membangun maritim,” ujarnya.
Menurut Jopie Lasut, dirinya sudah mengajukan beberapa nama yang sudah dikenal sebagai ahli maritim berpengalaman kepada Presiden Joko Widodo seperti Laksda TNI AL (Purn) Soleman B. Ponto, ST, MH, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI. Selain itu PRKTI juga mengajukan calon lain Sukmadji Indro Tjahjono, seorang enviromentalis, pimpinan mahasiswa 1978 di ITB, Bandung dan pernah dipenjara oleh rezim Soeharto.
PRKTI juga menurutnya telah siap mendukung pembangunan maritim yang mayoritas ada di kawasan timur Indonesia. Karena pembangunan maritim di Indonesia timur menurutnya berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat di Indonesia timur untuk menghadapi provokasi asing yang terus berupaya memecah belah Indonesia dari Indonesia Timur.
“Namun kalau dibawah Rizal Ramli, apa yang bisa diharapkan? Ini justru akan menambah beban pada presiden Joko Widodo, karena kami PRKTI akan terus menuntut realisasi pembangunan maritim di kawasan timur Indonesia,” ujarnya.
Potensi Konflik
Jopie Lasut mengingatkan Presiden bahwa samapai saat ini belum ada kemajuan pembangunan yang signifikan dapat dirasakan oleh rakyat di Kawasan Timur Indonesia.
“Padahal kawasan timur ini sudah tertinggal 50 tahun dibanding bagian barat. Kalau tidak segera ada program prioritas maka tidak akan ada perubahan bagi kesejahteraan rakyat di timur Indonesia,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa intervensi pihak Internasional saat ini sedang berusaha memecah Indonesia dari kawasan timur Indonesia dengan berbagai provokasi dan manuver yang memancing konflik antara pusat dan daerah-daerah.
“Lebih mudah dan cepat pihak internasional memprovokasi Papua dan Maluku, ketimbang kecepatan pemerintah pusat memperbaiki pelayanan masyarakat apalagi membangun kesejahateraan rakyat di kawasan timur. Apa Presiden akan membiarkan ini semua terjadi dengan mengangkat Rizal Ramli?” ujarnya. (Web Warouw)
